Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Launching Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Sulsel, Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Apresiasi Rangkaian Kegiatan Tanpa Gunakan Dana APBD

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, melaunching Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tingkat Provinsi Sulsel, di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (2/2/2025). Iapun mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tanpa menggunakan dana pemerintah atau APBD.

Untuk diketahui, puncak peringatan Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Sulsel akan dilaksanakan 14 Februari 2025 mendatang, di PT Semen Tonasa, Kabupaten Pangkep.

Launching Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Sulsel ini diawali dengan jalan sehat yang diikuti Pj Gubernur Sulsel bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Meliputi pemeriksaan mata, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan pendengaran, hingga donor darah.

Adapun pihak yang ikut berpartisipasi dan perusahaan yang terlibat sebagai sponsor kegiatan tersebut, antara lain Dinas Kesehatan Sulsel, Balai K3 Makassar, UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Sulsel, Laboratorium Pelayanan Kesehatan Daerah Sulsel, BPJS Kesehatan, RS JEC Orbita Makassar, Laboratorium dan Klinik Prodia, Klinik Biodika, serta Klinik dan Laboratorium Parahita Makassar.

BACA JUGA  Sambut HUT Sulsel ke-355, Bapenda Sulsel Beri Diskon Pajak Kendaraan Hingga 19 Persen

Sementara sponsor lainnya ada Hotel Mercure, PT Indosat Makassar, PT PLN (Persero) UPDL Makassar, PT Samator Gas Industri, PT Bank Sulselbar, PT Cahaya Anugrah Sentosa, dan PT Tirta Fresindo Jaya.

Prof Fadjry Djufry menilai, apa yang dilaksanakan hari ini sudah sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, dimana membuat kegiatan seperti ini tanpa menggunakan dana APBD.

“Kegiatan ini sudah bagus karena sesuai arahan dari Bapak Presiden ,pemerintah pusat sampai semua kebawah agar melakukan efisiensi anggaran. Kita sedang hemat anggaran, karena ada program Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, ini harus dilakukan,” jelas Prof Fadjry Djufry.

Ia juga mengapresiasi seluruh kepala OPD yang sudah mendukung kegiatan seperti ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada pihak swasta yang terlibat sebagai sponsor. “Hari ini kita memulai membuat kegiatan tanpa anggaran APBD,” lanjutnya.

BACA JUGA  Sekda Sulsel Jufri Rahman Berikan Ceramah Orientasi bagi 900 PPPK Gelombang II

Menurut Prof Fadjry Djufry, kegiatan ini luar biasa karena ada kegiatan kemanusiaan dengan melakukan donor darah, juga pemeriksaan kesehatan gratis dari berbagai rumah sakit dan klinik. “Kegiatan Bulan K3 ini luar biasa, ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, donor darah dan yang lainnya,” imbuhnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini memang sebaiknya dibuat tanpa penggunaan dana APBD sepeser pun. Untuk itu, kegiatan kampanye Bulan K3 Nasional harus didukung perusahaan yang ada Sulsel.

“Kita semakin banyak perusahaan yang mau membantu untuk sama-sama kampanye bagaimana keselamatan pekerja. Kalau perlu setiap tahun kita bikin awards untuk perusahaan yang paling bagus soal keselamatan kerja. Bukan hanya perusahaan, tapi juga kantor-kantor di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” urainya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Luncurkan MICU, Mobil Ambulans Pertama yang Dilengkapi Ruang Operasi

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, mengaku, semua biaya Launching Bulan K3 Nasional ini tanpa penggunaan dana APBD sepeser pun. Sejauh ini, banyak perusahaan yang siap membantu menyukseskan kegiatan Bulan K3 Nasional ini.

“Pelaksanaan kegiatan ini disponsori dari sejumlah klinik, rumah sakit, dan perusahaan lainnya. Hari ini kita target 1.000 kantong darah, kami menyampaikan terimakasih kepada teman-teman TNI dan adik-adik dari sekolah pelayaran, juga masyarakat yang datang mendonorkan darahnya,” kata Jayadi Nas.

Ia menyampaikan, pihaknya akan mengundang seluruh stakeholder untuk hadir pada acara puncak Bulan K3 Nasional yang akan digelar 14 Februari 2025, di Kabupaten Pangkep. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Perkuat Integrasi Pengelolaan Air Lewat Sidang TKPSDA WS Jeneberang 2026

Published

on

Kitasulsel–Gowa – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat integrasi pengelolaan sumber daya air melalui Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Jeneberang Tahun 2026. Forum ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kepentingan lintas sektor dan wilayah guna menjaga keberlanjutan air sebagai sumber daya vital pembangunan.

Sidang tersebut digelar pada Senin, 4 Mei 2026, di Sekretariat TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kabupaten Gowa. Agenda utama mencakup pembahasan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi (PSIH3), serta penguatan kelembagaan melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua TKPSDA WS Jeneberang yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusly. Turut hadir Ketua Harian TKPSDA yang juga Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel, serta unsur pemerintah dan nonpemerintah.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Luncurkan MICU, Mobil Ambulans Pertama yang Dilengkapi Ruang Operasi

Dalam sambutannya, Ishak Amin Rusly menyampaikan bahwa TKPSDA WS Jeneberang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1312/KPTS/M/2024 tanggal 19 Juni 2024, dengan total 36 anggota yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan.

Ia menegaskan bahwa Wilayah Sungai Jeneberang memiliki posisi strategis secara nasional karena melintasi sejumlah kabupaten/kota, sehingga membutuhkan pengelolaan terpadu.

“Wilayah Sungai Jeneberang merupakan wilayah strategis nasional yang di dalamnya terdapat beberapa wilayah kabupaten/kota, sehingga untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air serta menghindari konflik yang dapat terjadi antar pengguna sumber daya air maka diperlukan keterpaduan pengelolaan sumber daya air,” ujarnya.

Ia juga berharap forum ini dapat memberikan manfaat dalam penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

BACA JUGA  Satgas PASTI Ingatkan Warga tak Terjebak Pinjol Ilegal

“Selamat mengikuti sidang TKPSDA Wilayah Sungai Jeneberang, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antara sektor dan wilayah serta pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air dalam Wilayah Sungai Jeneberang,” tambahnya.

Pembahasan PSIH3 dinilai krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, potensi bencana hidrometeorologi, serta kebutuhan distribusi air lintas sektor. Penguatan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data hidrologi secara real time sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih presisi.

Sementara itu, penguatan GN-KPA diarahkan untuk memperluas kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air secara partisipatif.

BACA JUGA  BKD Sulsel Tegaskan TPP ASN 2026 Disesuaikan 20 Persen, Bukan Hanya Dibayarkan 20 Persen

Sebagai wadah koordinasi, TKPSDA memiliki peran penting dalam merumuskan rekomendasi strategis pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kepentingan bersama.

Melalui sidang ini, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan air tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Langkah ini sekaligus mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI, yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air, serta sejalan dengan Misi ke-4 RPJMD Gubernur Sulawesi Selatan dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tangguh terhadap bencana serta perubahan iklim guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Continue Reading

Trending