Pemprov Sulsel Perkuat Integrasi Pengelolaan Air Lewat Sidang TKPSDA WS Jeneberang 2026

Kitasulsel–Gowa – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat integrasi pengelolaan sumber daya air melalui Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Jeneberang Tahun 2026. Forum ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan kepentingan lintas sektor dan wilayah guna menjaga keberlanjutan air sebagai sumber daya vital pembangunan.

Sidang tersebut digelar pada Senin, 4 Mei 2026, di Sekretariat TKPSDA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kabupaten Gowa. Agenda utama mencakup pembahasan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi (PSIH3), serta penguatan kelembagaan melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua TKPSDA WS Jeneberang yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusly. Turut hadir Ketua Harian TKPSDA yang juga Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel, serta unsur pemerintah dan nonpemerintah.

Dalam sambutannya, Ishak Amin Rusly menyampaikan bahwa TKPSDA WS Jeneberang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1312/KPTS/M/2024 tanggal 19 Juni 2024, dengan total 36 anggota yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan.

Ia menegaskan bahwa Wilayah Sungai Jeneberang memiliki posisi strategis secara nasional karena melintasi sejumlah kabupaten/kota, sehingga membutuhkan pengelolaan terpadu.

“Wilayah Sungai Jeneberang merupakan wilayah strategis nasional yang di dalamnya terdapat beberapa wilayah kabupaten/kota, sehingga untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air serta menghindari konflik yang dapat terjadi antar pengguna sumber daya air maka diperlukan keterpaduan pengelolaan sumber daya air,” ujarnya.

Ia juga berharap forum ini dapat memberikan manfaat dalam penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

“Selamat mengikuti sidang TKPSDA Wilayah Sungai Jeneberang, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antara sektor dan wilayah serta pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air dalam Wilayah Sungai Jeneberang,” tambahnya.

Pembahasan PSIH3 dinilai krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, potensi bencana hidrometeorologi, serta kebutuhan distribusi air lintas sektor. Penguatan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data hidrologi secara real time sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih presisi.

Sementara itu, penguatan GN-KPA diarahkan untuk memperluas kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air secara partisipatif.

Sebagai wadah koordinasi, TKPSDA memiliki peran penting dalam merumuskan rekomendasi strategis pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kepentingan bersama.

Melalui sidang ini, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan air tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Langkah ini sekaligus mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI, yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air, serta sejalan dengan Misi ke-4 RPJMD Gubernur Sulawesi Selatan dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tangguh terhadap bencana serta perubahan iklim guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.