Kementrian Agama RI
Prof Kamaruddin Amin Jadi Pembicara Dalam KTT Muslim-Budhits di Kamboja
Kitasulsel—Kamboja—Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyampaikan pidato utama dalam gelaran KTT Muslim-Budhist pada 27 Februari di Phnom Penh ibu kota Kerajaan Kamboja. KTT yang disponsori oleh Rabithah Alam Islami (MWL) ini mengusung tema Memperkuat Komunikasi Peradaban untuk Kemanusiaan.
Kamaruddin hadir sebagai pembicara mewakili Menteri Agama yang berhalangan hadir karena masih dalam pemulihan kesehatan. Turut diundang dalam gelaran KTT tersebut tidak kurang dari 38 negara, baik dari kawasan Asia, Eropa dan Timur Tengah, termasuk beberapa delegasi dari Indonesia yang sebagian besar merupakan perwakilan ormas Islam, seperti MUI, PBNU, PP. Muhammadiyah dan beberapa kalangan akademisi dari perguruan tinggi keagamaan.
Acara KTT diawali dengan seremonial pembukaan oleh Perdana Menteri Kerjaan Kamboja Tuan Hun Manet setelah sebelumnya disampaikan laporan kegiatan dari panitia penyelenggara, Menteri Agama Kamboja, Othsman Hassan dan Perwakilan dari pimpinan Rabithah Alam Islami (MWL).
Dalam pidatonya, Kamaruddin menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 hal strategis untuk menjawab tantangan harmoni umat beragama, terutama di tengah dinamika masyarakat multikultural dan multiagama, juga di era teknologi digital yang sering memicu residu dan berita hoax yang mudah menyulut konflik keumatan, yaitu: pertama, penguatan kelembagaan dialog lintas agama. Di Indonesia, misalnya ada Forum Keurukunan Umat Beragama (FKUB) yang berfungsi mengelola harmoni dan dialog lintas agama. Kedua, melihat demografi yang makin banyak diisi oleh pemuda milenial dan gen-Z, diperlukan pengembangan program pertukaran pemuda lintas agama untuk menanamkan semangat toleransi dan kolaborasi sejak dini. Di Indonesia, kita melakukan dialog pemuda lintas agama. Di tingkat regional, ada pula dialog lintas agama ASEAN yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa sebagaimana yang dilakukan dalam forum MABIMS. Ketiga, peningkatan kerja sama antarnegara, khususnya dalam konteks ini, dengan negara-negara Muslim dan Buddha. Hal ini penting untuk berbagi pengalaman dalam membangun toleransi dan kerukunan sosial, apalagi lanskap demografi dan kehidupan beragama di Indonesia dan Kamboja cukup unik. Di Indonesia, umat Buddha merupakan minoritas di tengah mayoritas Muslim. Di Kamboja, umat Muslim merupakan minoritas di tengah mayoritas Buddha. Tentu saja, berbagi pengalaman sangat penting dan kontekstual untuk penguatan kerukunan dan sinergitas. Dan keempat, memberdayakan komunitas agama setempat, dengan mendukung inisiatif lintas agama dalam membangun dialog dan kerja sama lintas agama. Misalnya, membentuk Yayasan lintas agama yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat atau menangani isu-isu kemanusiaan, seperti kemiskinan dan masalah lingkungan. Di Indonesia, saat ini kita sedang menggalakkan penanaman pohon oleh komunitas agama secara nasional, untuk mengatasi perubahan iklim. “Jika kita dapat bersama-sama memulai langkah konkrit seperti itu, kami yakin perbedaan agama akan menjadi pengikat dan bukan pemisah. Energi umat akan sangat produktif bagi semua komunitas agama, daripada melihat perbedaan antar agama, atau lebih jauh membandingkannya, yang justru dapat mengundang konflik, demikian tegasnya *KTT Muslim-Budhist: Membangun Peradaban Melalui Dialog Antar Agama Untuk Pelayanan Kemanusiaan*
Phnom Penh, Kamis, 27 Februari 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyampaikan pidato utama dalam gelaran KTT Muslim-Budhist pada 27 Februari di Phnom Penh ibu kota Kerajaan Kamboja. KTT yang disponsori oleh Rabithah Alam Islami (MWL) ini mengusung tema Memperkuat Komunikasi Peradaban untuk Kemanusiaan.
Kamaruddin hadir sebagai pembicara mewakili Menteri Agama yang berhalangan hadir karena masih dalam pemulihan kesehatan. Turut diundang dalam gelaran KTT tersebut tidak kurang dari 38 negara, baik dari kawasan Asia, Eropa dan Timur Tengah, termasuk beberapa delegasi dari Indonesia yang sebagian besar merupakan perwakilan ormas Islam, seperti MUI, PBNU, PP. Muhammadiyah dan beberapa kalangan akademisi dari perguruan tinggi keagamaan.
Acara KTT diawali dengan seremonial pembukaan oleh Perdana Menteri Kerjaan Kamboja Tuan Hun Manet setelah sebelumnya disampaikan laporan kegiatan dari panitia penyelenggara, Menteri Agama Kamboja, Othsman Hassan dan Perwakilan dari pimpinan Rabithah Alam Islami (MWL).
Dalam pidatonya, Kamaruddin menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 hal strategis untuk menjawab tantangan harmoni umat beragama, terutama di tengah dinamika masyarakat multikultural dan multiagama, juga di era teknologi digital yang sering memicu residu dan berita hoax yang mudah menyulut konflik keumatan, yaitu: pertama, penguatan kelembagaan dialog lintas agama. Di Indonesia, misalnya ada Forum Keurukunan Umat Beragama (FKUB) yang berfungsi mengelola harmoni dan dialog lintas agama. Kedua, melihat demografi yang makin banyak diisi oleh pemuda milenial dan gen-Z, diperlukan pengembangan program pertukaran pemuda lintas agama untuk menanamkan semangat toleransi dan kolaborasi sejak dini. Di Indonesia, kita melakukan dialog pemuda lintas agama. Di tingkat regional, ada pula dialog lintas agama ASEAN yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa sebagaimana yang dilakukan dalam forum MABIMS. Ketiga, peningkatan kerja sama antarnegara, khususnya dalam konteks ini, dengan negara-negara Muslim dan Buddha. Hal ini penting untuk berbagi pengalaman dalam membangun toleransi dan kerukunan sosial, apalagi lanskap demografi dan kehidupan beragama di Indonesia dan Kamboja cukup unik. Di Indonesia, umat Buddha merupakan minoritas di tengah mayoritas Muslim. Di Kamboja, umat Muslim merupakan minoritas di tengah mayoritas Buddha. Tentu saja, berbagi pengalaman sangat penting dan kontekstual untuk penguatan kerukunan dan sinergitas. Dan keempat, memberdayakan komunitas agama setempat, dengan mendukung inisiatif lintas agama dalam membangun dialog dan kerja sama lintas agama. Misalnya, membentuk Yayasan lintas agama yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat atau menangani isu-isu kemanusiaan, seperti kemiskinan dan masalah lingkungan. Di Indonesia, saat ini kita sedang menggalakkan penanaman pohon oleh komunitas agama secara nasional, untuk mengatasi perubahan iklim. “Jika kita dapat bersama-sama memulai langkah konkrit seperti itu, kami yakin perbedaan agama akan menjadi pengikat dan bukan pemisah. Energi umat akan sangat produktif bagi semua komunitas agama, daripada melihat perbedaan antar agama, atau lebih jauh membandingkannya, yang justru dapat mengundang konflik, demikian tegasnya”.
Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi antar negara, namun sebelum itu, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas agama harus terjalin dengan baik. Pemerintah memberi ruang bagi peran aktif tokoh agama dalam inisiatif pembangunan. Kolaborasi ini dimungkinkan oleh penyelenggaraan acara semacam ini, yaitu Muslim-Buddha Summit 2025. Turut menghadiri acara pembukaan KTT perwakilan diplomat dari maca negara, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto dan beberapa tokoh lintas agama. (KHB).”.
Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi antar negara, namun sebelum itu, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas agama harus terjalin dengan baik. Pemerintah memberi ruang bagi peran aktif tokoh agama dalam inisiatif pembangunan. Kolaborasi ini dimungkinkan oleh penyelenggaraan acara semacam ini, yaitu Muslim-Buddha Summit 2025. Turut menghadiri acara pembukaan KTT perwakilan diplomat dari maca negara, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto dan beberapa tokoh lintas agama. (KHB).
Kementrian Agama RI
Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.
Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.
“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.
Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.
Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).
“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.
Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.
“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.
“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap









You must be logged in to post a comment Login