Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Jufri Rahman Terima BMKG Pusat, Bahas Kondisi Cuaca Jelang Arus Mudik Lebaran

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menerima kunjungan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat, Prof. Dwikorita Karnawati, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, pada Minggu, 16 Maret 2025.

Pertemuan tersebut membahas upaya antisipasi, mitigasi, dan peringatan dini terhadap cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terjadi pada puncak musim hujan di bulan Maret dan April ini, yang bertepatan dengan puncak arus mudik Lebaran tahun ini.

Hal Ini juga sesuai arahan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman agar dapat mengurangi resiko bencana harus ditingkatkan dan dilakukan bersama-sama. Demikian juga edukasi kebencanaan dan melatih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana.

Jufri Rahman menjelaskan, bahwa kunjungan Kepala BMKG ini bertujuan untuk memberikan data terkait potensi daerah rawan bencana di Sulawesi Selatan, khususnya dalam menghadapi arus mudik Lebaran.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel dan Maros Masuk Nominasi TPKAD Award 2025

“Kami menerima kunjungan Kepala BMKG Pusat dan menerima data terkait potensi daerah rawan, khususnya untuk mudik Lebaran nanti. Seperti kita ketahui, di daerah utara Provinsi Sulawesi Selatan ini kemiringan medannya cukup ekstrem sehingga potensi longsor sangat besar,” ucapnya.

Karena itu, lanjutnya, dengan data yang diberikan BMKG, pemerintah dapat segera melakukan mitigasi melalui Tim Terpadu Tanggap Bencana. Data tersebut sudah tersedia sejak 6 hari, 3 hari, bahkan real-time mulai terlihat sejak 3 jam hingga 30 menit sebelumnya. Dengan demikian, potensi bencana sudah dapat diketahui lebih awal.

Jufri menjelaskan bahwa data potensi longsor yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, agar alat berat dapat disiapkan di sekitar lokasi potensi longsor.

Kemudian, Dinas Perhubungan bersama Polres setempat dapat melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan untuk menghindari bencana bagi para pemudik.

BACA JUGA  Sekda Jufri Rahman Buka Youth Coding Prestasi 2025: 1 Sekolah 1 Programer Andalan

“Kemudian BPBD dan Dinas Sosial juga dapat melakukan evakuasi jika terjadi longsor. Data ini sangat penting karena menyangkut keselamatan manusia,” jelasnya.

Selain itu, kata Jufri Rahman, BMKG juga berupaya menjamin keselamatan pelayaran di selat antara Selayar dan Jeneponto dengan membangun radar untuk mendeteksi gelombang laut.

Sementara itu, Kepala BMKGikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, terutama saat periode mudik Lebaran.

“Karena wilayah Sulawesi Selatan bagian utara, seperti Toraja, Luwu, Enrekang, dan Bone, termasuk wilayah Timur Tenggara, saat ini memasuki puncak musim hujan pada bulan Maret dan April. Di wilayah utara, dikhawatirkan terjadi banjir bandang dan longsor, yang juga terdapat jalur mudik,” ucapnya.

BACA JUGA  Iduladha 1446 H, DWP Sulsel Salurkan Daging Kurban untuk Anak Stunting dan Kaum Dhuafa

“Wilayah Tenggara rawan banjir, bahkan mungkin banjir rob. Oleh karena itu, penting untuk berkoordinasi dalam mengamankan dan mengelola risiko, misalnya dengan rekayasa lalu lintas buka tutup.

Jika ada peringatan dini BMKG di zona rawan longsor, mungkin sementara waktu tidak ada kendaraan yang melintas, karena peringatan dini tersebut biasanya berlaku hingga 3 jam,” terangnya.

Untuk penerbangan, Rita menjelaskan bahwa 6 jam sebelum pilot atau maskapai penerbangan melakukan penerbangan, mereka sudah mendapatkan prakiraan cuaca di sepanjang jalur penerbangan. Dengan demikian, maskapai sudah dapat merencanakan jalur penerbangan yang aman.

“Misalnya ada risiko erupsi gunung api, risiko turbulensi, semuanya dapat diketahui. Awan kumulonimbus juga bisa terdeteksi dan informasi ini selalu diperbarui, sehingga penerbangan dapat direncanakan dengan tepat dan aman,” tegasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Serahkan SK 6.376 PPPK Pemprov Sulsel, Sudirman Singgung Kemungkinan Ada Perampingan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sebanyak 6.376 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menerim surat keputusan (SK) pengangkatan. SK diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kamis (31/7/2025).

“Setelah ini nanti harus bekerja dan menunjukkan kinerja performa bagus. Karena kita evaluasi setiap tahun, meskipun perjanjiannya (masa kontrak) lima tahun,” kata Andi Sudirman usai penyerahan SK PPPK yang digelar di Lapangan Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (31/7/2025).

Andi Sudirman menjelaskan, masa kontrak PPPK tersebut akan berakhir 2030 mendatang. Namun masa kerjanya bisa berakhir lebih cepat jika berdasarkan evaluasi melakukan pelanggaran disiplin ASN.

“Pokoknya 5 tahun dikecualikan, pertama yang habis usianya dalam rentang waktu sebelum 5 tahun itu bisa lebih cepat. Kedua masuk kategori pemberhentian tidak hormat. Contohnya ada masalah pidana dan masalah-masalah indisipliner,” jelasnya.

BACA JUGA  Mukernas IV Permabudhi di Makassar Sekda Sulsel Dampingi Dua Wakil Menteri Membuka Acara

Dia turut menyinggung kemungkinan dilakukan perampingan organisasi perangkat daerah yang bisa membuat keberadaan PPPK turut berdampak. Perampingan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

“Jika suatu waktu kita ada perampingan karena ada undang-undang atau ada kebutuhan daerah, atau karena kemampuan (anggaran) daerah maka teman-teman (PPPK) akan dilakukan juga perampingan walaupun belum masuk 5 tahun itu bisa dievaluasi,” paparnya.

“Jadi kita ini evaluasinya nanti per tahun, karena itu arahan dari BKN bahwa bisa dievaluasi per tahun. Saya lihat tadi, saya perhatikan waktu dibacakan sama BKD ada poin di situ terkait masalah perampingan,” tambah Andi Sudirman.

Andi Sudirman turut meminta PPPK yang sudah bekerja lebih dulu membantu kinerja PPPK yang baru terangkat. Dia mengingatkan keberadaan PPPK tergantung dengan kebutuhan organisasi.

BACA JUGA  Hari Jadi ke-704 Tahun, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Gowa

“Saya minta kepada teman-teman bekerja dengan serius dan betul-betul dibutuhkan oleh organisasi, karena cuma itu yang bisa menghalangi, untuk tetap melanggengkan teman-teman sebagai pegawai ASN PPPK untuk melaksanakan untuk 5 tahun ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding menjelaskan, sebanyak 6.624 yang lolos seleksi PPPK. Namun hanya 6.376 orang di antaranya yang memenuhi syarat untuk menerima SK setelah mendapat nomor induk kepegawaian (NIK) dari BKN.

“Mereka telah bekerja selama beberapa tahun yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Erwin.

Penyerahan SK PPPK tahap pertama akan dilakukan secara bertahap. Erwin mencatat ada 248 orang lainnya yang akan menyusul mendapatkan SK dari Pemprov Sulsel.

BACA JUGA  Iduladha 1446 H, DWP Sulsel Salurkan Daging Kurban untuk Anak Stunting dan Kaum Dhuafa

“Kami laporkan masih terdapat 248 orang peserta belum mendapat persetujuan penetapan induk dari BKN. Sekarang masih dalam proses validasi perbaikan data dan dokumen. Jadi 248 yang belum mendapat NIP,” paparnya.

Dia turut melaporkan ada 3 orang yang tidak mendapat NIK karena 2 orang meninggal dunia dan 1 lainnya mengundurkan diri. Erwin menegaskan masa kontrak PPPK selama 5 tahun yang mulai dihitung per 1 Juli 2025.

“Dari 6.624, ada tiga orang yang dipastikan tidak ada perteknya. itu dua orang meninggal dunia dan satu orang mengundurkan diri karena lulus CPNS. Yang tersisa sekarang 248 yang masih diproses. Kenapa belum karena ada perbaikan berkas. Kita tunggu satu dua hari semoga bisa cepat,” pungkasnya.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel