Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Raih WTP Empat Kali Berturut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Ini merupakan kali keempat secara berturut-turut Pemprov Sulsel mendapatkan opini tertinggi dalam audit keuangan negara. Bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Predikat ini setelah sebelumnya diraih sejak 2021.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Rabu, 28 Mei 2025.
LHP diterima oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi.
“Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif,” ujar Dede Sukarjo.
“Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi langkah konsisten Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. “Opini WTP ini bukan hanya soal angka, tapi juga mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas opini WTP ini serta apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov dan BPK RI telah melaksanakan tugas konstitusionalnya.
“Dengan penuh rasa syukur kami menerima hasil pemeriksaan ini. Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti komitmen Pemprov Sulsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Fatmawati.
Meski kembali meraih WTP, Fatmawati menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Bahwa tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel harus menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan.
“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dengan raihan tahun ini, Sulawesi Selatan sukses mempertahankan predikat WTP secara konsisten sejak 2021. Hal ini menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam mewujudkan good governance dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengimplementasikan program Quick Wins dari Kementerian Kependudukan dan BKKBN membuahkan hasil gemilang.
Atas dukungan dan komitmen dalam menjalankan program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting dan Quick Wins, Pemprov Sulsel dianugerahi penghargaan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr Wihaji kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua TP PKK Sulsel Naoemi Octarina di sela acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 tahun 2025, yang digelar di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (28/7/2025).
“Alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan dari Kemendukbangga/BKKBN atas dukungan dan komitmen pengimplementasian program Bangga Kencana, Percepatan Penurunan Stunting dan Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN,” ujar Gubernur Andi Sudirman.
“Insya Allah bersama tim, hasil ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan berkarya bagi Sulsel. Terima kasih kepada seluruh tim kerja dan terus semangat,” tambahnya.
Sementara, menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, Sulsel berhasil menurunkan angka stunting sebesar 4,1 persen dari 27,4% pada 2023 menjadi 23,3% pada 2024 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
“Saya sampaikan disini Pak Gub bahwa penurunan ini menjadikan Sulawesi Delatan sebagai provinsi dengan capaian penurunan stunting tertinggi kedua di Indonesia, di bawah Jawa Barat,” ungkapnya.
Program Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN yang menjadi basis dari penghargaan ini mencakup lima inisiatif strategis, diantaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
“Sulawesi Selatan menunjukkan angka penurunan stunting yang nyata. Keberhasilan ini mencerminkan kepemimpinan yang efektif dan konsisten melaksanakan program-program Bangga Kencana dan Quick Wins,” ujarnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login