HUT Kabupaten Bulukumba,Gubernur Alokasikan Bantuan Keuangan Senilai 25 Miliar

Published

3 tahun ago

4 Februari 2023

Kitasulsel,Bulukumba—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman kembali mengalokasikan bantuan keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2023 untuk Kabupaten Bulukumba.

Bantuan keuangan senilai Rp 25 Miliar diserahkan Gubernur Sulsel kepada Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf pada 63 Tahun Kabupaten Bulukumba, Sabtu (04/02/2023).

Dalam bantuan keuangan itu, dialokasikan untuk pembangunan Kolam Labuh Bentenge, pembangunan jalan wisata Mandala Ria, dan subsidi Trans Andalan Sulsel.

Pembangunan jalan wisata Pantai Mandala Ria ini pun mendukung ruas jalan Batu Tongkarayya – Goa Passea, di Desa Lembanna, yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Sulsel.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyerahkan bantuan keuangan Pemprov Sulsel TA 2023 senilai Rp 25 Miliar untuk Kabupaten Bulukumba,” kata Andi Sudirman.

Ia pun menyampaikan, hal ini tidak terlepas dari dukungan DPRD Sulsel yang mensupport pemberian bantuan keuangan ini.

Nilai bantuan keuangan ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2022, Pemprov Sulsel mengalokasikan bantuan keuangan senilai Rp 19 Miliar untuk pembangunan Masjid Terapung Bira, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, dan pencegahan stunting dan gizi buruk.

Dengan pembangunan jalan wisata Mandala Ria ini, nantinya akan berdampak pada menggeliatkan akses ke lokasi wisata baru yang ada di Bulukumba ini.

“Kita berharap Bapak Bupati Bulukumba beserta jajaran untuk segera merealisasikan anggaran bantuan keuangan ini, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menggeliatkan perekonomian dan sektor pariwisata di Bulukumba,” jelasnya.

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

10 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.