Jalan Santai Jadi Pembuka Puncak Cap Go Meh 2023, Sasar 1.500 Peserta

Published

2 tahun ago

4 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Puncak perayaan Cap Go Meh yang berpusat di Sepanjang Jalan Sulawesi akan dilaksanakan besok, Minggu (5/02/2023).

Cap Go Meh tahun ini diklaim berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak agenda yang akan menghibur warga Makassar.

Salah satu rangkaiannya yakni Jalan Santai yang bakal menghadirkan sekira 1.500 peserta dari 24 klenteng dan vihara di Makassar dan seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Wajo.

“Besok pagi itu perkirakan total ada 3.000 pengunjung yang ikut jalan santai 1.500-an. Mayoritas pesertanya dari klenteng dan vihara,” ucap Mimi, Panitia Pelaksana Cap Go Meh 2023, Sabtu (4/02/2023).

Jalan santai akan dimulai pada pukul 06.00 Wita sebagai tanda rangkaian puncak Cap Go Meh dimulai.

“Jadi kita mulai acaranya jam 06.00 pagi. Kebetulan Cap Go Meh ini jatuh di hari weekend maka kita buat acara jalan santai ini biar rangkaian acaranya semakin meriah,” ungkapnya.

Selain jalan santai, Mimi juga menyebutkan ada kegiatan senam satu keluarga dengan konsep enam isyarat tangan dari kelompok tzu chi.
Sementara, Kaban Kesbangpol Kota Makassar, Zainal Ibrahim mengatakan sore ini pihaknya akan mengecek seluruh kesiapan puncak acara.

Mulai dari pengamanan dan posko medis. “Sore ini saya bersama Polrestabes akan mengecek kesiapan dan titik-titik pusat pengamanan. Kita siapkan juga posko medis dan ambulans. Ada juga tim Pemadam Kebakaran dan BPBD,” sebutnya.

Persiapan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Mengingat pengunjung yang ditargetkan pada puncak Cap Go Meh ini sebanyak 35 ribu orang maka akan diturunkan sebanyak 490 personel gabungan terdiri dari Polres Pelabuhan, Tim Gegana, Brimob, Satpol PP, Dishub dan TNI.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Published

5 jam ago

1 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.

“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.

Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.

“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)