Connect with us

DPRD Kota Makassar

Ismail Tinjau Drainase Rappokalling, Tegaskan Pentingnya Kerja Nyata untuk Warga

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan normalisasi saluran dan pengerukan sedimentasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Drainase dan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Minggu (13/7/2025).

Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya antisipasi banjir yang kerap melanda wilayah rawan genangan, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

“Saya mengunjungi Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, untuk memantau langsung normalisasi saluran dan pengerukan sedimentasi oleh Satgas Drainase dan SDA Dinas PU Makassar.

Langkah ini merupakan bagian dari arahan Wali Kota dalam mengantisipasi banjir di wilayah rawan genangan,” ujar Ismail.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan tersebut, Ismail menegaskan bahwa kunjungannya tidak hanya untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, tetapi juga untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.

BACA JUGA  Komisi D DPRD Makassar Apresiasi Transparansi SPMB dan Dorong Solusi Konkret Atasi Keterbatasan Kuota SMP

“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal rasa aman dan kenyamanan hidup masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa kunjungan ini menjadi momen silaturahmi dengan konstituen. Menurutnya, setiap pertemuan dengan warga mengingatkan pentingnya membalas kepercayaan rakyat dengan kerja nyata dan kehadiran yang tulus.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, pembersihan saluran akan dijadikan agenda rutin di seluruh kecamatan, bukan lagi tindakan reaktif saat banjir terjadi.

Kawasan Pettarani menjadi titik awal karena dikenal sebagai daerah rawan genangan saat hujan deras.

“Kita mulai dari Pettarani, tapi tidak akan berhenti di sini. Semua kecamatan akan diaktifkan menjaga saluran air. Ini pekerjaan rutin, bukan musiman,” ujarnya pada Rabu (18/6/2025) lalu.

BACA JUGA  Tuntaskan 12 Titik Reses di Manggala-Panakkukang, Supratman Serap Aspirasi Persoalan Banjir

Selain pengerukan sedimen, Munafri juga menyoroti penataan kabel utilitas yang kerap menjadi penyumbat saluran. Ia menegaskan perlunya inventarisasi kabel milik berbagai pihak. Kabel tidak aktif harus segera dicabut demi kelancaran aliran air.

“Kabel yang sudah tidak berguna harus diputus saja. Ini bagian dari penguatan kontrol dan pengawasan,” tambahnya.

Pemkot juga akan mengganti pompa air di kawasan Andi Jemma yang kapasitasnya kecil. Pompa lama hanya mampu menyalurkan 25 liter per detik, sedangkan pompa baru memiliki kapasitas 425 liter per detik.

“Kita butuh respons yang cepat saat air menggenang. Dengan kapasitas baru, aliran ke kanal akan lebih maksimal,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyebutkan bahwa ratusan personel diturunkan dalam aksi tersebut. Terdiri dari 278 petugas kecamatan, serta puluhan personel dari BBWS Pompengan Jeneberang, Balai Wilayah Sungai, dan Balai Jalan.

BACA JUGA  Apiaty Amin Syam Ajak Masyarakat Makassar Peduli Terhadap Sampah

“Pembersihan ini bagian dari strategi awal mengatasi titik rawan banjir. Kawasan Pettarani adalah salah satu yang paling sering terdampak saat curah hujan tinggi,” ujar Zuhaelsi Rabu (18/6/2025) lalu.

Selain saluran yang tersumbat, perhatian juga diarahkan pada bangunan liar di atas drainase yang menyulitkan proses pembersihan. Munafri meminta kecamatan dan kelurahan segera melakukan sosialisasi dan penertiban.

“Jalur inspeksi kanal seharusnya bersih. Bisa dimanfaatkan sebagai jalur alternatif, jogging track, atau jalur sepeda. Jangan disalahgunakan lagi,” katanya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Pelayanan Kesehatan, RSUD Daya Jadi Mitra Evaluasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – DPRD Kota Makassar terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, yang digelar bersama RSUD Daya Kota Makassar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan dipimpin Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM, dan menghadirkan narasumber Dr. A. Any Muliany Mahyuddin serta Shinta Mashita A. Molina, dengan Putra Muhammad Taufan sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

BACA JUGA  Tuntaskan 12 Titik Reses di Manggala-Panakkukang, Supratman Serap Aspirasi Persoalan Banjir

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.

“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan,” katanya.

Pada sesi pemaparan materi, Dr. A. Any Muliany Mahyuddin menekankan pentingnya tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai fondasi peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menurutnya, RSUD Daya terus melakukan berbagai inovasi dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bekerja secara profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien,” jelasnya.

Ia juga menilai pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu layanan rumah sakit melalui evaluasi yang konstruktif.

BACA JUGA  DPRD Kota Makassar Fokus pada Penetapan Rencana Kerja Tahun 2025

Sementara itu, Shinta Mashita A. Molina mengangkat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pengawasan yang efektif membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.

“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan karena memberikan masukan langsung terhadap kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diskusi yang dipandu Putra Muhammad Taufan berlangsung interaktif. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan masukan terkait pelayanan kesehatan serta mekanisme pengawasan pemerintah daerah.

Salah satu peserta mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dan RSUD Daya dalam memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata. Menanggapi hal itu, para narasumber menjelaskan bahwa evaluasi rutin, penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengawasan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam meningkatkan mutu pelayanan.

BACA JUGA  Komisi A DPRD Makassar Gelar RDP Bahas Nasib Tenaga Honorer R2 dan R3

Peserta lainnya juga menanyakan mekanisme penyampaian aspirasi apabila masyarakat masih menemukan kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Para narasumber menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai saluran pengaduan resmi yang tersedia, dan setiap laporan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara legislatif, Pemerintah Kota Makassar, RSUD Daya, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Trending