Kitasulsel–MAKASSAR Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, bersama Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Makassar, Kamis (9/1/2025).

Proses ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

“Selanjutnya BPK memberi kesempatan kepada pemerintah daerah, untuk segera melakukan perbaikan atas hal-hal yang menjadi hasil pemeriksaan,” ujar Amin Adab Bangun.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diyakini akan meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, menyampaikan apresiasi atas laporan yang diberikan oleh BPK Sulsel. Danny mengungkapkan bahwa laporan ini menjadi panduan bagi pemerintah Kota Makassar untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti, sebagai bentuk komitmen Pemkot Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“LHPK ini menjadi panduan kami, untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, agar lebih transparan dan bertanggung jawab,” ungkap Danny. Dengan adanya rekomendasi ini, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mengedepankan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen LHPK tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, yang dalam sambutannya menjelaskan pentingnya laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Laporan ini memberikan gambaran jelas tentang kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan alokasi sumber daya lainnya. BPK juga memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan atas hal-hal yang menjadi temuan dalam hasil pemeriksaan ini.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, turut mengungkapkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ia menegaskan bahwa sinergi antara kedua lembaga ini sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Supratman berharap, seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama dengan baik untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan BPK dapat diimplementasikan secara efektif.

“Saya berharap, seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama, untuk memastikan rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Supratman.

Dengan dukungan yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, Supratman optimistis bahwa upaya perbaikan yang diusulkan oleh BPK akan tercapai, demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan transparan di Kota Makassar. (*)