Makassar Tuan Rumah APEKSI 2023, Buktikan Slogan Makassar Kota Makan Enak

Published

3 tahun ago

10 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar,–Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2023 dilaksanakan di Kota Makassar.

Rencananya, digelar pada 9 Juli 2023 mendatang. Sebagai tuan rumah yang akan menyambut sekitar 90an kepala daerah ini pun terus mempersiapkan diri dalam kegiatan nasional ini.

Hal itu disebutkan langsung oleh Sekda Kota Makassar, Muh. Anshar usai memimpin rapat persiapan APEKSI, di Ruang Sipakalebbi, Jumat (10/02/2023).

APEKSI 2023 ini, kata Anshar Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sesuatu yang beda.
Makassar Kota Makan Enak menjadi salah satu konsep yang akan disuguhkan pada gelaran nasional itu.

Ini menjadi salah satu langkah awal untuk menggaungkan dan membuktikan slogan Makassar Kota Makan Enak secara nasional.

“Jadi konsepnya itu biasanya di panggung utama, kursi para kepala daerah dikelilingi tenant-tenant produk pameran expo tapi nanti ini dikelilingi oleh macam-macam makanan. Konsepnya diubah sesuai dengan slogan Makassar Kota Makan Enak,” ucap Anshar.

Sementara, Kabag Kerjasama Kota Makassar, Zulfitrah menambahkan rapat persiapan APEKSI 2023 membahas tentang lokasi acara.
Untuk kegiatan ini akan digelar di dua tempat yakni di Upperhills dan CPI.

“Jadi tanggal 9 itu ada Gala Dinner, tanggal 10 pembukaan di Upperhills. Tanggal 12 itu ada karnaval budaya tempatnya di sepanjang CPI,” katanya.

Selain memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Kota Makassar, pada kesempatan yang sama akan ada juga kampanye tentang lingkungan, Fun Sport hingga City Tour.

“Nanti ada juga kami buat forum khusus milenial yang didalamnya akan banyak bahasan tentang peran milenial dalam kemajuan kota dari berbagai sektor,” pungkasnya.

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Terapkan WFA Bagi Pegawai, Tanggal 1–4 September

Published

1 jam ago

31 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN lingkup Pemkot Makassar.

Kebijakan ini berlaku selama sepekan, mulai tanggal 1 hingga 4 September 2025, sesuai Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 272 Tahun 2025 tertanggal 31 Agustus 2025.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, membenarkan penerbitan surat edaran tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah antisipasi kejadian yang mungkin timbul akibat situasi terkini di Kota Makassar.

“Surat Edaran Pak Wali Kota Makassar terkait WFA berlaku sepekan, tepatnya tanggal 1–4 September 2025. Hal ini juga sejalan dengan instruksi pusat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Dalam penjelasan Pemkot, Work From Anywhere (WFA) memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dari lokasi mana pun, baik kantor, rumah, maupun tempat lain yang mendukung produktivitas.

Hal ini berbeda dengan Work From Home (WFH) yang membatasi pegawai untuk bekerja dari rumah saja.

“Baik WFA maupun WFH tetap mewajibkan pegawai menjalankan tugas sesuai jam kerja dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi antarpegawai juga dapat dilakukan secara daring,” jelasnya.

Meski diberlakukan WFA, Pemkot menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bertugas di kantor.

“Hal ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara normal,” katanya.

Adapun beberapa poin penting dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar tentang pelaksanaan WFA, antara lain.

Pertama, ASN Makassar tetap melaksanakan tugas kedinasan dari kantor, rumah, atau lokasi lain (Work From Anywhere) pada 1–4 September 2025.

Kedua, Pegawai wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab, dengan koordinasi daring jika diperlukan.

“Ketiga, Teknis pengaturan internal diserahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah,” isi surat edsran tersebut.

Untuk poin keempat, atasan langsung wajib melakukan monitoring, dan jika ada pekerjaan mendesak yang harus dilakukan di kantor, harus ada komunikasi dengan atasan.

Kelima, Unit pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan layanan sejenis tetap bekerja dari kantor sesuai ketentuan hari dan jam kerja.

Keenam, Sistem WFA akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Serta ketujuh, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan edaran ini.

Tak hanya bagi pegawai, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menginstruksikan seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, untuk melaksanakan pembelajaran secara daring pada 1–4 September 2025.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak aksi demonstrasi di wilayah Makassar.

Dalam surat edaran bernomor 400.3.5/8/S.Edar/Disdik/VIII/2025 yang ditandatangani Kepala Disdik Makassar, Achi Soleman, tertanggal 31 Agustus 2025.

“Seluruh guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal dengan memanfaatkan berbagai platform daring seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau platform lainnya,” demikian keterangan resmi dalam edaran tersebut. (*)