Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Hadiri Seminar Nasional Evaluasi SPMB, Gubernur Diganjar Penghargaan Atas Dukungan pada Sekolah Swasta

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Seminar Nasional Refleksi dan Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif yang digelar di Kantor BBPMP Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten/Kota se-Sulsel dan diikuti oleh 300 peserta secara luring serta 500 peserta daring dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada kesempatan itu, BMPS Nasional memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman atas dukungannya terhadap peran sekolah swasta dalam menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2025–2026.

BACA JUGA  Mukernas IV Permabudhi di Makassar Sekda Sulsel Dampingi Dua Wakil Menteri Membuka Acara

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Abdul Mu’ti, Dirjen PAUD, Dasar, dan Menengah Gogot Suharwata, Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, dan Ketua BMPS Sulsel Irman Yasin Limpo.

Sekda Sulsel Jufri Rahman menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Ia mengatakan, “Bapak Menteri telah melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan pendidikan yang merata. Sekolah swasta bukan pelengkap, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mengatasi keterbatasan rombongan belajar di sekolah negeri,” jelasnya.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan sekolah swasta adalah solusi untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan layak.

BACA JUGA  Sekda Sulsel Pimpin HLM TPID Zona 3 di Sidrap Bahas Strategi Pengendalian Inflasi

“Kepada seluruh penyelenggara sekolah swasta, masa depan sekolah swasta akan semakin baik dari hari ke hari. Mari tingkatkan mutu pendidikan,” pungkasnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya menjunjung prinsip keadilan dalam proses penerimaan murid baru.

“Prinsip yang kami kembangkan pendidikan inklusif berkeadilan, tanpa ada diskriminasi. Kita ingin memastikan seluruh anak Indonesia punya kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu,” ujarnya.

Ketua BMPS Sulsel Irman Yasin Limpo menyebut bahwa manajemen SPMB di Sulsel telah berjalan baik dan menjadi contoh nasional.

“Sekolah swasta harus mampu melakukan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Kami memberikan penghargaan kepada Pemprov Sulsel atas kepeduliannya terhadap sekolah swasta,” katanya.

BACA JUGA  Tim Basket Putra Korpri Sulsel Melaju ke Semifinal PorNas XVII, Bidik Back to Back Champion

Sementara itu, Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulsel atas dukungannya terhadap sekolah swasta.

“Terima kasih perhatian terhadap SPMB bahwa peringkat teratas itu di Sulsel. Kami merasa bergembira karena kebijakan Menteri dan Gubernur kepada sekolah swasta. Terima kasih membuat regulasi tentang SPMB yang tidak membedakan sekolah swasta dan negeri,” sebutnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Berturut-turut

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021. Opini tertinggi dalam audit keuangan negara itu menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Makassar, Kamis (4/6/2026).

LHP tersebut diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.

BACA JUGA  Gubernur Andi Sudirman Serahkan Rp20 Miliar untuk Infrastruktur dan UMKM ke Pemkab Pinrang

“Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Nyoman dalam penyampaian laporannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas opini WTP ini. Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Satgas PASTI Ingatkan Warga tak Terjebak Pinjol Ilegal

“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andi Sudirman.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.

“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.

BACA JUGA  Sambut Positif Perda Pendidikan Akhlak Mulia, Pj Gubernur Prof Zudan: Nilai-Nilai Moralitas Pahlawan Sulsel Perlu Digali

Raihan opini WTP tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan daerah.

Continue Reading

Trending