Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi Jelang Puncak Musim Hujan
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi menggelar Apel Kesiapsiagaan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada puncak musim penghujan akhir tahun.
Apel bertujuan memperkuat kesiapan seluruh unsur kebencanaan dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada periode November–Desember.
Kegiatan berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Senin (24/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Apel ini melibatkan ratusan personel dari berbagai unsur pentahelix penanggulangan bencana.
Libatkan TNI, Polri, Basarnas, dan Seluruh BPBD Kabupaten/Kota
Kesiapsiagaan tersebut dilakukan melalui koordinasi pentahelix yang melibatkan TNI–Polri, Basarnas, BPBD kabupaten/kota, relawan kemanusiaan, organisasi masyarakat, hingga unsur dunia usaha. Upaya ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Amanah Presiden untuk Penguatan Respons Cepat
Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Selatan, Amson Padolo, menegaskan bahwa Apel Kesiapsiagaan ini merupakan bagian penting dari penguatan respons daerah terhadap potensi bencana.
“Jadi ini salah satu amanah bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur. Beliau secara langsung memerintahkan BPBD Sulawesi Selatan dan semua BPBD Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti arahan bapak presiden. Jadi ini juga akan kita laporkan ke Pak Presiden melalui bapak Mendagri,” jelas Amson.
Ia menambahkan bahwa seluruh unsur kebencanaan telah disiagakan untuk memastikan setiap potensi ancaman dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
“Karena bencana itu kan tidak bisa kita prediksi. Jadi, pada saat ada kejadian—walau kita tidak berharap itu terjadi—secara langsung turun fungsi komando melakukan pengamanan, baik mitigasi darurat maupun terkait rehab rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi),” tegasnya.
Posko Siaga Telah Dibentuk Sejak Sebulan Lalu
Amson mengungkapkan bahwa BPBD Sulsel telah membentuk posko siaga di kantor sejak sebulan lalu, bahkan sebelum terbitnya Surat Edaran Mendagri tentang Apel Kesiapsiagaan Nasional. Posko tersebut kini telah ditindaklanjuti dan diaktifkan oleh seluruh BPBD di tingkat kabupaten/kota sebagai langkah antisipatif menghadapi puncak musim hujan.
Ia menyebutkan bahwa berbagai peralatan penanggulangan bencana, termasuk perahu karet, alat evakuasi, kendaraan operasional, hingga logistik darurat telah dipersiapkan untuk mendukung operasi lapangan.
Perkuat Sinergi dan Komando Penanganan Bencana
Melalui apel ini, Pemprov Sulsel menegaskan komitmen memperkuat sistem komando penanganan bencana serta koordinasi antarinstansi guna memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat, terukur, dan efektif. Gubernur juga mengingatkan agar seluruh personel tetap siaga mengingat curah hujan diprediksi meningkat dalam beberapa minggu ke depan.
Apel ditutup dengan pengecekan pasukan serta kesiapan peralatan operasi SAR dan penanggulangan bencana sebagai bentuk kesiapan nyata menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Sulawesi Selatan.
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Berturut-turut
Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021. Opini tertinggi dalam audit keuangan negara itu menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Makassar, Kamis (4/6/2026).
LHP tersebut diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.
“Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Nyoman dalam penyampaian laporannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas opini WTP ini. Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andi Sudirman.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.
“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Raihan opini WTP tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login