Nasional
Prabowo Ancam Cabut Izin Blok Masela, Groundbreaking Peternakan Sapi Perah Terbesar Dimulai
Kitasulsel–JAKARTA – Dua isu strategis di sektor energi dan ketahanan pangan menjadi sorotan pada awal pekan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mencabut izin pengelolaan proyek strategis nasional yang tidak menunjukkan kemajuan, termasuk di Blok Masela. Di sisi lain, pemerintah mendukung dimulainya pembangunan peternakan sapi perah terbesar di Indonesia di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Prabowo Tegaskan Izin Blok Masela Bisa Dicabut
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi proyek strategis yang mangkrak tanpa perkembangan nyata.
Prabowo menyatakan izin konsesi di proyek strategis nasional (PSN), termasuk Lapangan Abadi Blok Masela, akan dicabut apabila pemegang izin tidak melakukan kegiatan pengembangan dalam waktu enam bulan.
Kebijakan tersebut disampaikan setelah Presiden bertemu dengan manajemen Inpex Corporation di Tokyo, perusahaan asal Jepang yang menjadi operator Blok Masela dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen.
Blok Masela merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, 35.000 barel kondensat per hari, serta sekitar 150 juta kaki kubik gas alam per hari. Selain Inpex, proyek ini juga melibatkan PT Pertamina Hulu Energi Masela dengan kepemilikan 20 persen dan Petronas Masela sebesar 15 persen.
Presiden menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat realisasi investasi dan memastikan potensi sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tak hanya untuk Blok Masela, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan serupa terhadap izin Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu dua tahun.
Peternakan Sapi Perah Terbesar di Indonesia Dibangun di Brebes
Sementara itu, sektor peternakan nasional memasuki babak baru dengan dimulainya pembangunan peternakan sapi perah terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Proyek tersebut dikembangkan oleh PT Global Dairi Bersama (GDB) yang merupakan bagian dari Savoria Group. Prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), serta jajaran manajemen perusahaan.
Peternakan akan dibangun di atas lahan seluas 710 hektare dengan kapasitas hingga 30.000 ekor sapi perah.
CEO Savoria Group, Ihsan Mulia Putri, mengatakan fasilitas tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 180.000 ton susu segar setiap tahun, atau setara sekitar 18 persen dari total produksi susu nasional.
Operasional peternakan ditargetkan dimulai pada kuartal pertama tahun 2028 setelah seluruh tahapan pembangunan selesai.
Selain meningkatkan produksi susu nasional, proyek ini juga dirancang melibatkan masyarakat sekitar melalui pola kemitraan. Perusahaan akan bekerja sama dengan petani lokal untuk penyediaan hijauan pakan ternak dan jagung dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare.
Kemitraan tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas peternak rakyat, penyediaan benih unggul, jaminan pembelian susu segar, hingga program penggemukan pedet jantan dengan target mencapai 7.000 ekor per tahun.
Pemerintah berharap proyek ini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor susu, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan peternakan.
Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kecil maupun toko kelontong di desa, meskipun nantinya berperan sebagai penyalur berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Yandri, pemerintah tengah menyusun aturan teknis operasional Kopdes Merah Putih agar implementasinya dapat berjalan tanpa mengganggu pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian desa.
“Kopdes Merah Putih insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan, penyusunan regulasi teknis tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Tadi diminta Pak Menko Pangan satu bulan kami dikasih waktu. Insya Allah Agustus sudah selesai,” katanya.
Selain melindungi usaha warung kecil, Yandri juga memastikan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru akan saling melengkapi dalam mengembangkan perekonomian desa.
Sebagai contoh, apabila BUMDes mengelola desa wisata, maka Kopdes dapat berperan menyediakan berbagai kebutuhan pendukung bagi aktivitas usaha tersebut.
“Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling mengadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan,” tegasnya.
Yandri menambahkan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk mendukung berbagai unit usaha yang telah berjalan di desa sehingga tercipta sinergi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu saluran distribusi berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.
Komoditas tersebut meliputi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, bantuan pangan, hingga beras. Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai off-taker hasil pertanian petani sekaligus menjadi pelaksana operasi pasar di tingkat desa.
Menurut Zulkifli Hasan, Kopdes Merah Putih bukanlah supermarket, melainkan infrastruktur ekonomi yang dibangun pemerintah di desa untuk memperkuat distribusi barang dan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan merata.
Dengan konsep tersebut, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih mampu memperkuat ekonomi desa tanpa menggeser pelaku usaha yang telah ada, sekaligus menciptakan kolaborasi yang sehat antara koperasi, BUMDes, dan usaha mikro di tingkat desa.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login