Prabowo Percepat Reformasi BUMN, Minta Pertamina dan PLN Pangkas Birokrasi

Kitasulsel–JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan proses pengambilan keputusan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026), sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi dan meningkatkan efisiensi BUMN.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan Presiden menekankan pentingnya penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan BUMN agar proses bisnis menjadi lebih cepat dan produktif.

“Presiden meminta pengurangan layer-layer birokrasi, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan lainnya, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat, produktivitas meningkat, dan efisiensi tetap terjaga,” ujar Rosan usai rapat.

Menurut Rosan, pemerintah melalui Danantara telah melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan memangkas sebanyak 274 entitas BUMN hingga akhir Juli 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari program streamlining yang akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan jumlah entitas BUMN yang saat ini mencapai 1.077 perusahaan dapat dikurangi menjadi sekitar 350 perusahaan pada akhir 2026. Pengurangan dilakukan melalui penutupan perusahaan yang tidak produktif, konsolidasi, serta merger sejumlah entitas.

Prabowo mengaku terkejut saat pertama kali menerima laporan mengenai banyaknya anak, cucu, hingga cicit perusahaan BUMN yang dinilai membuat struktur korporasi menjadi terlalu gemuk dan kurang efisien.

Selain mempercepat pengambilan keputusan, program restrukturisasi juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Presiden mengungkapkan bahwa penutupan ratusan entitas yang tidak efisien telah menghasilkan penghematan biaya operasional atau overhead hingga sekitar Rp50 triliun.

Penghematan tersebut berasal dari efisiensi belanja rutin, mulai dari gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung, utilitas listrik, hingga pengeluaran untuk rapat kerja.

Pemerintah bahkan memproyeksikan nilai penghematan akan terus meningkat hingga mencapai kisaran Rp70 triliun sampai Rp80 triliun pada akhir Desember 2026 seiring berlanjutnya proses penggabungan dan penutupan sekitar 700 entitas BUMN lainnya.

Melalui reformasi tersebut, pemerintah berharap BUMN menjadi lebih ramping, lincah, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat bagi negara.