Dari Tanah Celebes untuk Indonesia: Perjuangan Berdarah Rakyat Sulawesi Selatan Mempertahankan Kemerdekaan

KITASULSEL — MAKASSAR — Kemerdekaan Indonesia tidak berhenti pada pembacaan Proklamasi di Jakarta. Di tanah Sulawesi Selatan, kabar kemerdekaan yang datang pada Agustus 1945 segera berubah menjadi gerakan untuk mempertahankan Republik. Dari Makassar, Luwu, Bone, Gowa, Polongbangkeng, Mandar hingga berbagai pelosok lainnya, rakyat bergerak menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial.

Sejarah itu bermula ketika berita Proklamasi 17 Agustus 1945 mulai menyebar ke Sulawesi. Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi, Andi Pangerang Pettarani, Andi Sultan Daeng Radja dan Mr. Andi Zainal Abidin merupakan tokoh-tokoh yang terkait dengan utusan Sulawesi dalam PPKI. Setelah Sam Ratulangi ditetapkan sebagai Gubernur Sulawesi pada 19 Agustus 1945, rombongannya kembali ke Sulawesi untuk membawa kabar kemerdekaan. Arsip dan catatan sejarah menyebut rombongan tersebut tiba di Makassar pada 20 Agustus 1945.

Saat itu, informasi kemerdekaan belum langsung diketahui seluruh rakyat. Radio menjadi salah satu sarana penting penyebaran berita. Di sejumlah wilayah, kabar Proklamasi bahkan lebih dulu terdengar melalui siaran radio dan pemberitahuan tidak resmi. Di Polongbangkeng, misalnya, berita kemerdekaan dibawa pemuda Fakhrudin Daeng Romo dari Makassar.

Di tengah suasana tersebut, semangat kemerdekaan tumbuh di kalangan pemuda dan tokoh masyarakat. Robert Wolter Mongisidi dan rekan-rekannya termasuk generasi muda yang kemudian terlibat dalam gerakan mempertahankan Republik. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa organisasi dan kelompok pergerakan yang sebelumnya berkembang pada masa pendudukan Jepang ikut menjadi ruang tumbuhnya nasionalisme di Sulawesi Selatan.

Dukungan terhadap Republik tidak hanya datang dari kelompok pemuda. Sejumlah bangsawan dan penguasa kerajaan juga memainkan peran penting. Hubungan antara kelompok nasionalis di Makassar dan kalangan bangsawan tradisional, termasuk dengan Raja Bone Andi Mappanyukki, menjadi bagian dari upaya membangun dukungan terhadap Republik sekaligus menghadapi kembalinya Belanda.

Di Polongbangkeng, dukungan terhadap Republik bahkan berkembang menjadi organisasi perjuangan. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa pada 16 Oktober 1945 dibentuk Gerakan Lipan Bajeng (GLB) yang dipimpin Karaeng Haji Padjonga Daeng Ngalle. Gerakan ini kemudian menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempertahankan kemerdekaan di wilayah selatan Makassar.

Perlawanan juga berkobar di Luwu. Pada Januari 1946, gerakan perlawanan terjadi di wilayah Luwu dan Palopo. Di berbagai daerah lainnya, rakyat membangun kekuatan untuk menghadapi NICA yang datang bersama pasukan Belanda dengan tujuan mengembalikan pengaruh kolonial.

Belanda tidak tinggal diam. Situasi politik kemudian berkembang menuju pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT). Konferensi Malino pada 1946 menjadi salah satu tahapan penting dalam pembentukan struktur politik tersebut. Bagi kelompok pro-Republik di Sulawesi Selatan, perkembangan itu dipandang sebagai bagian dari upaya Belanda memecah kekuatan Republik.

Perlawanan rakyat pun semakin meluas. Sejumlah organisasi perjuangan kemudian berupaya mengoordinasikan gerakan mereka. Dalam Konferensi Gerilya atau Konferensi Rannaya, 19 organisasi bergabung membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) yang beranggotakan 26 organisasi. Jaringan tersebut tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kekuatan penting dalam perlawanan terhadap NICA.

Nama-nama seperti Robert Wolter Mongisidi, Ranggong Daeng Romo, Emmy Saelan dan Maulwi Saelan kemudian muncul dalam rangkaian perjuangan tersebut. Mereka tidak sekadar menjadi simbol perlawanan, tetapi terlibat dalam gerakan yang menghadapi kekuatan kolonial di tengah situasi yang semakin keras.

Perlawanan tersebut kemudian berhadapan dengan operasi militer Belanda yang paling kelam dalam sejarah Sulawesi Selatan. Pada Desember 1946, pasukan khusus di bawah pimpinan Raymond Westerling tiba dan melakukan operasi penumpasan terhadap kelompok yang dianggap sebagai pendukung Republik.

Dampaknya dirasakan di banyak tempat. Arsip ANRI mencatat berbagai lokasi yang menjadi bagian dari tragedi tersebut, antara lain Camba, Sampanang, Turatea, Pasar Tolo, Masjid Arung Keke, Bulukumba, Jongaya, Rappang, Mandar, Barru, Kalukung, Batua dan Luwu. Arsip yang sama menyebut tragedi tersebut menimbulkan korban dalam jumlah sangat besar dan kemudian dikenang sebagai Tragedi Korban 40.000 Jiwa.

Di Gowa, jejak tragedi itu juga terekam dalam arsip. Di Kampung Samata dan sejumlah wilayah Somba Opu, rumah warga dibakar, harta benda dirampas, sementara para pejuang ditangkap dan sebagian dieksekusi. Arsip ANRI juga mencatat kontak senjata di sekitar Makam Sultan Hasanuddin Katangka dan perlawanan di Limbung.

Salah satu catatan paling menyayat datang dari Malino pada Desember 1946. Arsip tentang sejarah Gowa mencatat 92 anggota laskar Merah Putih gugur dalam peristiwa berdarah di wilayah tersebut. Rumah-rumah penduduk di sejumlah kampung juga dibakar dan harta masyarakat dirampas.

Di Mandar, perjuangan juga memiliki kisah tersendiri. Berita Proklamasi telah diterima di Balanipa pada 19 Agustus 1945 oleh Andi Depu dan R.A. Daud melalui informasi dari pejabat militer Jepang setempat. Catatan penelitian mengenai Peristiwa Galung Lombok menunjukkan bahwa berita kemerdekaan juga beredar melalui siaran radio dari luar negeri.

Semua itu memperlihatkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi Selatan bukanlah gerakan yang hanya berlangsung di satu kota. Ia menyebar dari pusat kota hingga kampung-kampung, dari kelompok pemuda hingga bangsawan, dari laskar bersenjata hingga masyarakat biasa yang menolak kembali hidup di bawah kekuasaan kolonial.

Di tengah perjuangan tersebut, sejumlah nama kemudian menjadi simbol kepahlawanan. Robert Wolter Mongisidi akhirnya ditangkap dan dieksekusi Belanda. Arsip ANRI mencatat berkas perjuangan dan pengakuan kepahlawanannya, termasuk Keputusan Presiden Nomor 088/TK/Tahun 1973 yang menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Sementara itu, Emmy Saelan dikenang sebagai salah satu pejuang perempuan yang turut bergerak dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bersama tokoh-tokoh lainnya, ia menjadi bagian dari generasi yang menjadikan Makassar dan wilayah sekitarnya sebagai medan perlawanan terhadap kembalinya kolonialisme.

Perjuangan rakyat Sulawesi Selatan juga tercatat dalam berbagai arsip dan publikasi sejarah yang kini tersimpan di lembaga-lembaga kearsipan. Bahkan koleksi ANRI mengenai periode perang kemerdekaan mencatat Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah berlangsungnya pertempuran pada masa revolusi.

Karena itu, ketika Merah Putih dikibarkan setiap 17 Agustus, ada sejarah panjang yang ikut berkibar di tanah Celebes.

Kemerdekaan di Sulawesi Selatan bukan hanya tentang bagaimana kabar Proklamasi sampai ke Makassar. Ia adalah cerita tentang bagaimana kabar itu diterima, diteruskan dari satu daerah ke daerah lain, kemudian dipertahankan ketika Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia.

Ada nama-nama besar di dalamnya. Ada raja, pemuda, guru, pejuang perempuan, laskar dan rakyat biasa. Ada pula kampung-kampung yang menjadi saksi pembakaran, penangkapan dan pembantaian.

Dari tanah Celebes, merah putih tidak hanya dikibarkan sebagai simbol kemerdekaan. Bendera itu dipertahankan dengan keberanian, pengorbanan dan nyawa.

Dan setiap 17 Agustus, sejarah itu kembali mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah—melainkan hasil perjuangan panjang rakyat dari seluruh penjuru Nusantara, termasuk mereka yang berjuang dan gugur di tanah Sulawesi Selatan.