Dari Mauritania, Dr Bunyamin Yapid Dampingi Pesan Menag Nasaruddin Umar tentang Pancasila dan Piagam Madinah

KITASULSEL—JAKARTA — Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus bangsa yang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam mengelola kemajemukan dapat menjadi salah satu model dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis di tingkat global.

Hal tersebut disampaikan Menag melalui rekaman video dalam The 39th Edition of the Annual International Conference on Biography and Support of the Prophet SAW yang digelar di Nouakchott, Mauritania. Konferensi internasional tersebut mengangkat tema “The Prophetic Guidance on Managing Diversity and Difference and Strengthening Common Grounds” dan dihadiri Presiden Mauritania Mohamed Ould Cheikh Ahmed Ould Ghazouani, Grand Mufti of Mauritania and Imam of the Great Mosque Sheikh Ahmed Al-Murabit Al-Shanqeeti, Menteri Agama dan Pendidikan Dasar Republik Islam Mauritania El-Vadil Sidati Louly, serta para ulama dan delegasi dari berbagai negara.

Nasaruddin Umar dalam sambutannya memaparkan bagaimana nilai-nilai Pancasila memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah dalam merawat toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.

Merujuk pada Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, Menag menyebut Piagam Madinah sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pengelolaan keberagaman.

“Piagam Madinah adalah bukti otentik pertama dalam sejarah peradaban manusia modern bagaimana keberagaman suku, ras, dan agama dapat dikelola dalam satu payung kewargaan bersama, di mana hak-hak minoritas dilindungi, kebebasan beragama dihormati, dan komitmen kolektif untuk membela tanah air ditegakkan bersama-sama,” ujar Menag di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Nasaruddin, keberagaman etnis, bahasa dan agama yang tersebar di lebih dari 1.700 pulau di Indonesia bukan merupakan ancaman bagi persatuan. Sebaliknya, kemajemukan tersebut merupakan kekuatan yang dapat menjadi perekat bangsa.

“Keberagaman bukanlah sebuah ancaman disintegrasi, melainkan sebuah anugerah yang berhasil dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu,” katanya.

Ia menegaskan, tantangan terbesar dalam mempertahankan kehidupan multikultural Indonesia di tengah modernisasi dan dinamika global membutuhkan keselarasan antara nilai-nilai kenabian dengan konsensus dasar kehidupan bernegara.

“Jawabannya terletak pada keselarasan nilai-nilai dasar kenabian dengan konsensus bernegara kami, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Nasaruddin.

Dalam sambutannya, Menag kemudian menjelaskan tiga titik temu antara nilai-nilai kenabian dengan konsensus bernegara Indonesia.

Pertama adalah tauhid sosial dan kemanusiaan. Menurutnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila memiliki keselarasan dengan prinsip toleransi dalam Al-Qur’an, termasuk prinsip “La ikraha fiddin” yang berarti tidak ada paksaan dalam agama.

Kedua adalah tradisi musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Prinsip tersebut, menurut Menag, menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan bersama yang mengedepankan dialog dan mencari titik temu.

Ketiga adalah keadilan sosial. Nasaruddin mengatakan, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan semangat Piagam Madinah yang memberikan ruang kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat.

“Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan semangat Piagam Madinah, di mana tidak ada diskriminasi berdasarkan mayoritas atau minoritas,” kata Menag.

Ia menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Prinsip tersebut dinilai penting untuk memastikan keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan berbangsa.

Selain berbicara mengenai keberagaman, Menag juga mengajak para peserta konferensi untuk memperkuat kolaborasi kemanusiaan dalam menghadapi berbagai persoalan global. Perubahan iklim, kemiskinan ekstrem, krisis pangan dan ketidakadilan sosial disebut sebagai tantangan bersama yang membutuhkan kerja sama lintas negara dan lintas agama.

Nasaruddin juga menyinggung penderitaan rakyat Palestina yang disebutnya sebagai duka mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia.

Menag menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung dalam konferensi tersebut. Kendala teknis dan tugas kenegaraan di Indonesia membuat dirinya menyampaikan pesan melalui rekaman video.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh peserta untuk terus meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ia berharap konferensi internasional tersebut mampu menghasilkan gagasan dan langkah konkret dalam memperkuat perdamaian, keadilan, toleransi serta kerja sama kemanusiaan di tingkat global.

“Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah ikhtiar kita dalam menegakkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kasih sayang di muka bumi ini,” pungkas Menag.

Dalam kegiatan tersebut, hadir langsung Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., MH. Kehadiran Bunyamin menjadi bagian dari keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang membahas pengelolaan keberagaman, perbedaan, toleransi serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Forum tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan pengalaman Indonesia dalam merawat kemajemukan, dengan Pancasila, UUD 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari konsensus kebangsaan dalam membangun persatuan di tengah perbedaan.