Connect with us

Nasional

Sidang Etik Listyo Sigit Segera Dilaksanakan, Kenapa Polri Terbitkan Aturan Baru yang Jadi Sorotan?

Published

on

KITASULSEL — JAKARTA — Menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri justru menerbitkan aturan baru yang mengubah sejumlah ketentuan dalam mekanisme persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Perubahan tersebut langsung menjadi sorotan karena salah satu pertimbangan utama penerbitannya berkaitan dengan persiapan sidang etik Listyo Sigit.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi itu ditetapkan dan diundangkan pada 16 November 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa persiapan sidang etik mantan Kapolri menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan baru tersebut.

Perubahan ini mencakup sembilan ketentuan penting, mulai dari komposisi majelis sidang, mekanisme banding, kehadiran terduga pelanggar, hingga batas waktu penempatan khusus atau patsus.

Salah satu perubahan yang paling menyita perhatian terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan pangkat anggota majelis KKEP.

Jika sebelumnya anggota majelis harus memiliki pangkat setingkat atau lebih tinggi dari terduga pelanggar, kini personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah juga dapat menjadi anggota majelis.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachamatika Dewi Apresiasi Sertijab Pangdam XIV/Hasanuddin, Dorong Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Ketentuan tersebut membuka peluang bagi perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal maupun Inspektur Jenderal untuk terlibat dalam majelis yang memeriksa Listyo Sigit, yang memiliki pangkat Jenderal Polisi atau bintang empat.

Perubahan serupa juga diterapkan pada Pasal 74 ayat (3) mengenai komposisi anggota KKEP Banding.

Selain persoalan pangkat majelis, aturan baru ini juga mengubah mekanisme kehadiran dalam persidangan.

Melalui Pasal 59 ayat (2), terduga pelanggar kini dapat menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun, pelaksanaan sidang secara daring tetap membutuhkan persetujuan Ketua KKEP.

Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan persidangan, termasuk apabila terduga pelanggar tidak dapat hadir secara fisik.

Perubahan berikutnya menyangkut hak pengajuan banding. Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding tidak hanya pelanggar, tetapi juga suami atau istri, anak, maupun orang tua.

Kini, hak tersebut dibatasi hanya bagi pelanggar yang bersangkutan.

Pada Pasal 19 ayat (5), batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan juga berubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan. Dengan demikian, hari Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan.

BACA JUGA  Kemensos Salurkan Bantuan Atensi untuk 22 Anak di Maros

Sementara itu, ketentuan penempatan khusus atau patsus dalam Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 109 huruf d mengalami penyesuaian. Batas waktu yang sebelumnya maksimal 30 hari kerja kini menjadi paling lama 20 hari kalender.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 15 dengan penambahan ayat (4a). Ketentuan tersebut mengatur tindak lanjut hasil audit investigasi melalui gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Adapun Pasal 111 ayat (2) huruf c juga mengalami perubahan terkait persyaratan pengunduran diri anggota Polri. Ketentuan baru memperjelas bahwa anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Penerbitan Perpol ini berlangsung di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang menyeret empat perwira tinggi Polri, termasuk Listyo Sigit.

Selain Listyo Sigit, tiga nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan penegakan etik, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada 10 November 2026. Selanjutnya, Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi serupa dalam sidang etik pada 17 November 2026. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi Beri Pembekalan Kepemimpinan Mahasiswa FH UMI

Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.

Untuk Listyo Sigit, Polri telah menjadwalkan sidang etik pada pekan depan. Namun, hingga Kamis, 19 November 2026, tanggal pasti pelaksanaan dan susunan anggota majelis KKEP belum diumumkan.

Perubahan aturan tersebut kini menempatkan Polri pada sorotan publik. Bukan hanya mengenai bagaimana sidang etik terhadap mantan Kapolri akan berlangsung, tetapi juga bagaimana institusi tersebut memastikan penerapan aturan baru tetap menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Publik tentu menantikan apakah mekanisme baru ini benar-benar mampu menjamin proses penegakan kode etik berjalan tanpa perlakuan istimewa, sekalipun pihak yang diperiksa pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian.

Perlu diketahui, penetapan tersangka dalam perkara pidana tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Proses etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending