NEWS
630 Titik Pengeboran Logam Tanah Jarang Disiapkan di Mamuju, Siapa Jamin Warga dan Lingkungan Tak Dirugikan?
KITASULSEL — MAMUJU — Potensi kekayaan mineral di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, segera memasuki babak baru eksplorasi. Sebanyak 630 titik pengeboran logam tanah jarang (LTJ) disiapkan mulai Desember 2026. Namun, di balik ambisi mengembangkan mineral strategis bernilai ekonomi tinggi, muncul pertanyaan besar: siapa yang memastikan masyarakat dan lingkungan tidak menjadi pihak yang menanggung risiko?
Rencana pengeboran lanjutan tersebut disiapkan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, dan Desa Botteng, Kecamatan Simboro, dengan cakupan area sekitar 180 hektare.
Rencana itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Forkopimda, Badan Industri Mineral (BIM), dan jajaran Perminas di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (19/11/2026).
Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis Perminas, La Ode Tarfin Jaya, menjelaskan bahwa pengeboran tahap pertama sebanyak 72 titik telah rampung pada 29 Oktober 2026. Sebanyak 36 titik berada di Botteng dan 36 titik lainnya di Takandeang.
Dengan tambahan 630 titik, total target eksplorasi mencapai 702 titik.
Kekayaan Mineral Jangan Berujung Masalah Lingkungan
Logam tanah jarang merupakan kelompok mineral strategis yang dibutuhkan dalam pengembangan berbagai teknologi modern, termasuk industri kendaraan listrik dan magnet permanen.
Namun, besarnya potensi ekonomi tidak boleh membuat persoalan lingkungan dan kepentingan masyarakat terabaikan.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengingatkan bahwa pengembangan LTJ harus memperhatikan mitigasi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan mineral strategis tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan penderitaan.
Peringatan ini menjadi penting mengingat aktivitas eksplorasi akan diperluas ke ratusan titik pengeboran di wilayah permukiman dan lahan masyarakat.
702 Titik Bor, Tetapi Nilai Kekayaan Belum Diketahui
Di balik rencana besar tersebut, nilai ekonomis kandungan mineral Mamuju ternyata belum dapat dipastikan.
Perminas masih mengumpulkan sampel inti bor atau drill core dari pengeboran tahap pertama. Sampel tersebut selanjutnya akan diuji di laboratorium nasional bersertifikat untuk mengetahui kadar dan kandungan mineral.
Hasil eksplorasi secara keseluruhan ditargetkan mulai diketahui sekitar Agustus 2027.
Artinya, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai besaran cadangan ekonomis LTJ yang dapat dimanfaatkan maupun potensi pendapatan daerah dari kegiatan tersebut.
Gubernur Suhardi Duka juga menyatakan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) belum dapat dihitung karena proyek masih berada pada tahap eksplorasi dan belum memasuki produksi.
Perminas Janji Reklamasi, Pengawasan Tetap Dibutuhkan
Menanggapi persoalan lingkungan, La Ode Tarfin Jaya menyampaikan bahwa perusahaan telah memperoleh persetujuan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup.
Ia menjelaskan, setiap titik pengeboran akan ditutup dan direklamasi setelah kegiatan selesai. Perusahaan juga menyatakan akan menanam kembali tanaman sesuai permintaan pemilik lahan.
Untuk penggunaan lahan masyarakat, Perminas menerapkan mekanisme kompensasi berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan, termasuk kompensasi tapak pengeboran, akses jalan, dan tanaman yang terdampak.
Pada tahap pertama, perusahaan mengklaim telah menyelesaikan kompensasi untuk area sekitar 20 hektare serta melibatkan 99 tenaga kerja lokal.
Memasuki tahap kedua, sekitar 30 warga dari Botteng dan Takandeang juga dipersiapkan mengikuti pelatihan pengoperasian alat bor manual atau hand auger.
Meski perusahaan telah menyampaikan komitmen tersebut, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan pengawasan yang terbuka dan berkelanjutan.
Masyarakat perlu mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dipantau, bagaimana mekanisme pengaduan disediakan, serta bagaimana kepastian kompensasi dan pemulihan lahan benar-benar dijalankan.
Jangan Hanya Menghitung Potensi, Hitung Juga Risiko
Rencana pengeboran 630 titik di Mamuju bukan sekadar proyek eksplorasi mineral. Ini menyangkut masa depan pengelolaan kekayaan alam dan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan.
Pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak terkait perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, masyarakat tidak cukup hanya mendengar janji tentang peluang kerja dan potensi ekonomi. Mereka juga berhak memperoleh kepastian bahwa tanah, lingkungan, dan sumber penghidupan mereka tetap terlindungi.
Pertanyaannya sekarang, ketika 630 titik pengeboran mulai dikerjakan Desember mendatang, seberapa kuat pengawasan pemerintah untuk memastikan seluruh komitmen tersebut benar-benar dipenuhi?
Jangan sampai kekayaan alam Mamuju hanya menjadi kebanggaan di atas kertas, sementara masyarakat justru harus menanggung risiko di tanah mereka sendiri.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
4 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
4 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
3 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap










You must be logged in to post a comment Login