Danny Pomanto: Renovasi Balaikota dan Pembangunan Makassar Government Center Legacy Adama
Kitasulsel–MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, renovasi Kantor Balaikota dan program pembangunan Makassar Government Center atau MGC merupakan legacy atau warisan dirinya dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi.
“Pada Desember nanti Balaikota selesai direnovasi. Kita lihat sendiri, bukan apa-apa karena saya pikir kenyamanan ini untuk kalian bukan saya pribadi tetapi untuk kalian semua,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai meninjau pengerjaan renovasi Kantor Balaikota di Lantai 2, Senin, (9/10/2023).
Untuk sementara, kata dia, para ASN dan non-ASN mesti bersabar karena harus berkantor sementara di Mall GTC.
Meski begitu, dirinya berharap kinerja dan profesionalisme kerja terus terjaga. Apalagi situasi saat ini sudah mendekati akhir tahun sehingga upaya penyelesaian terhadap RPJM mesti benar-benar fokus.
Ditambah lagi ada agenda nasional dan agenda strategis yaitu Pesta Demokrasi 2024.
Sehingga, ia berpesan agar semua ASN Pemkot Makassar dan Laskar Pelangi bekerja maksimal.
Begitu juga dengan pembangunan konstruksi MGC yang sementara on progres. Bahkan pondasinya pekan ini pondasinya selesai.
“MGC insyaallah Januari juga selesai. Saya sudah lihat interior luar biasa mirip luar negeri di Singapura. Tidak ada yang sama di Sulsel ini. Jadi ini semua menjadi legacy dari Pemkot Makassar untuk semua,” kata Danny.
Dia optimis target itu dapat tercapai pasalnya kontrak pembangunan berakhir Desember dengan keterlambatan 30 hari.
“Itu untuk teman-teman semua. Warisan yang saya tinggalkan,” yakinnya.
Di situ, jelas wali kota dua periode ini, banyak layanan publik yang akan diintegrasikan, misalnya dari kepolisian, dan semua instansi vertikal yang membutuhkan pelayanan publik akan diberi ruang.
Selain itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN hingga Laskar Pelangi lingkup Pemkot Makassar agar mensukseskan HUT Kota Makassar ke-416 tahun.
Konsepnya akan dimeriahkan pelibatan anak muda dan milenial yang terlatih budaya; Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja. Dengan event karnaval se-Kelurahan dan dihadiri milenial berusia 20 tahun ke bawah.
Apalagi tema yang diangkat ialah The Next Gen for All yang berarti Generasi penerus dengan kemampuan serba bisa.
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login