Kementrian Agama RI

Menag Harap Mudzakarah Haji Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat

Published

2 tahun ago

7 November 2024

Kitasulsel–JAWABARAT Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

“Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat,” kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. “Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya,” pesan Menag.

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

“Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama,” kata Menag.

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

“Itu akan kita bicarakan secara detail,” kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian untuk menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. “Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu,” kata Menag.

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

“Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif,” ajak Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Jamaah Haji Asal Sidrap Wafat di Makkah, Dr. H. Bunyamin: Kita Semua Kehilangan

Published

3 hari ago

29 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKKAH — Kabar duka datang dari rombongan Jamaah Haji Reguler Kloter 40 Embarkasi Makassar. Salah seorang jamaah asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj Hasna Apae, yang berdomisili di Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, dikabarkan telah berpulang ke rahmatullah di Tanah Suci setelah menunaikan rangkaian ibadah haji,Kamis 28/05/2026.

Atas peristiwa tersebut, Tenaga Ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin, menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhumah serta seluruh masyarakat Sidrap.

Sebagai sesama putra daerah Sidrap, Dr. Bunyamin mengaku turut merasakan kehilangan yang mendalam. Ia mengungkapkan bahwa selama musim haji tahun ini dirinya terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada jamaah asal Sidrap, baik sejak keberangkatan dari tanah air hingga berada di Arab Saudi.

“Kita semua kehilangan almarhumah. Saat doa dan zikir di hotel jamaah kemarin, beliau terlihat sangat khusyuk dalam berdoa. Namun inilah takdir Allah SWT. Beliau berpulang setelah menyandang status haji,” ungkap Dr. Bunyamin.

Menurutnya, wafat di Tanah Suci merupakan ketentuan Allah yang tidak dapat dielakkan oleh siapa pun. Karena itu, ia mengajak seluruh jamaah dan keluarga yang ditinggalkan untuk mendoakan almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Atas nama pribadi dan selaku Tenaga Ahli Menteri Agama RI, sekali lagi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang berada di kampung halaman dapat menerima ketentuan Allah ini dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan,” lanjutnya.

Kepergian Hj Hasna Apae menjadi duka tersendiri bagi jamaah asal Sidrap yang saat ini masih berada di Tanah Suci. Almarhumah dikenal sebagai sosok yang tekun beribadah dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan keagamaan bersama jamaah.

Diketahui, Hj Hasna Apae merupakan jamaah haji reguler yang tergabung dalam Kloter 40 Embarkasi Makassar dan tidak tergabung dalam KBIHU Annur Grup.

Meski demikian, doa dan penghormatan terus mengalir dari sesama jamaah maupun masyarakat Sidrap yang berharap seluruh amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan predikat haji yang mabrur.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhumah Hj Hasna Apae mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT serta ditempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya.