Connect with us

Kementrian Agama RI

Menag Harap Mudzakarah Haji Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat

Published

on

Kitasulsel–JAWABARAT Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

“Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat,” kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. “Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya,” pesan Menag.

BACA JUGA  Menag Dukung Lembaga Kaligrafi Al-Qur'an Meriahkan Festival Istiqlal

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

“Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama,” kata Menag.

BACA JUGA  Buka Konsolidasi Nasional KUB, Menag Nasaruddin Umar Ajak Perkuat Kerukunan

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

“Itu akan kita bicarakan secara detail,” kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian untuk menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. “Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu,” kata Menag.

BACA JUGA  Pertama Kali Bertemu Menag, Ini Kesan ASN Kemenag NTT

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

“Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif,” ajak Menag. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Wamenag Dukung Santri Film Festival: Bentuk Dakwah Kultural dan Ekonomi Kreatif Pesantren

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii mendukung penyelenggaraan Santri Film Festival (Sanffest) 2025 sebagai bentuk dakwah kultural sekaligus penguatan ekonomi kreatif di lingkungan pesantren. Hal ini disampaikan Romo Syafii saat menerima audiensi Tenaga Ahli Menteri Kebudayaan Neno Warisman dan tim di Jakarta.

“Pesantren itu tidak hanya tempat pendidikan dan dakwah, tapi juga punya fungsi pemudayaan masyarakat,” ujar Wamenag Muhammad Syafii, Senin (27/10/2025).

“Kita ingin santri-santri kita yang punya minat dan bakat bisa berkreasi di bidang digital dan sinema. Film yang dibuat tidak hanya hiburan dan informasi, tapi juga berisi nilai-nilai ketauhidan,” lanjutnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Menag Nona Gayatri Nasution, serta Tenaga Ahli Wamenag Junisab Akbar dan Jaka Setiawan.

BACA JUGA  Kado HUT RI ke-80, Pemerintah Luncurkan Bantuan Afirmasi bagi Guru Non-ASN dan Pendidik Nonformal

Menurut Romo Syafii, Santri Film Festival menjadi sarana strategis bagi santri untuk mengembangkan potensi kreatif sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman melalui karya sinema. “Film bisa menjadi medium dakwah yang halus dan modern. Kalau dikelola baik, ia bukan hanya alat dakwah, tapi juga sumber ekonomi kreatif pesantren,” jelasnya.

Sanffest mengusung tiga fokus utama: dakwah kultural, literasi sinema, dan ekosistem kreatif pesantren. Programnya mencakup pelatihan film, workshop nasional, kompetisi film pendek, dan malam penganugerahan yang akan digelar pada Desember 2025.

Sanffest 2025 menargetkan jangkauan ke 42.000 pesantren melalui jaringan Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, dengan partisipasi 1.800 santri aktif dari seluruh provinsi. Sebanyak 120 film pendek tematik akan diproduksi, mengangkat tema Islam, budaya, dan sosial.

BACA JUGA  Menag Dukung Lembaga Kaligrafi Al-Qur'an Meriahkan Festival Istiqlal

Rangkaian kegiatan ini juga akan melahirkan Balai Akademi Sanffest, wadah pelatihan dan inkubasi santri kreatif.

“Saya apresiasi langkah Kementerian Kebudayaan yang menggagas Sanffest. Kalau ini berhasil, insya Allah bisa jadi kalender tahunan agar anak-anak kita punya kreativitas. Ke depan, mereka bisa berdaya di bidang digital dan sinema,” pungkas Wamenag Muhammad Syafii.

“Alhamdulillah, Romo Syafii dalam posisi mengayomi rencana besar untuk putra-putri kita di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Insyaallah akan diundang untuk mengikuti festival film santri yang segera dilakukan workshop-nya pada tanggal 1, 2, 8, dan 9 November,” ujar Neno Warisman, Tenaga Ahli Menteri Kebudayaan.

Menurut Neno Warisman, program ini tidak hanya menghadirkan festival film, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas santri dalam bidang perfilman dan digital. “Kita ingin melangkah untuk membuat edukasi dalam hal perfilman dan digital profesional. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah SWT,” tambahnya. (*)

BACA JUGA  UPQ Kemenag Targetkan Cetak 1 Juta Mushaf Al-Qur’an pada 2025
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel