Kementrian Agama RI

Menag Harap Mudzakarah Haji Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat

Published

1 tahun ago

7 November 2024

Kitasulsel–JAWABARAT Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

“Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat,” kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. “Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya,” pesan Menag.

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

“Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama,” kata Menag.

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

“Itu akan kita bicarakan secara detail,” kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian untuk menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. “Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu,” kata Menag.

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

“Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif,” ajak Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Perkuat Diplomasi Keagamaan Global, Tenaga Ahli Ungkap Peran Strategis Menag RI di Forum Internasional

Published

2 minggu ago

2 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA — Peran Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam forum-forum internasional kian mendapat pengakuan luas. Hal ini tidak lepas dari kontribusi pemikiran keagamaan yang dinilai relevan dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan global, khususnya dalam membangun harmoni dan moderasi beragama.

Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Bunyamin M. Yapid, menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas strategis Menteri Agama, terutama dalam memperluas jejaring dan kerja sama internasional. Ia menyampaikan bahwa sebagai tenaga ahli, dirinya bersama tim turut membantu pekerjaan Menteri Agama dalam membangun komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai negara dan lembaga internasional.

Menurutnya, pemikiran-pemikiran Menteri Agama RI memiliki nilai universal yang penting untuk diperkenalkan di tingkat global. Gagasan tentang moderasi beragama, toleransi, hingga pendekatan ekoteologi dinilai mampu menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam percaturan dunia.

“Bagi saya, pemikiran-pemikiran Pak Menag sangat penting untuk diperkenalkan ke luar negeri. Ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai keislaman yang moderat dapat menjadi solusi bagi dunia,” jelasnya.

Ia menambahkan, konsistensi Menteri Agama dalam mengangkat isu-isu strategis tersebut membuatnya kerap dilibatkan dalam berbagai konferensi internasional. Kehadiran Menag RI sebagai pembicara dinilai bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan atas kapasitas intelektual dan pengalaman yang dimiliki.

“Sehingga dalam setiap konferensi internasional, Pak Menteri Agama selalu dilibatkan dan diundang menjadi pembicara. Ini menunjukkan bahwa pemikiran beliau mendapat tempat di tingkat global,” lanjutnya.

Lebih jauh, keterlibatan aktif Menteri Agama RI di berbagai forum internasional juga menjadi bagian dari diplomasi keagamaan Indonesia. Upaya ini dinilai strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang mampu menghadirkan wajah Islam yang damai dan inklusif.

Melalui dukungan tenaga ahli dan tim kerja sama luar negeri, Kementerian Agama RI terus mendorong peningkatan peran Indonesia dalam dialog antaragama dan kerja sama global, sekaligus memperluas pengaruh pemikiran keislaman moderat di kancah internasional.