Kementrian Agama RI

Menag Harap Mudzakarah Haji Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat

Published

2 tahun ago

7 November 2024

Kitasulsel–JAWABARAT Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

“Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat,” kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. “Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya,” pesan Menag.

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

“Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama,” kata Menag.

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

“Itu akan kita bicarakan secara detail,” kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian untuk menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. “Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu,” kata Menag.

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

“Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif,” ajak Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag RI Dr. H. Bunyamin M. Yapid Hadiri Pembukaan Porsenijar 2026 di Sidrap, Beri Semangat Puluhan Ribu Guru

Published

4 hari ago

2 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP – Tenaga Ahli Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., menghadiri pembukaan Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Sidrap, Kamis (2/7/2026).

Kehadiran Dr. Bunyamin menjadi bentuk dukungan moril kepada puluhan ribu guru yang mengikuti ajang tersebut, khususnya para guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Ia menyampaikan bahwa Porsenijar bukan sekadar kompetisi olahraga dan seni, tetapi juga momentum memperkuat persaudaraan, semangat pengabdian, dan dedikasi para pendidik.

“Kami hadir untuk memberikan support kepada guru-guru yang mengikuti Porsenijar, dan tentu secara khusus kepada guru-guru yang berada di bawah bendera Kementerian Agama. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengabdian kepada bangsa,” ujar Dr. Bunyamin.

Menurutnya, guru memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun karakter generasi bangsa. Ia menyebut sekitar 30 persen tenaga pendidik di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan dan pengembangan kapasitas guru menjadi hal yang sangat penting.

Sebagai putra daerah Sidrap, Dr. Bunyamin mengaku bangga karena Kabupaten Sidrap dipercaya menjadi tuan rumah Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 yang menghadirkan puluhan ribu peserta dari berbagai daerah.

“Sebagai putra daerah, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya melihat Sidrap menjadi pusat pertemuan para guru dari seluruh Sulawesi Selatan. Semoga ini membawa dampak positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat Sidrap secara luas,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa semangat membangun kualitas dan kesejahteraan guru sejalan dengan arahan Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., yang selama ini terus memberikan perhatian besar terhadap kemajuan guru madrasah.

Menurut Dr. Bunyamin, Menteri Agama memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan dunia pendidikan karena lahir dari keluarga pendidik, berprofesi sebagai guru, sekaligus memimpin salah satu jaringan pondok pesantren terbesar di Indonesia Timur yang memiliki ratusan cabang di berbagai daerah.

“Kita sering mendengar bagaimana Anregurutta Prof. Nasaruddin Umar menekankan bahwa guru adalah bagian dari kehidupan kita. Beliau lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai guru, beliau juga seorang guru, dan memimpin jaringan pondok pesantren yang memiliki sekitar 534 cabang di seluruh Indonesia. Karena itu, guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup beliau,” ungkapnya.

Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 sendiri menjadi salah satu perhelatan pendidikan terbesar di Indonesia tahun ini. Kegiatan yang berlangsung pada 2–6 Juli 2026 di Kabupaten Sidrap tersebut diikuti oleh lebih dari 72.000 guru dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Melalui ajang ini, diharapkan lahir semangat baru bagi para pendidik untuk terus meningkatkan profesionalisme, mempererat silaturahmi, serta memperkuat kolaborasi dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkualitas.