Kementrian Agama RI

Menag Harap Mudzakarah Haji Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat

Published

2 tahun ago

7 November 2024

Kitasulsel–JAWABARAT Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

“Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat,” kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. “Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya,” pesan Menag.

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

“Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama,” kata Menag.

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

“Itu akan kita bicarakan secara detail,” kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian untuk menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. “Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu,” kata Menag.

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

“Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif,” ajak Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Kunjungi Studio Dakwah Mesir, Dr. Bunyamin: Ini Bukan Seremonial, Tapi Pembelajaran untuk Kemajuan Dakwah Indonesia

Published

23 jam ago

7 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Kairo, Mesir – Tenaga Ahli Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, melakukan kunjungan ke studio media dakwah milik Kementerian Wakaf Mesir dalam rangkaian agenda kerjanya di Kairo. Kunjungan tersebut memberikan banyak pelajaran berharga mengenai pengelolaan media dakwah modern yang mampu menyajikan informasi keislaman secara edukatif, cepat, dan mudah dipahami masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Dr. Bunyamin melihat secara langsung bagaimana pemerintah Mesir memanfaatkan teknologi media untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman kepada masyarakat. Beragam konten disajikan secara profesional, mulai dari kajian tafsir, fikih, akidah, hingga pembahasan berbagai momentum penting dalam kalender Hijriah.

Menurutnya, studio dakwah tersebut selalu menghadirkan pembaruan materi yang relevan dengan kebutuhan umat, termasuk pembahasan mengenai bulan-bulan mulia dalam Islam serta berbagai program edukasi keagamaan yang dikemas secara menarik.

“Di sini kita melihat bagaimana dakwah dikembangkan dengan sangat profesional. Materi-materi tentang tafsir, fikih, akidah hingga keutamaan bulan-bulan Hijriah terus diperbarui dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat,” ujar Dr. Bunyamin.

Selain meninjau studio media dakwah, rombongan juga mengunjungi salah satu masjid yang dikelola Kementerian Wakaf Mesir. Masjid yang baru diresmikan pada tahun 2025 tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan sosial masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan, pembinaan keluarga, hingga pelayanan sosial.

Bagi Dr. Bunyamin, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi ruang belajar yang sangat penting bagi pengembangan model edukasi keagamaan di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Agama.

“Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Apa yang kami lihat di sini akan menjadi bahan pembelajaran bagi kita di Indonesia, khususnya bagaimana menghadirkan edukasi keagamaan kepada masyarakat melalui pola pemberitaan dan media dakwah yang edukatif, informatif, serta cepat dipahami,” katanya.

Ia menilai keberhasilan pengelolaan media dakwah di Mesir tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Profesionalisme pengelola, dukungan teknologi, serta kemampuan menghadirkan konten yang sesuai kebutuhan umat menjadi kekuatan utama yang patut dicontoh.

“Sangat profesional, dan yang paling menonjol adalah kualitas SDM-nya yang unggul. Itu yang kami lihat dari suguhan Studio Dakwah Mesir ini,” tambahnya.

Mesir sendiri bukanlah tempat yang asing bagi Dr. Bunyamin. Selain merupakan alumnus Universitas Al-Azhar, ia juga dikenal sebagai Ketua Alumni Timur Tengah yang selama ini aktif membangun jejaring pendidikan dan dakwah antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah.

Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama dan pertukaran pengalaman antara Indonesia dan Mesir dalam pengembangan media dakwah modern, sehingga pesan-pesan keagamaan dapat tersampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat di era digital.