Provinsi Sulawesi Selatan
Tinjau Lokasi Banjir di Makassar, Prof Fadjry Djufry Harap Ada Solusi Permanen untuk Warga Terdampak
Kitasulsel–Makassar–Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry meninjau langsung beberapa titik banjir yang terjadi di Kota Makassar, Rabu, 12 Februari 2025. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Perumnas Antang Blok VIII dan Blok X.
Prof Fadjry Djufry mengaku sengaja turun langsung melihat lokasi banjir di beberapa titik di Kelurahan Manggala, bersama Kepala Dinas Sosial Sulsel, tim Dinas Kesehatan Sulsel, juga dari Pemkot Makassar. Ia berharap, ke depan harus dipikirkan bersama solusi permanen untuk menyelesaikan masalah yang terjadi setiap tahun ini.
“Kita harus memikirkan untuk memitigasi hal ini agar dampak banjir ini tidak terulang. Jadi, Pemkot, Pemprov harus duduk bersama termasuk Kementrian PU untuk mencari solusi permanen,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lurah Manggala, Arwinah Aminuddin, melaporkan, hingga hari ini, Rabu, 12 Februari 2025, terdapat 14 titik pengungsian yang ditempati 1.093 jiwa pengungsi dari 297 Kepala Keluarga (KK). Disamping itu, tim evakuasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) seperti BPBD Kota Makassar, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sudah standby sejak tanggal 11 Februari 2025 kemarin, guna mendampingi warga untuk berpindah ke tempat yang lebih aman.
“Alhamdulillah sejauh ini, belum ada korban jiwa dan mudah-mudahan semua selamat dari musibah banjir ini,” jelasnya.
Menurut Arwinah, banjir kali ini yang terparah, dengan ketinggian air hingga 3 meter. “Di Jalan Ujung Bori Raya, RW 8 dan Kecaping Raya RW 13 Blok 10 yang mengalami banjir parah, sampai tiga meter ketinggian air,” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal, mengatakan, sampai saat ini pengungsi yang tersentralisasi di beberapa masjid dan kantor pemerintahan, kurang lebih sekitar dua ribu orang. Semuanya diberikan dukungan bufferstock dari Pemprov Sulsel.
“Khusus Kota Makassar ini, kita terjun langsung dengan Bapak Gubernur Sulsel untuk melihat kondisi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang ada di pengungsian. Kami juga membawakan makanan siap saji,” ungkapnya.
Selain itu, Dinas Sosial Sulsel juga menyiapkan beras sebanyak 2 ton dan nantinya Dinas Sosial Kota Makassar yang akan membagikan beras tersebut untuk didistribusi ke dapur-dapur umum, juga ada mie instan sebanyak 100 dos.
“Warga yang tidak ke pengungsian karena rumahnya dua lantai, tapi terdampak banjir, juga kita support dengan memberikan bahan baku makanan,” ungkapnya. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
KPK Siapkan Perluasan Program Desa Antikorupsi 2026, Sulsel Libatkan 21 Desa Terbanyak
Kitasulsel–Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyiapkan perluasan Program Desa Antikorupsi Tahun 2026 di 12 provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang menjadi fokus utama adalah Sulawesi Selatan, dengan target melibatkan 21 desa, jumlah terbanyak dibanding provinsi lain.
Persiapan perluasan program tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Selasa, 20 Januari 2026.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah rencana perluasan. Hadir pula unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi berbasis tata kelola desa.
Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno, menjelaskan bahwa Program Desa Antikorupsi merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai integritas dan pencegahan korupsi hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, khususnya dalam pengelolaan dana desa.
“Kami KPK bersama dengan Kementerian Desa, kemudian Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, sejak awal 2021 sudah berdiskusi. Saat itu, kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa cukup tinggi, termasuk pengelolaan dana desa yang tidak tepat, sehingga berdampak pada pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan di desa,” ujar Rino.
Melalui perluasan program Desa Antikorupsi, KPK berharap dapat menekan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terjerat tindak pidana korupsi, sekaligus mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
“Terdiri dari 18 indikator yang kemudian kami terapkan agar ke depannya kepala desa dan perangkat desa lebih aware terhadap pengelolaan dana desa,” ungkapnya.
Sebanyak 18 indikator tersebut terbagi ke dalam lima komponen utama, yakni tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Kelima komponen ini menjadi fondasi dalam membangun desa yang berintegritas dan tahan terhadap praktik korupsi.
Rino juga mengungkapkan, untuk tahun 2026 KPK telah menetapkan 12 provinsi sebagai wilayah rencana perluasan, di mana masing-masing provinsi sebelumnya telah memiliki Desa Antikorupsi percontohan.
“Di Sulawesi Selatan, desa percontohannya adalah Desa Pakkatto, Kabupaten Gowa,” jelasnya.
Berdasarkan data KPK, Program Desa Antikorupsi telah dilaksanakan sejak 2021 hingga 2025. Pada periode 2021–2023, sebanyak 176 desa dari 33 provinsi ditetapkan sebagai desa percontohan.
Pada 2024, terdapat 114 desa dari 10 provinsi yang dinilai layak dalam perluasan program. Sementara pada 2025, dari 10 provinsi, sebanyak 59 desa masuk dalam program perluasan.
Dengan demikian, total desa yang terlibat dalam Program Desa Antikorupsi hingga 2025 mencapai 235 desa. Untuk tahun 2026, KPK menargetkan perluasan ke 134 desa di 12 provinsi, termasuk Sulawesi Selatan dengan alokasi 21 desa, sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi dari level pemerintahan paling dasar.
Target 21 desa tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan rencana perluasan Desa Antikorupsi terbanyak pada 2026.
-
Nasional7 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login