Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

RSUD Labuang Baji Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dalam Monev 2025 Komisi Informasi Sulsel

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang menyasar berbagai badan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah UPT RSUD Labuang Baji, yang dinilai menonjol dalam hal inovasi dan konsistensi yang mendorong keterbukaan informasi serta aksesibilitas publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan ini meliputi uji publik, yang menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap 11 organisasi perangkat daerah (OPD), 24 kabupaten/kota, serta 6 desa. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan informasi.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi, meningkatkan sistem penyediaan layanan informasi publik, dan mewujudkan keterbukaan informasi yang cepat, mudah, dan efisien.

BACA JUGA  Nonton Langsung Atlet Judo Sulsel Berlaga, Prof Zudan Puji Penampilan Aditya Wahyudi

Dalam sesi evaluasi, Koordinator Bidang Kelembagaan sekaligus Tim Penilai Internal Komisi Informasi Sulsel, Subhan Djoer menyampaikan apresiasi terhadap RSUD Labuang Baji.

“Di RSUD Labuang Baji ini terjadi revolusi. Saya mengapresiasi kemajuan Labuang Baji.

Saya melihat perkembangan RSUD Labuang Baji sangat pesat, melampaui rumah sakit lain termasuk dalam pelayanan publik, sehingga diganjar Zona Hijau oleh Ombudsman,” ungkapnya.

RSUD Labuang Baji menghadirkan berbagai program unggulan yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga mengedepankan keterbukaan informasi.

Beberapa diantaranya, Program KEPO TB (Ketuk Pintu Orang Tuberkulosis) merupakan langkah aktif dalam mendeteksi dini kasus TBC melalui pendekatan langsung ke rumah-rumah warga, sehingga mempercepat penanganan dan pencegahan penularan.

Sementara itu, strategi INSTING CERDIK (Intervensi Stunting dan Wasting yang Cepat, Responsif, dan Komprehensif) diterapkan untuk menurunkan angka stunting dan wasting secara holistik, dengan pendekatan terintegrasi lintas sektor.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Pacu Perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka di Bone

Untuk menjangkau wilayah terpencil, layanan Telemedicine SIPAKABAJI dihadirkan sebagai solusi digital dalam menyediakan konsultasi dan pelayanan medis jarak jauh.

Dari sisi keterbukaan informasi, rumah sakit ini juga mengembangkan sistem informasi publik berbasis digital yang dapat diakses melalui website dan aplikasi. Sistem ini dikelola oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) secara inklusif, termasuk dalam menyediakan akses bagi penyandang disabilitas.

Untuk kinerja informasi publik, pada tahun 2024, RSUD Labuang Baji mencatat sejumlah pencapaian positif dalam pengelolaan informasi publik dan kehumasan.

Sebanyak 410 permohonan informasi berhasil ditindaklanjuti dengan baik, mencerminkan komitmen rumah sakit terhadap keterbukaan dan pelayanan informasi yang responsif.

Situs resmi rumah sakit juga mencatat lebih dari 8.000 kunjungan, sementara akun media sosial resmi menjangkau lebih dari 5.000 pengguna aktif, menunjukkan meningkatnya interaksi digital dengan masyarakat.

BACA JUGA  Sulsel Target Masuk 10 Besar di MTQ Nasional XXX 2024

Atas upaya tersebut, RSUD Labuang Baji meraih berbagai penghargaan bergengsi. Di antaranya, Zona Hijau dari Ombudsman RI dengan nilai 94,1, sebagai pengakuan atas pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, rumah sakit ini juga dinobatkan sebagai Pengelola Humas dan Media Sosial Terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, serta meraih penghargaan nasional sebagai First Most Active Facebook dalam ajang Perhumasri Award.

RSUD Labuang Baji menunjukkan dirinya sebagai lembaga layanan publik yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap kebutuhan melalui komitmen masyarakatnya dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan relevan.

Melalui semangat keterbukaan yang terus dijaga, rumah sakit ini membuktikan bahwa transparansi bukan sekedar tuntutan, melainkan menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan serta memperkuat kerja sama antara institusi dan masyarakat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Siapkan Ambulans dan Tim Medis di Posko Operasi Ketupat 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Keselamatan pemudik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kelancaran perayaan Hari Raya Idulfitri. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan dukungan ambulans dan tim medis di sejumlah pos pelayanan selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Operasi pengamanan tersebut berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan fokus pada pengamanan arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah dalam memastikan keamanan, kelancaran, serta keselamatan masyarakat selama periode mudik.

Gubernur juga menginstruksikan agar layanan publik, khususnya layanan kesehatan, tetap siaga dan responsif di titik-titik keramaian serta jalur perlintasan pemudik.

BACA JUGA  Kemendagri Monev Terpadu Penerapan SPM di Provinsi Sulsel

Kesiapan tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6/1071/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Perayaan Idulfitri 1447 H/2026, serta hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pengamanan Operasi Ketupat 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Evi Mustikawati Arifin, menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit daerah dan klinik di bawah lingkup Dinas Kesehatan Provinsi akan berpartisipasi aktif dalam menyediakan layanan medis di titik-titik posko.

“Kami menugaskan tenaga medis secara bergantian dalam dua shift agar pelayanan kesehatan di setiap posko dapat berjalan tanpa henti selama masa operasi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan mengatur pembagian waktu kerja tenaga medis menjadi dua shift, yakni shift pagi pukul 07.30 hingga 14.00 WITA yang diisi tim medis dari klinik, serta shift siang pukul 14.00 hingga 21.00 WITA yang diisi oleh tim medis dari rumah sakit.

BACA JUGA  Berlangsung Seru, Pertandingan Futsal HUT Sulsel Diikuti Pj Gubernur Prof Zudan dan Legenda PSM Makassar

Setiap shift juga dilengkapi satu unit ambulans beserta personel medis untuk menangani kondisi kegawatdaruratan di lokasi pos pelayanan.

Beberapa titik posko yang menjadi fokus pelayanan antara lain Terminal Daya, M’TOS, Tamangapa, Veteran Utara, Pasar Terong, Bintang Mode, dan Boulevard di Kota Makassar, serta jalur Poros Maros–Bone di wilayah kabupaten.

Melalui dukungan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bantuan medis secara cepat selama arus mudik dan arus balik Idulfitri.

Pelayanan kesehatan di posko tersebut juga dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi bersama unsur kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Continue Reading

Trending