BPD dan Pemdes Tabarano Gelar Rapat Bulanan, Perkuat Sinergi dan Evaluasi Pembangunan Desa

Kitasulsel–LUWUTIMUR — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Tabarano menggelar rapat koordinasi bulanan sebagai forum evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemerintahan serta pembangunan desa.

Pertemuan yang dihadiri anggota BPD dan seluruh aparat desa ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Rapat rutin tersebut membahas berbagai agenda, mulai dari evaluasi pelaksanaan program kerja, pelayanan kepada masyarakat, realisasi kegiatan pembangunan, hingga penyelarasan program yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Kepala Desa Tabarano, Rimal Manukallo, mengatakan rapat bulanan menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Rapat rutin ini bukan sekadar agenda bulanan, tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi kinerja, menyamakan persepsi, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Rimal.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah desa dan BPD merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Melalui forum tersebut, setiap masukan, kritik, maupun usulan dari BPD menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami, koordinasi yang terus terjalin ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tambahnya.

Rapat bulanan antara BPD dan Pemerintah Desa merupakan forum resmi yang dilaksanakan secara berkala sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Forum tersebut menjadi sarana pengawasan, evaluasi, serta penyelarasan pelaksanaan pemerintahan desa guna mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui pertemuan rutin tersebut, Pemerintah Desa Tabarano berharap koordinasi antar lembaga desa semakin solid sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal serta menjawab kebutuhan masyarakat.