Pemkot Makassar dan KPK Perkuat Pengawasan Proyek Strategis 2026, Appi Tekankan Tepat Waktu dan Bebas Korupsi

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis tahun 2026 melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan yang digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026).

Rapat tersebut dipimpin Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, bersama rombongan dan dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, beserta jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Dalam kesempatan itu, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi mengatakan supervisi KPK merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proyek strategis berjalan sesuai ketentuan, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu bisa berjalan tepat waktu tanpa ada potensi untuk mangkrak dan sebagainya,” ujar Appi.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkot Makassar dan KPK menelaah perkembangan sejumlah proyek strategis, mulai dari tahap perencanaan, manajemen konstruksi hingga pelaksanaan di lapangan.

Beberapa proyek yang menjadi fokus pembahasan meliputi pembangunan Stadion Untia, pembangunan Makassar Government Center (MGC) Tahap II, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis jenjang SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.

Appi menegaskan seluruh masukan dan rekomendasi dari KPK akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, faktor waktu menjadi kunci utama agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama Inspektorat Kota Makassar mengawal setiap tahapan pekerjaan dan segera mengambil langkah apabila ditemukan potensi hambatan.

“Waktu tidak menunggu kita untuk menyelesaikan. Inspektorat dan seluruh SKPD harus memastikan kegiatan ini berjalan tepat waktu dan selesai sesuai target,” tegasnya.

Selain menekankan ketepatan waktu, Appi juga meminta agar kualitas perencanaan proyek terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak menghadapi kendala yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.

“Proses perencanaan harus lebih diperbaiki lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat anggaran yang dikeluarkan menjadi anggaran yang sia-sia,” katanya.

Dalam aspek pengadaan barang dan jasa, Appi mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga transparansi dan menghindari potensi konflik kepentingan. Ia juga meminta rekam jejak setiap penyedia jasa menjadi perhatian sebelum proses penetapan pemenang tender.

“Jangan sampai ada penyedia atau pemenang tender yang memiliki catatan atau red flag. Begitu pula jangan sampai ada hubungan-hubungan tertentu antara oknum internal dengan penyedia atau pihak ketiga,” ujarnya.

Menurut Appi, Pemerintah Kota Makassar tidak ingin proyek yang telah menghabiskan anggaran publik berakhir dengan keterlambatan, tidak selesai, atau bahkan mangkrak. Karena itu, seluruh catatan hasil supervisi KPK harus ditindaklanjuti secara serius oleh setiap perangkat daerah.

Di akhir pertemuan, Wali Kota Makassar menyampaikan apresiasi kepada jajaran KPK atas pendampingan dan supervisi yang diberikan. Ia berharap sinergi tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh proyek strategis 2026 selesai sesuai target demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.