Pemerintah Siapkan Hampir Rp7 Triliun untuk Benahi DTSEN dan Sensus Ekonomi

Kitasulsel–JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan dukungan anggaran tersebut diberikan setelah BPS mengajukan permintaan agar proses pendataan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Menurut Purbaya, pembenahan DTSEN menjadi penting karena data tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam merancang dan menjalankan berbagai program kebijakan.

“Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, dengan macam-macam. Jadi, mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Kamis (27/8/2026).

Purbaya berharap tambahan anggaran tersebut berdampak terhadap peningkatan kualitas dan akurasi data yang dihimpun BPS. Ia memperkirakan hasil pembenahan akan mulai terlihat pada tahun depan.

“Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” katanya.

Data DTSEN Jadi Dasar Kebijakan

Kebutuhan terhadap data yang akurat semakin penting seiring pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satunya adalah rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk wacana pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu berdasarkan klasifikasi desil kesejahteraan.

Purbaya menyebut pemerintah masih mempersiapkan sistem untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Pelaksanaannya nantinya akan mempertimbangkan dinamika ekonomi, kondisi masyarakat, serta kesiapan data.

“Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menyadari potensi ketidaktepatan data tetap dapat terjadi dalam proses pendataan. Pemerintah, kata dia, akan menangani persoalan yang muncul secara individual.

“Tapi kalau yang gitu (salah data desil), pasti nggak semuanya kan. Beberapa orang. Kalau ada masalah, misalnya belum sampai DTSEN yang baru keluar, kami akan tangani kasusnya satu per satu,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pembatasan pembelian Pertalite masih dalam tahap pembahasan. Selama belum terdapat keputusan baru, distribusi Pertalite tetap berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan Desil Tak Hanya Berdasarkan Penghasilan

BPS menjelaskan bahwa posisi desil dalam DTSEN tidak semata-mata ditentukan berdasarkan besaran penghasilan keluarga. Desil menggambarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi.

Indikator yang diperhitungkan mencakup kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, kepemilikan aset, penggunaan dan daya listrik, struktur keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.

Berbagai indikator tersebut dianalisis secara bersama-sama menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode ini digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Posisi desil seseorang atau keluarga juga dapat berubah apabila kondisi sosial ekonominya berubah maupun ketika posisi relatifnya dibandingkan rumah tangga lain mengalami perubahan.

Karena itu, pemutakhiran DTSEN secara berkala menjadi bagian penting untuk menjaga relevansi dan akurasi data.

Pemerintah berharap dukungan anggaran hampir Rp7 triliun untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi dapat memperkuat kualitas pendataan BPS. Dengan data yang lebih akurat, berbagai program pemerintah yang menyasar kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran mulai tahun-tahun mendatang.