Imam Musakkar Soroti Pentingnya Keselamatan Transportasi Jalan di Makassar

Kitasulsel–MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, S.H., bersama Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII, Senin (31/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel MaxOne Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 5, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, tersebut mengangkat isu keselamatan transportasi jalan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, DPRD, narasumber, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan transportasi sekaligus mendorong kesadaran bersama dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna jalan.

Imam Musakkar: Kebijakan Harus Beri Manfaat Nyata

Dalam kegiatan tersebut, Imam Musakkar menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya sebatas melihat program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap kebijakan mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Keselamatan transportasi jalan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang menggunakan fasilitas jalan,” ujar Imam Musakkar.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban berlalu lintas serta ikut menyampaikan berbagai persoalan transportasi yang ditemukan di lingkungan masing-masing.

“Melalui kegiatan pengawasan seperti ini, kita ingin memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat dipahami masyarakat dan pelaksanaannya benar-benar berorientasi pada kepentingan serta keselamatan masyarakat,” katanya.

Imam menilai partisipasi publik menjadi bagian penting dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih baik. Masyarakat tidak hanya menjadi pengguna fasilitas jalan, tetapi juga memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Dishub Makassar Dorong Budaya Keselamatan Berlalu Lintas

Sementara itu, narasumber dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Makassar, Irwan, S.E., M.M., dalam pemaparannya membahas Kebijakan Keselamatan Transportasi Jalan.

Ia menekankan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Irwan, transportasi jalan yang aman dan tertib membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, peningkatan kesadaran pengguna jalan, hingga pengelolaan transportasi yang baik merupakan sejumlah faktor yang saling berkaitan.

“Keselamatan transportasi jalan harus ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan,” kata Irwan.

Ia menambahkan, membangun budaya tertib berlalu lintas tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, pengelola transportasi, dan seluruh pengguna jalan.

“Kita membutuhkan kolaborasi semua pihak agar budaya tertib berlalu lintas dapat tumbuh dan risiko kecelakaan maupun konflik di jalan dapat ditekan,” ujarnya.

Kelompok Rentan Jadi Perhatian

Pada kesempatan yang sama, praktisi Ahmad Nunung membawakan materi mengenai Upaya Melindungi Keselamatan Jalan Kelompok Rentan.

Ia juga menyoroti pentingnya melakukan redesain kebijakan lalu lintas Kota Makassar melalui pendekatan sistem yang menyeluruh.

Menurut Ahmad, kelompok rentan seperti pejalan kaki, pesepeda, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan sistem transportasi perkotaan.

“Kelompok rentan seperti pejalan kaki, pesepeda, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas membutuhkan sistem transportasi yang sejak awal dirancang dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan keselamatan mereka,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, upaya mengurangi konflik dan risiko kecelakaan di jalan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan perilaku pengguna jalan.

Menurutnya, keselamatan harus didukung dengan desain infrastruktur yang aman, pengaturan lalu lintas yang tepat, penegakan aturan, serta perencanaan transportasi yang terintegrasi.

“Kota Makassar membutuhkan pendekatan keselamatan yang menyeluruh, sehingga kebijakan lalu lintas tidak hanya merespons masalah setelah terjadi, tetapi mampu mencegah potensi konflik sejak awal,” jelas Ahmad.

Peserta Aktif Berdiskusi

Kegiatan yang dimoderatori M. Rheza Chaezar Agung tersebut berlangsung interaktif melalui penyampaian materi dan diskusi bersama peserta.

Sejumlah peserta memanfaatkan sesi tanya jawab untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keselamatan transportasi jalan di Kota Makassar.

Salah satu peserta mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah memastikan kebijakan keselamatan transportasi dapat diterapkan secara konsisten, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.

Pertanyaan lainnya berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan. Peserta menanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki, pesepeda, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas agar memperoleh ruang yang lebih aman dalam sistem transportasi perkotaan.

Diskusi tersebut memperkaya pembahasan mengenai pentingnya membangun sistem transportasi yang tidak hanya berorientasi pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga inklusif, aman, dan mampu melindungi seluruh pengguna jalan.

DPRD Dorong Keterlibatan Masyarakat

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII, DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan daerah.

Khusus di sektor transportasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dirancang pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Keselamatan transportasi juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kepatuhan pengguna jalan, kondisi infrastruktur, pengaturan lalu lintas, serta penegakan hukum menjadi bagian yang saling mendukung dalam menciptakan sistem transportasi yang aman.

Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka sehingga berbagai persoalan transportasi dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Pada akhirnya, sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Makassar, Dinas Perhubungan, pemangku kepentingan, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan sistem transportasi jalan yang lebih aman, tertib, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan seluruh pengguna jalan.