HUT ke-81 DPR, Puan Tegaskan Parlemen Terbuka terhadap Kritik Publik

Kitasulsel–JAKARTA — Sejumlah isu politik nasional menjadi perhatian publik pada Selasa (1/9/2026). Salah satu yang menonjol adalah pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menegaskan keterbukaan parlemen terhadap kritik dan masukan masyarakat.

Puan menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Khusus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Puan mengatakan DPR menyadari masih terdapat banyak ruang untuk melakukan pembenahan. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi parlemen.

“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” ujar Puan.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kritik publik sebagai bagian dari proses demokrasi. DPR, kata Puan, perlu terus membuka ruang komunikasi agar aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan tugas kelembagaan.

DPR Soroti Dugaan Perekrutan WNI Jadi Tentara Asing

Selain isu keterbukaan parlemen, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai dugaan perekrutan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi anggota militer negara asing.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat delapan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara asing setelah sebelumnya mendaftar pekerjaan sebagai satuan pengamanan atau tenaga administrasi.

“Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Menurut Dasco, informasi mengenai dugaan perekrutan tersebut diperoleh DPR dari otoritas intelijen.

Ia menjelaskan, para WNI tersebut diduga direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar. Namun, setelah proses pendaftaran, mereka justru dikirim untuk menjalani tugas sebagai tentara.

Informasi tersebut menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan warga negara Indonesia serta potensi penyalahgunaan informasi dalam proses perekrutan tenaga kerja di luar negeri.

DPR Terus Jadi Sorotan Publik

Berbagai isu tersebut menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kinerja dan sikap DPR dalam menjalankan fungsi kelembagaan maupun merespons persoalan yang menyangkut kepentingan warga negara.

Pernyataan Puan mengenai keterbukaan terhadap kritik menjadi pesan penting di tengah tuntutan publik agar parlemen semakin transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Sementara itu, informasi mengenai dugaan perekrutan WNI menjadi tentara asing juga mendorong perlunya perhatian lintas lembaga untuk memastikan keamanan serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

Rangkaian isu politik tersebut menjadi bagian dari dinamika nasional yang berlangsung pada awal September 2026 dan terus menjadi perhatian masyarakat.