Prabowo Gelar Rapat Penanganan Karhutla, 639 Hektare Lahan Masih dalam Proses Pemadaman

KITASULSEL–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), dengan fokus pada percepatan pemadaman serta upaya mencegah meluasnya kebakaran.

Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan mengenai kondisi terkini penanganan karhutla, termasuk luas lahan yang masih terbakar, pengerahan personel gabungan, serta pelaksanaan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang berada dalam proses pemadaman di enam provinsi yang paling terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Dari sejumlah wilayah tersebut, perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan yang masih membutuhkan penanganan intensif.

“Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman. Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

Laporan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama di daerah yang masih memiliki titik api dan membutuhkan pengerahan sumber daya tambahan.

60.177 Personel Gabungan Dikerahkan

Dalam upaya mengendalikan karhutla, pemerintah mengerahkan kekuatan personel gabungan yang mencapai 60.177 orang. Personel tersebut terlibat dalam berbagai kegiatan penanganan, mulai dari pemadaman kebakaran di lapangan hingga dukungan operasi udara.

Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa operasi penanganan karhutla menunjukkan tingkat keberhasilan pemadaman sebesar 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.Capaian tersebut menjadi bagian dari laporan perkembangan penanganan kebakaran yang disampaikan kepada Presiden dalam rapat terbatas.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan kebakaran yang tersisa dapat segera dikendalikan. Kondisi di lapangan membutuhkan koordinasi berkelanjutan antarpersonel serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengerahan puluhan ribu personel gabungan diharapkan mampu mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.

Selain melakukan pemadaman, upaya pengendalian juga membutuhkan pemantauan kondisi wilayah terdampak, terutama pada kawasan yang rawan mengalami kebakaran berulang.

Operasi Water Bombing Terus Dilakukan

Selain mengandalkan pemadaman dari darat, pemerintah juga terus melaksanakan operasi udara melalui metode water bombing atau pengeboman air.

Operasi ini dilakukan dengan menjatuhkan air dari udara ke lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan api, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau personel darat atau membutuhkan penanganan lebih cepat.

Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa operasi udara tersebut terus dilaksanakan di sejumlah wilayah terdampak untuk mempercepat pemadaman karhutla.

“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,”

tulis Sekretariat Kabinet.Penggunaan metode pemadaman dari udara menjadi bagian dari strategi penanganan terpadu yang menggabungkan upaya darat dan udara.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas operasi tetap bergantung pada kondisi cuaca, akses menuju lokasi kebakaran, ketersediaan sumber air, serta koordinasi antara petugas di lapangan dan tim pendukung operasi udara.

Dengan mengoptimalkan berbagai metode tersebut, pemerintah berupaya menekan penyebaran api dan mempercepat proses pengendalian kebakaran di daerah prioritas.

Kondisi Riau, Kalbar, Jambi, dan Kalsel Menunjukkan Perkembangan Positif

Di tengah upaya intensif di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, pemerintah juga melaporkan perkembangan positif dalam penanganan karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi pemerintah terhadap langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan di berbagai daerah.

Meski menunjukkan perkembangan positif, pemantauan dan upaya pencegahan tetap diperlukan agar kebakaran tidak kembali meluas, terutama ketika kondisi cuaca dan lingkungan mendukung munculnya titik api baru.

Pemerintah juga akan terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah pendukung penanganan karhutla.

Operasi modifikasi cuaca dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanggulangan melalui peningkatan peluang hujan di wilayah sasaran apabila kondisi atmosfer memungkinkan.

Pelaksanaannya membutuhkan analisis meteorologi serta koordinasi dengan instansi terkait.

Optimalisasi OMC diharapkan dapat membantu mendukung pemadaman dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran di wilayah yang masih terdampak.

Prabowo Minta Penanganan Karhutla Diperkuat

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh upaya penanganan karhutla terus diperkuat. Pemerintah juga diminta mengerahkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.

“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” tutur Sekretariat Kabinet.

Arahan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta personel gabungan di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan upaya pemadaman berjalan efektif.

Selain mempercepat penanganan kebakaran yang masih berlangsung, langkah pencegahan juga menjadi perhatian agar titik api baru dapat segera terdeteksi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Pemerintah diharapkan terus melakukan pemantauan terhadap wilayah rawan, memperkuat kesiapsiagaan personel, serta memastikan kebutuhan operasional penanganan karhutla terpenuhi.

Pencegahan Kebakaran Jadi Perhatian Berkelanjutan

Penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan upaya memadamkan api, tetapi juga mencakup pencegahan agar kebakaran tidak berulang dan menimbulkan dampak lebih luas.

Kebakaran hutan dan lahan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, merusak ekosistem, serta menimbulkan kabut asap yang dapat memengaruhi kualitas udara dan kesehatan warga.

Karena itu, keberhasilan penanganan perlu didukung pengawasan di kawasan rawan kebakaran, kesiapan petugas, serta keterlibatan masyarakat dalam melaporkan indikasi munculnya titik api.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap perkembangan penanganan karhutla di sejumlah provinsi.

Dengan sekitar 639 hektare lahan masih dalam proses pemadaman di enam provinsi terdampak, pemerintah memusatkan perhatian pada wilayah prioritas, mengerahkan puluhan ribu personel gabungan, serta melanjutkan operasi water bombing dan optimalisasi modifikasi cuaca.

Pemerintah menargetkan upaya penanganan yang terkoordinasi dapat mempercepat pemadaman, menekan risiko penyebaran api, dan mencegah dampak kebakaran hutan serta lahan semakin meluas.