Pj Sekda Kota Makassar Launching Inovasi “Gammara’nami Dinas PU Kota Makassar

Published

2 bulan ago

29 Juli 2024

Kitasulsel—Makassar—Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar Firman Hamid Pagarra melakukan Launching Inovasi Gerakan Membangun Makassar Rendah Karbon dengan Bangunan Ramah Lingkungan (Gammara’nami).

Dalam sambutannya Pj. Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang gencar – gencarnya melakukan berbagai kegiatan dalam mewujudkan Makassar Kota Rendah Karbon, dimana hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No. 71 tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sekitar 29% pada tahun 2030.

”Termasuk pada saat Rakorsus, kita juga mengangkat tema Low Carbon City, dimana setiap Perangkat Daerah menyusun program/ kegiatan yang ramah lingkungan, termasuk GAMMARA’NAMI ini yang menerapkan penggunaan solar panel sebagai sumber energi,” jelas Firman Hamid Pagarra.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zuhaelsi Zubir dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk mewujudkan visi Makassar menuju Kota Dunia, dibutuhkan infrastruktur yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat kota Makassar, termasuk ketersediaan ketenagalistrikan, dimana beberapa waktu yang lalu Kota Makassar sering mengalami pemadaman listrik sebagai dampak dari perubahan iklim.

“Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum sebagai leading sector pembangunan infrastruktur Pemerintah memandang perlu untuk melakukan sebuah inovasi yaitu : GAMMARA’NAMI (GerAkan Membangun MAkassar Rendah kArbon Dengan banguNan rAMah lIngkungan) untuk menjawab persoalan tersebut.

Inovasi ini akan menyiapkan sumber listrik yang ramah lingkungan yaitu penggunaan solar panel sebagai sumber listrik,” pungkas Zuhaelsi Zubir.

Kegiatan Launching ini dihadiri oleh Camat Bontoala, Lurah Tompobalang, Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Para Ketua RW, Dewan Lorong dan tokoh masyarakat se- Kel. Tompobalang.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

1 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)