Buka Ruang Koalisi di Pilwalkot Makassar, ARA-Amri Temui Ni’matullah

Kitasulsel–Makassar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) menjajaki koalisi dengan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel, Amri Arsyid di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar.

Peluang berpaket di Pilwalkot Makassar itu terlihat setelah keduanya bertemu dan disaksikan langsung oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe.

Ketua PKS Sulsel, Amri Arsyid menuturkan untuk saat ini belum ada penentuan sikap mengenai siapa yang menjadi 01 maupun 02 di Pilwalkot Makassar, masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut kedepannya.

“Terkait posisi 01 maupun 02 masih akan dibicarakan, yang pasti sekarang adalah kita sepakat untuk melangkah bersama dalam wujud koalisi partai,” katanya kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Amri Arsyid menuturkan saat ini dirinya tengah fokus kerja-kerja politik kedepannya dengan mencukupkan usungan koalisi mengingat Partai Demokrat mengumpulkan 3 kursi sedangkan PKS 6 kursi hingga membutuhkan lagi tambahan untuk memantapkan usungan sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Insyaallah yang paling penting bagi kami sekarang adalah bagaimana koalisi ini berjalan. Dan komunikasi juga berjalan,” bebernya.

Sementara itu Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe mengatakan bagaimana keduanya untuk bersama-sama mencukupkan koalisi, apalagi melihat kesamaan keduanya sangat kuat.

“Saya kira tugas selanjutnya adalah mencukupkan kursi,” tuturnya.

Ulla, sapaan Ni’matullah menjelaskan Pilwalkot Makassar masih dinamis. Dia menilai keduanya masih punya peluang berpaket. Termasuk kadernya yang lain yakni Abdul Rahman Bando juga masih berpeluang mengendarai Demokrat.

“Sebagai kader semua punya hak untuk berpolitik dan ikut maju (Pilwali Makassar), tetapi semua keputusan ada di DPP Demokrat.

Tapi sebagai pengurus DPD Demokrat Sulsel, tugas dan kewajiban saya untuk memberikan skema dan opsi yang tersedia untuk DPP, bukan opsi tunggal, kalau opsi tunggal artinya kandang (kawin) paksa,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel itu. (*)