Hadiri Hasil Penilaian EPSS, Sekprov: Dari Data Membangun Bangsa

Published

12 bulan ago

14 Agustus 2024

Kitasulsel–MAMUJU Sekprov Sulbar, Muhammad Idris hadir pada acara hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Hotel Maleo, Rabu 14 Agustus 2024.

Hadir juga seluruh Kepala BPS kabupaten, pejabat Pemprov dan Pemkab se-Sulbar.

“Ini pekerjaan yang betul-betul harus menjadi perhatian karena berbicara soal data daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten,” kata Idris.

Ia menambahkan dari hasil yang ingi dicapai paling tidak mewarnai harapan masyarakat Sulbar. Karena kalau datanya tidak jelas bagaimana mau membangun daerah, sehingga dari data membangun bangsa.

“Saya yakin kalau kita bergerak bersama maka sektoralnya ini bisa menjadi acuan membangun daerah. Ini juga harus didasari sebuah perencanaan yang kuat,” tambahnya.

Idris menyampaikan data sektoral ini menjadi bagian untuk melakukan perencanaan pembangunan semakin baik kedepan.

“Kita harus bisa melangkah dari Kaltara yang baru lahir sebelum Sulbar terbentuk. Ini selalu saya katakan data ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam membangun,” ujarnya.

Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri mengungkapkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan beberapa hari di Bali bersama BPS pusat.

“Ini penguatan BPS bersama Pemerintah daerah. Salah satu data transparansi dimana disitu ada data statistik tingkat desa,” ucap Tina.

Hasil EPSS ini untuk pembangunan daerah yang dimana menjadi penilaian reformasi di daerah. Statistik sektoral ini diselenggarakan kementerian atau instansi.

“Pembagian statistik ini membuat Indonesia memiliki data beragam. Semoga dengan adanya data statistik tata kelola pembangunan semakin maju,” tandasnya.(*)

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

9 jam ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)