Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

HUT RI, Pj Bahtiar akan Lepas Ribuan Kepiting di Mamuju, Upaya Me Merdekakan rakyat Sulbar dari Kemiskinan

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) RI ke 79 tingkat provinsi Sulawesi Barat berbeda dari rangkaian tahun sebelumnya. Termasuk berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. HUT 2024 kali ini, Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menggagas tema “Merdeka dari Kemiskinan”.

Hal ini dikemukakan Bahtiar menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI yang akan berlangsung di Anjungan Manakarra Mamuju. Pada kesempatan tersebut Pj Bahtiar menilai bahwa untuk merdeka dari kemiskinan maka Sulbar harus memanfaatkan potensi alam yang melimpah.

Menurut Dirjen Kemendagri tersebut, Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ang memiliki potensi sumber daya alam yang besar terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikana serta peternaka. Wilayah ini juga strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.

BACA JUGA  Sekprov Sulbar Lantik Satu Pejabat Administrator dan 7 Pejabat Fungsional

“Harapan dan masa depan telah nampak di depan mata dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN adalah salah satu entry poin bagi Sulbar untuk maju dan mensejahtrerakan rakyatnya” tandas Bahtiar.

Maka dari itu lanjut Bahtiar penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau dan peternakan adalah konsep yang paling nyata dan tepat bagi Sulbar agar rakyatnya merdeka dari kemiskinan.

Salah satu agenda rangkaian HUT Kemerdekaan RI Sulbar adalah menebar bibit kepiting bakau. Program ekonomi biru ini disebut sebut Bahtiar akan menjadi daya tarik baru bagi nelayan. Untuk itu pihaknya akan memulai menebar benih kepiting bakau yang dia beli sendiri dari Kabupaten Bone.

BACA JUGA  Pj Bahtiar: Literasi Penting Untuk Melahirkan Manusia Produktif Yang Bisa Memproduksi

“Sore ini semarak HUT RI ke 79 kita akan lepas kepiting di bakau mangrove desa Bambu dan desa Sumare Mamuju” kata Bahtiar, Jum’at (16/8/2024).

Kepiting bakau tersebut diangkut dari Bone dan Wajo menggunakan dana pribadi Pj Bahtiar agar kelak empat bulan ke depan nelayan di sekitar bakau manggrove akan memanfaatkan atau memanennya.

Menurut Bahtiar, siklus nelayan di Sulbar hanya bisa mencari ikan di tengah laut selama delapan bulan namun jika memasuki musim angin barat tiba maka nelayan nelayan tersebut memilih tidak akan melaut sehingga mereka hanya akan mencari ikan yang tak jauh dari daratan.

Sehingga program menebar kepiting bakau di kawasan Manggrove dapat dimanfaatkan oleh nelayan atau warga sekitar jika musim angin barat tiba.

BACA JUGA  DPRD Sulbar Dukung Pj Gubernur Bahtiar Perjuangkan APBD Pro Rakyat

Termasuk menghadirkan rumpon rumpon atau rumah buatan yang telah disebar oleh Pj Bahtiar bersama Polda Sulbar, Korem Mamuju serta Lanal Mamuju.

“Dalam tempo empat bulan ke depan masyarakat dapat menikmati ikan ikan di tepi pesisir Teluk Mamuju” tandas Bahtiar. Ini semua imbuh Bahtiar adalah ikhtiar memerdekakan rakyat Sulbar dari kemiskinan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Gubernur Suhardi Duka: Ekonomi Syariah Adalah Jalan Tengah Menuju Keadilan Sosial dan Etika Ekonomi

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BACA JUGA  Pemprov Sulbar Pastikan Stok Beras Aman, Bangun Sinergi dengan BULOG untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

BACA JUGA  Sekprov Sulbar Lantik Satu Pejabat Administrator dan 7 Pejabat Fungsional

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel