Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Sulbar Tertinggi Kemiskinan Ektrem, Program PJ Bahtiar Jadi Solusi? Ini Tanggapan Akademisi Sulbar

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yang tumbuh positif juga diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga jika pendapatan masyarakat tidak bertambah maka daya beli masyarakat sangat rendah, atau dengan kata lain masyarakat jatuh pada garis kemiskinan ekstrem.

Hal inilah menjadi salah satu penyebab sehingga Sulbar masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem tertinggi secara nasional.

Dosen Universitas Muhammadiyah Mamuju Jeffriansyah DSA, S.E, M.Adm. Pemb. menguraikan, Kemiskinan Ekstrem di Sulbar tertinggi itu pembandingnya adalah standar nasional, dan paling berpengaruh adalah inflasi, khususnya pada harga kebutuhan pokok.

Inflasi terkendali bukan berarti tidak terjadi kenaikan harga, meskipun kenaikan harga kebutuhan pokok di Sulbar terbilang rendah dibandingkan dengan daerah lain, namun kenaikan harga barang kebutuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Paling berpengaruh inflasi pada harga beras, terutama saat lebaran di awal tahun kemarin,” kata Jefri.

Jefriansyah menjelaskan untuk melihat Inflasi dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, pembandingnya menggunakan data Maret 2024 yang kebetulan saat itu harga kebutuhan pokok naik karena puasa dan lebaran

BACA JUGA  Perkuat APBD, Pj.Bahtiar dan DPRD Sulbar Bahas Tindaklanjut Arahan Presiden Soal Swasembada Pangan

“Meskipun ekonomi tumbuh, jika inflasi meningkat, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan perumahan, maka daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, bisa menurun. Akibatnya, mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan meskipun secara statistik ekonomi tampak tumbuh,”

Selain inflasi, variabel lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Barat. TPT Sulbar Februari 2024 menurun 0,65 persen year to year. Tapi jika membandingkan TPT Agustus 2023 dengan TPT Februari 2024 mengalami kenaikan dari 2,27 persen menjadi 3,02 persen pada Februari 2024.

“Masyarakat Sulawesi Barat banyak yang bekerja namun penghasilannya tidak cukup memadai.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sulbar masih dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP),” ucap Jefri.

Lebih lanjut, kata Jefri, terkait daya beli masyarakat juga dapat dilihat melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN), yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

BACA JUGA  Pilkada Serentak, PJ Bahtiar Imbau Masyarakat Perangi Racun Demokrasi

“Melihat enam bulan kebelakang, NTN Sulbar masih dibawah 100, ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima oleh nelayan cukup untuk membiayai produksi dan penambahan barang modal, tetapi belum mencukupi apabila ditambah untuk konsumsi rumah tangga nelayan. Khususnya pada bulan Maret 2024 terjadi Inflasi saat lebaran.

Ditanya soal langkah-langkah yang dilakukan Pemda, Jefriansyah menyorot pada program PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin. Selama tiga bulan terakhir telah menonjolkan perhatian pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan dan peternakan.

“Pada prinsipnya program PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin yang tiga bulan terakhir fokus pada sektor pertanian perkebunan kelautan perikanan dan peternakan sudah baik sesuai karakteristik Sulbar.

Hal ini mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Sulawesi Barat dengan komposisi Pertanian, kehutanan dan Perikanan sebesar 44,59 persen penyumbang terbesar dari total PDRB,” kata Jefriansyah

Khusus untuk sektor perkebunan dan pertanian yang digalakkan PJ Bahtiar saat ini, menurutnya perlu dilakukan kajian.

BACA JUGA  Sebagai Penyangga IKN, Pj Bahtiar Dorong ki Peternak Tingkatkan Produksi Telur di Sulbar

Kata Jefri, sebelumnya Bappeda Provinsi Sulbar telah melakukan kajian pengembangan Sumber Daya Alam pada sektor pertanian dan perkebunan, misalnya fokus Pada Kelapa, Kakao, Jagung.

Jefri mengusulkan gagasan Pj Bahtiar yang akan mengembangkan pisang cavendish itu diperlukan ekosistem yang jelas semisal bagaimana proses pemeliharaaanya? rencana pengolahan produk tersebut? Bagaimana marketnya?

Jefriansyah juga menuturkan, persoalan harga komoditi yang berubah menjadi problem bagi petani. Sebab itu, diperlukan intervensi pemerintah memberikan kepastian kepada petani dengan menetapkan atau menstabilkan harga produk petani dan nelayan

“Misalnya petani dan nelayan di Majene mengungkapkan masalah yang dihadapi adalah permainan harga dari para pembeli besar yang dengan seenaknya memasang harga.

Jadi jika pak Pj mau memusatkan APBD 2025, maka di cari solusi untuk bagaimana menetapkan atau menstabilkan harga produk petani dan nelayan,misalnya dengan pelatihan pengolahan hasil dengan memberi nilai tambah suatu produk dan menyiapkan pasarnya,” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Perkuat APBD, Pj.Bahtiar dan DPRD Sulbar Bahas Tindaklanjut Arahan Presiden Soal Swasembada Pangan

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Pimpinan DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Munandar Wijaya, melakukan rapat internal, di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar, Rabu (20/11/2024).

Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sulbar, Plh Sekda Provinsi Sulbar Amujib, dan sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sulbar.

Pertemuan ini untuk melakukan silaturahmi guna memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan

“Mengelola pemerintahan itu tidak bisa sendiri-sendiri, kita perlu membangun budaya kerja bersama, dan pertemuan ini ada beberapa agenda kita bahas,” kata Bahtiar.

Selain itu membahas terkait agenda yang akan dituangkan ke dalam APBD 2025, termasuk mengenai perda pembentukan Dinas perikanan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait percepatan swasembada pangan.

BACA JUGA  Persiapkan FGD Penilaian Interviu Evaluasi SPBE, Tim Koordinasi Pemprov Sulbar Lakukan Briefing

Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, dan bersinergi dengan pemda untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

“Rencana besok penyerahan. RAPBD 2025, kemudian memasuki pembahasan dan segera kita sahkan bersama,” ucap Amalia.

Adapun fokus anggaran 2025, atas petunjuk presiden, maka ketahanan pangan menjadi prioritas kedepan. Amalia juga memastikan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan menjadi fokus demi mewujudkan generasi emas. (*)

Continue Reading

Trending