Gerakan Pasar Murah Sulbar Masuk Pelosok, Warga Tommo Harap Ini Terus Berlanjut

Published

11 bulan ago

18 September 2024

Kitasulsel–MAMUJU Gerakan Pangan Murah atau pasar murah Pemprov Sulbar pertama kali menyasar wilayah pelosok Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Rabu 18 September 2024.

Masyarakat setempat sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Sulbar.

Salah satu warga Yusak mengatakan sangat terbantu dengan adanya dilaksanakan pasar murah yang diinisiasi Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin.

“Pasar murah ini menurut saya sangat membantu masyarakat, terutama warga Tommo, apalagi yang berpendapatan dibawah rata-rata,” kata Yusak.

Ia menambahkan saat belanja di pasar murah yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Tommo, dirinya membeli beras, telur dua rak, dan tomat.

“Kita berharap kepada Gubernur bahwa pasar murah ini bisa terulang kembali. Karena sangat membantu masyarakat, apalagi kita ini ada di daerah pelosok,” tambahnya.

Apalagi, kegiatan seperti ini jarang sekali terjadi menyasar daerah jauh dari perkotaan.

“Semoga terus berlanjut, minimal satu kali sebulan. Jadi sangat membantu masyarakat miskin,” harapnya.

Sekdes Tamejarra Kecamatan Tommo Fajaruddin mengungkapkan pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Sulbar ini sangat bagus sekali.

“Seingat saya semenjak di sini barusan saya dengar dan lihat adanya pasar murah. Ini sangat bagus sekali,” ucap Fajaruddin.

Sementara itu, dirinya sempat berbincang bersama para tokoh masyarakat dan berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut kedepannya.

“Semoga ini terlaksana minimal satu kali dalam tiga bulan, mengingat perekonomian masyatakat kadang pasar surut. Jadi kedepannya kami harapkan bisa terus dilaksanakan,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Pj Gubernur Sulbar ini perlu dicontoh, mengingat masa jabatannya tidak lama di Sulbar.

“Langkah yang diambil ini sampai menyasar ke Tommo sangat baik buat kami masyarakat. Kegiatan ini sangat membantu dan bisa minimalisir sedikit keuangan kita terutama ibu-ibu rumah tangga,” imbuhnya.

Sedangkan, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan selama ini GPM Pemprov sudah bagus karena mempemgaruhi inflasi, namun itu hanya menyasar daerah perkotaan saja.

“Selama ini pengambilan data BPS hanya di pasar tradisional yang ada di kota dan ini cukup membantu menekan inflasi GPM dilakukan. Jadi bukan hanya mengatasi inflasi saja,” kata Bahtiar.

Padahal, lanjut Bahtiar filosopi dasarnya adalah GPM atau pasar murah menyediakan komoditi yang dibutuhkan masyarakat dengan menurunkan harganya ditujukan kepada kurang mampu.

“Masyarakat kita yang punya daya beli dibawah rata-rata banyak di kampung, inilah inovasi pertama di Indonesia yang kita lakukan. Jadi selain di kota kita juga laksanakan di pedesaan,” tandasnya. (*)

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

10 jam ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)