Wisuda 127 Santri Ponpes Al-Wahid Pape di Hadiri Bupati Sidrap

Published

3 tahun ago

22 Januari 2023

Kitasulsel, Sidrap – Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menyaksikan langsung wisuda khataman 30 juz dan khataman sharaf santri Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, Sabtu (21/1/2023).

Sebanyak 127 santri diwisuda terdiri
15 khatam Al-Qur’an 30 juz, 39 khatam sharaf metode Al Miftah, dan 73 khatam sharaf metode Galappo.

Acara berlangsung di kompleks pondok pesantren yang terletak di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap.

Hadir di kesempatan itu, Direktur Ponpes Al-Wahid Pape, Dr. Ali Rahim, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, H. Basra, dan Kakan Kemenag Sidrap, H. Muhammad Idris Usman.

Para orang tua santri dan undangan lainnya juga hadir menyaksikan prosesi.

Saat memberi sambutan, Dollah Mando menyampaikan selamat kepada para santri serta Ponpes Al-Wahid Pape.

Ia pun berharap para santri yang telah tamat agar selalu menjaga hafalannya setelah berada di luar pondok.

“Agar hafalannya terjaga, metode yang dipakai di pondok diterapkan juga di luar,” ujar Dollah.

Dollah juga mengungkap, penghafal Al-Qur’an merupakan aset berharga dunia akhirat, utamanya bagi orang tuanya. Karenanya, ia berharap orang tua mengawasi aktivitas para santri di rumah.

“Bimbing anak-anaknya, karena kalau tidak rajin berlatih, hafalan bisa saja hilang,” tandas Dollah.

Wisuda ini dirangkaikan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dengan pembawa tausiah, AG. Prof. Dr. H. Abdul Rahim Arsyad.(win)

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

19 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)