Ismawaty Ajak OPD Makassar Tingkatkan Kapasitas Pengelola Statistik Sektoral

Kitasulsel–Makassar Plt Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menjadi pembicara kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang diadakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Hotel Horison Makassar, Selasa (22/10/2024).

Dalam paparannya, Plt Kadis Kominfo Makassar, Ismawaty Nur menekankan pentingnya statistik sektoral yang akurat dan relevan guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor pemerintahan.

“Pengumpulan data dengan metode by name by address sangat penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan informasi. Dengan data yang jelas, analisis lebih lancar, pengambilan keputusan akan tepat, dan pembuatan regulasi dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Ismawaty juga mengharapkan koordinasi dan sinergi BPS dengan pemerintah Kota Makassar terus terjalin dengan kuat.

“Kegiatan ini juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data statistik sesuai standar Satu Data Indonesia (SDI). Maka dari itu, upaya ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Makassar, Abd Hafid menuturkan bahwa melalui pembinaan ini, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan statistik serta kualitas pengelolaan data.

“OPD mesti mampu meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan statistik sektoral, literasi tentang metadata dan rekomendasi kegiatan statistik,” tuturnya.

“Juga langkah-langkah teknis dalam penyelenggaraan statistik sektoral, seperti sistem atau rancangan kerja dan alur kerja nantinya,” lanjutnya lagi.

Diketahui, pembinaan ini dilakukan terhadap enam OPD Kota Makassar yang dijadikan pilot project kegiatan pengelolaan data sektoral, agar sesuai dengan prinsip SDI guna menghasilkan data yang akurat, dapat dipercaya dan berkualitas.

Adapun enam OPD yang dimaksud, yakni Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan serta Badan Perencanaan Pendapatan Daerah.  (*)