Provinsi Sulawesi Barat
Prestasi Gemilang Diakhir Tahun 2024, Pemprov Sulbar Raih Indeks SPBE dengan Predikat Sangat Baik
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih prestasi gemilang diakhir tahun 2024.
Dibawah kepemimpinan Pj.Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih predikat Sangat Baik dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menpan RB Republik Indonesia Pengumuman hasil keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menpan RB Republik Indonesia Nomor :663 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tetang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansin Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024
Prestasi ini menunjukkan peningkatan capaian yang sangat signifikan yaitu dari nilai 2,89 yang diraih pada tahun 2023 dengan predikat baik menjadi 3,70 dengan predikat sangat baik.
Hasil ini, menempatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat 18 dari 38 Provinsi.
Kenaikan nilai Indeks SPBE tersebut menandakan komitmen Pemerintah Sulawesi Barat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayan publik yang semakin berkualitas.
Menurut Kadis Kominfo Perss Sulbar, Mustari Mula mengatakan , bahwa keberhasilan Pemerintah Sulawesi Barat meraih prestasi ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi dari semua Ooerganisasi Perangkat Daerah Pemprov Sulbar.
“Karena sejatinya SPBE adalah sebuah sistem pemerintahan yang bergerak bersama dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik,” kata Mustari.
Lebih jauh Mustari Mula menjelaskan , penilaian SPBE didasarkan pada empat domain yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain layanan dengan sejumlah indikator.
“Meskipun telah mencapai nilai yang sangat baik namun kita tetap optimis dapat meraih predikat yang tertinggi pada tahun-tahun mendatang yaitu predikat memuaskan tentu atas dukungan penuh pimpinan dan komitmen bersama semua OPD dan Tim Koordinasi untuk berkolaborasi,” tandasnya. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login