Pemkot Makassar
Rotasi Pejabat Pemkot Makassar, Appi: Bukan Soal Kedekatan, Tapi Kompetensi
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), resmi melakukan perombakan kabinet pemerintahan dengan melantik sejumlah pejabat baru di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.
Mereka yang dilantik sebanyak 46 orang, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawasan dan pejabat fungsional, (Eselon II , Esolan III dan IV).
Langkah ini sebagai upaya penyegaran sekaligus penegasan arah kerja ke depan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat.
Perombakan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk komitmen Munafri–Aliyah dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap tantangan kota.
Dengan tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk, para pejabat baru diminta untuk langsung tancap gas, bekerja kolektif, dan menunjukkan kinerja sejak hari pertama.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian dari dinamika normal dalam sistem pemerintahan.
“Pelantikan ini adalah sebuah proses yang berjalan dalam lingkup sebuah pemerintahan. Bolak-balik antara satu posisi dengan yang lainnya adalah hal yang sangat umum,” jelas Munafri, usai melantik pejabat baru di kantor Balai Kota Makassar, Senin (16/6/2025).
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini. Hadir pada Kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Muatika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Kapolrestababes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si. dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Lebih lanjut, politisi Golkar itu menyebutkan bahwa proses pelantikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi, bukan karena faktor kedekatan personal, keluarga, maupun kesamaan latar belakang.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses bersama yang bisa meningkatkan dan membawa kita pada pencapaian target pembangunan yang lebih cepat,” tegas Munafri.
Munafri juga menyinggung masa awal dirinya memimpin, di mana selama empat bulan terakhir telah dilakukan proses pengamatan dan evaluasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebutkan, setiap era pemerintahan memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun pembangunan tetaplah berkelanjutan.
“Pembangunan ini adalah proses berkelanjutan. Bukan meninggalkan yang lama, tetapi melanjutkan dan menyempurnakan. Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja,” tutur Ketua IKA FH Unhas itu.
Dia menegaskan, dengan semangat membangun tim manajemen pemerintahan yang kuat dan saling mendukung, Munafri berharap Pemerintah Kota Makassar mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD tanpa ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa tidak ada organisasi perangkat daerah yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan satu sama lain.
“Di pemerintah kota ini tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling support untuk hasil yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia kemudian menekankan sejumlah tantangan prioritas yang harus segera direspons cepat oleh SKPD terkait, seperti penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial melalui Dinas Sosial, dan program-program krusial lainnya.
Munafri juga menanggapi dinamika publik mengenai susunan “kabinet” baru yang beredar di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
“Beberapa hari yang lalu beredar berbagai macam susunan kabinet. Tapi tidak semua yang ada di dalam list itu bisa terlantik. Ini adalah proses gerbong yang akan terus bergerak dengan cepat dan kuat,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Appi juga memberi semangat kepada seluruh ASN yang baru dilantik maupun yang tidak mendapat posisi baru. Menurutnya, karier adalah proses yang tak selalu instan, namun harus dijalani dengan komitmen dan profesionalisme.
“Saya tahu ada yang sering sekali dilantik, ada juga yang baru merasakan jabatan setelah tujuh tahun. Tapi ini adalah proses. Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” ungkapnya.
Terakhir, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam proses mutasi dan rotasi ini. Semua murni berdasarkan penilaian objektif dan kebutuhan pemerintahan.
“Saya sangat menghargai kecerdasan dan inovasi. Jabatan tidak diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama. Ini soal kapabilitas dan kompetensi,” pungkasnya.
Ini 46 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik.
1. Andi Herfida Attas
Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang Kemasyarakatan
Jabatan lama: Kepala Dinas Kebudayaan
2. Ahmad Namsum
Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang pemerintahan
3. Evi Aprialti
Jabatan baru: kepala dinas perdagangan dan perindustrian
4. drg. Ita Isdiana Anwar
Jabatan baru: kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Andi Irwan Bangsawan
Jabatan baru: kepala dinas pengendalian dan keluarga berencana (definitif)
6. Andi Buhkti Jufri
Jabatan baru: Kepala Dinas Sosial
Jabatan lama: Plt Kepala Disdik
7. Zaenal Ibrahim
jabatan baru: Asisten Bidang Perekonomian
8. Fatur Rahim
Jabatan baru: Kepala Kesbangpol
Jabatan lama: Plt Kepala Satpol PP
9. Nirman Niswan
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Jabatan lama: Kaban Brida
10. Mario Said
Jabatan baru: Kepala Dinas PTSP
Jabatan lama: Plt Kepala Diskominfo
11. Aryati Puspa Abadi
Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan
Jabatan lama: Plt Kepala Dinas Dukcapil
12. Dahyal
Jabatan baru: Kepala Bappeda
Sebelumnya: Sekretaris DPRD Makassar
13. Fahyuddin Yusuf
Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan
Jabatan lama: Kepala Dinas Tata Ruang
14. Arlin Ariesta
Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Jabatan: Kepala Dinas Perdagangan
15. Aci Sulaiman
Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan
16. Aulia Aswar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian
17. Ahmad Hendra Hakamuddin
Jabatan baru: Kepala Dinas Pariwisata
18. Muh. Reza
Jabatan baru: Kepala Dinas Perhubungan
19. Firman Hamid Pagarra
Jabatan baru: Asisten III Bidang Pemerintahan Umum
20. Andi Pattiware
Jabatan baru: Kepala Dinas Kebudayaan
Sebelumnya: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
21 Moh. Roem
Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan lama: Kepala Dinas Pariwisata
22 Helmy Budiman
Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jabatan lama: Kepala Dinas PTSP
23 Andi Aswini
Jabatan baru: Sekretaris Bapenda
24 Muh. Fuad Arfandi
Sekretaris Bappeda
25 Edward Supriawan
Jabatan baru: Kepala Bidang Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa Kesbangpol
Jabatan lama: Sekretaris Dishub
26 Noptiadi
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Pendidikan
Jabatan lama: Kabid PPPM Bappeda
27 Andi Ani Muliadi Mahyuddin
Jabatan baru: Wakil Direktur RSUD Daya
28 Andi Ardi Rahadian
Jabatan baru: Kepala Bagian Protokol Sekretariat Kota Makassar
Jabatan lama: PTK Bagum
29 Muh. Zuhur Dg. Ranca
Jabatan baru: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Jabatan lama: Kabag Protokol
30 Kaharuddin Bakti
Jabatan baru: Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos
31. Andi Rahmat
Jabatan baru: Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan DPRD Makassar
32 Muh. Syawar Majid
Jabatan baru: kepala bidang penataan Dinas Lingkungan Hidup
33 Muh. Amri
Jabatan baru: kepala bagian perekonomian sekretariat Kota Makassar
34 Andi Husni
Jabatan baru: Camat Ujung Pandang
35 Abdullah
Jabatan baru: Kepala Bidang Humas Diskominfo Makassar
36. Isnaniah Nurdin
Jabatan baru: Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas DP3A
Jabatan lama: kepala bidang humas Diskominfo Makassar
37 Zulfikar Zainal
Jabatan baru: Kepala Bifanv Pendataan dan Pendaftaran Bappeda Makassar
38 Artati
Jabatan baru: Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan
39 Darul Moeslim
Jabatan baru: Kepala Bidang Mutasi BKPSDM
40 Riris Irwan Novianti
Jabatan baru: kepala bidang permukiman Dinas Perumahan
41 Syarifuddin
Jabatan baru: Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan
42 Fajar Hidayat
Jabatan baru: Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bappeda
Jabatan lama:
43 Fandy Wiranto Iqbal Hafid
Jabatan baru: Kepala Bidang Kinerja BKPSDM
Jabatan lama: Kasubper Dinas Koperasi
44 Kurniati
Jabatan baru: Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik
45 Andi Nurul Salsabila
Jabatan baru: Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan
46 Muliani Rosa Arifin
Jabatan baru: Kepala UPT Pantai Losari
Plt Bapenda Andi Asminullah
Plt Sekwan Rahmat Mappatobba
Plt BKPSDMD A Zulkifly
Plt Penataan Ruang Fuad Azis
Plt Camat Wajo, Armin Paera
Plt Brida Aidil Adha
Plt Kasatpol Fathur Rahim
Plt Kepala BPBD Zainal Ibrahim
Plt Dirut RS Nursaidah Sirajuddin. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya memperkuat regulasi dalam proses belanja barang dan jasa pemerintah, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat pelaku usaha di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
Dalam arahannya, Munafri menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen nyata memperkuat perekonomian daerah.
“Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegas Munafri.
Ia menegaskan, sebesar 50 persen belanja pemerintah diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah itu separuhnya diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Komitmen Pemerintah Kota agar 50 persen belanja pemerintah harus belanja lokal. Dari jumlah itu, 50 persen lagi akan diberikan kepada UMKM,” jelasnya.
Mantan Bos PSM itu menambahkan, total belanja Pemerintah Kota Makassar mencapai sekitar Rp3 triliun.
Dari jumlah tersebut, ia ingin memastikan agar peluang ekonomi dapat diakses oleh masyarakat lokal, terutama UMKM.
“Kami sedang membangun komitmen agar 50 persen belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha di Kota Makassar” kata politisi Golkar itu.
Menurutnya, kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat.
Dia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Kota Makassar yang dibangun oleh berbagai investor tanpa standardisasi yang jelas.
Banyak investor yang membangun tanpa ada standar baku. Ini yang ingin kami dudukkan bersama, agar ada kesepahaman dan regulasi jelas supaya tidak muncul masalah seperti kredit macet di kemudian hari.
Munafri juga menekankan pentingnya sinergi dan arahan dari berbagai lembaga, termasuk LKPP, agar pengelolaan anggaran daerah tidak menyimpang dari tujuan utama, yakni untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga terus meminta arahan agar tidak salah dalam menggunakan dana atau anggaran APBD, supaya penggunaannya benar-benar untuk masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Wali Kota Makassar menggambarkan potensi besar yang dimiliki kotanya. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Makassar menjadi kota terbesar di Indonesia Timur sekaligus gerbang ekonomi kawasan timur Indonesia.
Lanjut dia, Kota Makassar ini kota yang hidup dari sektor perdagangan barang dan jasa. Dengan posisi yang strategis, memiliki laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian yang luas, potensi ekonominya sangat besar.
Bahkan, sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik secara penuh, dan bahkan menempati posisi kedua nasional untuk nilai transaksi melalui sistem tersebut, yakni mencapai Rp645 miliar.
“Kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik sejak 2019. Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang masih menantang. Pemerintah Kota Makassar, katanya, tidak hanya berfokus pada bantuan langsung tunai.
Akan tetapi lebih pada program-program yang memberikan manfaat jangka panjang dan memperkuat daya beli masyarakat.
Lanjut dia, perbaikan jalur distribusi air minum, serta inkubator bisnis UMKM yang telah terbukti meningkatkan omzet.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata. Tidak hanya bantuan tunai, tapi juga program yang menumbuhkan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota juga terus mendorong sertifikasi higienitas bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar.
Menurut Munafri, tujuan akhir dari pengembangan UMKM adalah ekspor, karena itu menjadi indikator bahwa tata kelola usaha telah berjalan baik.
“Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sekadar mengikuti tren, melainkan mampu membaca ekosistem ekonomi secara bijak.
Menurutnya, strategi bisnis yang kuat tidak hanya berbasis pada tren, tetapi juga pada kedekatan terhadap sumber bahan baku dan kemampuan membaca peluang pasar lokal.
Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan berbasis regulasi yang kuat, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus memperkuat arah pembangunan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
“Fokus pada belanja lokal, pemberdayaan UMKM, serta tata kelola pengadaan yang akuntabel menjadi pilar utama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur,” tukasnya.
Hadir pada kesempatan ini, anggota DPR RI komisi XI, fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI, Direktur pengembangan strategi dan kebijakan umum LKPP, Kepala biro perencanaan dan keuangan LKPP, dan pelaku UMKM.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login