Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi dan Meutya Hafid Buka Literasi Digital “Klik Aman, Anak Nyaman

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka kegiatan Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas yang digelar di Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Makassar, Senin (16/6/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online” dan dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan digital keluarga di tengah derasnya arus teknologi informasi yang membawa peluang sekaligus risiko.

“Perempuan adalah tiang negara, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika perempuan maju, maka masyarakat dan bangsa akan ikut maju. Di era digital ini, kita diperhadapkan dengan tantangan baru yang memerlukan kecermatan, etika, dan kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial dan perangkat digital,” ujar Fatmawati Rusdi.

Fatmawati juga mengapresiasi kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendorong literasi digital yang menyasar perempuan dan anak, sebagai langkah nyata membangun kesadaran kolektif di era transformasi digital.

“Saya sangat mengapresiasi program ini. Manfaatnya besar, khususnya bagi para ibu, agar dapat memberi edukasi dan perlindungan digital kepada anak-anak mereka. Literasi digital seharusnya jadi gerakan bersama lintas sektor,” tambahnya.

BACA JUGA  Aliah dan Nadhif, Paskibraka Nasional Asal Sulsel, Terima Tabungan Pendidikan dari Wagub Fatmawati

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Perlindungan Anak di Ruang Siber atau PP Tunas, sebagai bentuk komitmen negara menciptakan ruang digital yang aman untuk anak.

“PP Tunas yang sudah ditandatangani Presiden mengatur perlindungan anak di ruang digital. Kita berkolaborasi dengan Pemprov Sulsel dan para orang tua, utamanya para ibu, karena mereka punya lebih banyak waktu untuk mendampingi anak,” ujar Meutya Hafid.

Meutya menambahkan bahwa selain pembatasan usia anak untuk masuk ke platform digital, edukasi di tingkat keluarga dan regulasi turunan oleh kepala daerah juga penting untuk diperkuat. Ia bahkan membuka wacana soal pembatasan penggunaan gawai bagi anak selama jam sekolah di Sulawesi Selatan.

“Kita ingin mendorong adanya pembahasan di Sulsel, apakah memungkinkan dilakukan pembatasan gadget saat anak-anak berada di sekolah,” ujarnya.

BACA JUGA  Pererat Silaturahmi, Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry Jalan Sehat Bersama Regional CEO Bank Mandiri

Meutya juga menegaskan bahwa platform digital wajib menghormati regulasi di Indonesia dan aktif memblokir konten negatif.

“Baru-baru ini, misalnya, kita telah memblokir sejumlah konten seperti komunitas sedarah dan berbagai konten berbahaya lainnya.

Namun yang paling utama adalah mendorong platform digital untuk menghormati aturan yang berlaku di Indonesia. Mereka harus aktif melakukan pemblokiran terhadap konten yang melanggar di wilayah platform mereka sendiri,” tambahnya.

Kepala BPSDM Kominfo-Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, turut menyoroti peran strategis perempuan dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi keluarga.

“Perempuan adalah pelindung utama dalam keluarga, baik di dunia nyata maupun digital. Saat ini, anak-anak kita lahir dan tumbuh di era digital yang penuh kemudahan sekaligus ancaman.

Di balik kemudahan gadget dan media sosial, terdapat risiko serius seperti perundungan siber, penipuan online, hingga eksploitasi anak,” ungkap Bonifasius.

Ia juga menyebut terdapat 431 kasus eksploitasi anak di ruang digital selama 2021 hingga 2023, yang menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat ekosistem digital yang aman.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Luncurkan Program PKB, RSKD Gigi dan Mulut Turun Langsung Bantu Warga Pulau

“PP Tunas adalah tonggak penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Kami berharap perempuan menjadi agen perubahan lewat literasi digital,” tuturnya.

Bonifasius juga menekankan pentingnya implementasi PP Tunas oleh seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya dan memastikan keamanan data pribadi anak.

“PP Tunas adalah tonggak penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Kami berharap orang tua bisa memainkan peran strategis dalam transformasi digital, dan perempuan bisa menjadi agen perubahan dengan bekal literasi digital yang mumpuni,” tuturnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber nasional dan lokal seperti Wicaksono (Tenaga Ahli Penanganan Komunikasi Krisis Kemenkomdigi), Naoemi Octarina (Ketua TP PKK Sulsel), dan Citra Rosalyn (anggota Japelidi & Dosen UNM), serta dipandu oleh Ananda Zhafira (Founder Bermakna Psychological Center).

Melalui forum ini, diharapkan lahir kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital, menciptakan ruang daring yang aman, dan menempatkan perempuan sebagai garda terdepan perlindungan anak di era digital. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Pimpin HLM TPID Zona 3 di Sidrap Bahas Strategi Pengendalian Inflasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona 3 Sulsel yang mencakup Sidrap, Parepare, Pinrang, Barru, Pangkep, dan Enrekang. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Sidrap pada Selasa, 16 September 2025.

Acara HLM yang dirangkaikan dengan Capacity Building TPID Sulsel ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulsel bersama Pemprov Sulsel. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang melibatkan dukungan dari kota penyangga pasokan pangan di sekitarnya.

Berdasarkan rilis BPS Agustus 2025, Sulsel mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen (month to month/mtm), terutama akibat harga beras yang masih tinggi. Inflasi tahun kalender pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencapai 5,12 persen (year to date/ytd), melampaui target indikatif 3,33 persen.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Kunjungi Rumah Duka Abay, Beri Dukungan Moril dan Bantuan kepada Keluarga

Menurut Jufri Rahman, kondisi pangan di enam daerah tersebut relatif terjaga, namun beberapa komoditas masih defisit. Karena itu, ia menekankan perlunya penguatan distribusi untuk menjaga stabilitas harga.

“Pesan Ibu Wagub agar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dengan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi, melaksanakan perluasan jenis komoditi pada program mandiri benih,” jelas Jufri Rahman.

Selain itu, Jufri mengimbau Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten/kota untuk konsisten memperbarui data neraca pangan. Ia juga mendorong pemda mengkaji pembentukan BUMD pangan sebagai off taker hasil panen petani, serta menyusun regulasi penguatan cadangan pangan daerah.

Dalam forum tersebut, TPID menyepakati langkah hulu-hilir. Di sektor hulu, pemerintah daerah diminta memperluas program listrik masuk sawah, penggunaan bibit unggul, hingga pompanisasi agar produksi padi bisa mencapai tiga kali panen per tahun. Sementara untuk sektor hilir, BULOG diminta memperbanyak penyaluran beras SPHP serta menambah pasokan minyak goreng “Minyak Kita”.

BACA JUGA  Aliah dan Nadhif, Paskibraka Nasional Asal Sulsel, Terima Tabungan Pendidikan dari Wagub Fatmawati

Sekda optimistis koordinasi lintas daerah mampu menekan lonjakan harga pangan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

“Kita berharap agar arahan dan rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah kabupaten untuk mewujudkan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jufri Rahman.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama, menambahkan bahwa komoditas utama penyumbang inflasi hingga Agustus adalah beras, ikan bolu, ikan layang, ikan cakalang, dan tomat. BI merekomendasikan lima quick wins pengendalian inflasi, yakni:

1. Penyaluran beras SPHP masif lewat berbagai kanal distribusi.

2. Pelaksanaan GPM fokus pada komoditas penyumbang inflasi.

3. Perluasan gerakan tanam barito (bawang merah, rica, tomat).

4. Optimalisasi cold storage dengan peran BUMD.

BACA JUGA  Pelaku Pungli di Samsat Sudiang Bukan ASN atau Honorer

5. Pemanfaatan mesin D’Ozone untuk memperpanjang masa simpan hortikultura.

Ia menilai strategi quick wins ini akan membantu menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Langkah ini quick wins untuk menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan menekan tekanan harga, sehingga inflasi pangan dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” ujar Wahyu.

BI juga mencatat bahwa Sulsel sebagai daerah produsen pangan tidak hanya menjaga pasokan untuk wilayahnya, tetapi juga mampu memasok ke provinsi lain, termasuk Papua.

Wahyu menekankan pentingnya kolaborasi antar-TPID Zona 3 agar inflasi bisa ditekan secara konsisten.

“Sehingga kita optimis mampu mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulsel,” imbuhnya.

Selanjutnya, masing-masing Kepala Daerah/yang mewakili memaparkan langkah dan program dalam pengendalian inflasi. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel