Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Warga dan Mahasiswa Apresiasi Gerakan Pangan Murah Pemprov Sulsel

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mendapat sambutan luas dari masyarakat di Halaman TVRI Sulsel, Senin, 13 Oktober 2025.

Program ini yang menjadi rangkaian HUT Sulsel 356 ini dinilai menjadi salah satu langkah efektif pemerintah daerah dalam menekan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli warga di tengah fluktuasi pasar.

Kegiatan GPM yang merupakan pembukaan kegiatan berlangsung di berbagai titik di Kota Makassar dan secara serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

Di Jalan Kakak Tua, di mana warga terlihat antusias berbelanja bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Lala, warga Jalan Nuri Lorong 300, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Sulsel dan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

BACA JUGA  Kemendagri Monev Terpadu Penerapan SPM di Provinsi Sulsel

“Saya beli gula, alpukat, dan lemper. Harganya lumayan lebih murah dibandingkan di luar. Terima kasih bapak Gubernur atas kegiatan gerakan pangan murah ini. Semoga ke depan bisa lebih murah lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Dwi, warga Nuri lainnya, mengaku merasakan perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan pasar umum.

“Saya beli beras lumayan besar dan harganya beda jauh dengan di luar. Terima kasih kepada bapak Gubernur Andi Sudirman. Semoga sering-sering buat kegiatan pasar murah seperti ini karena sangat membantu masyarakat,” tuturnya.

Apresiasi juga datang dari kalangan mahasiswa. Mahasiswi UIN Alauddin Makassar, Mifta Agnreani, mengaku terkesan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Harus lebih banyak masyarakat yang tahu, supaya lebih ramai. Harga di sini jauh lebih murah dibanding di luar,” katanya.

BACA JUGA  Gubernur Andi Sudirman Serahkan Rp20 Miliar untuk Infrastruktur dan UMKM ke Pemkab Pinrang

Safira, rekan mahasiswa lainnya, turut berharap agar kegiatan serupa dapat diperluas.

“Semoga bisa terlaksana lebih besar lagi ke depannya, lebih umum, dan lebih banyak masyarakat yang hadir. Karena masih banyak yang belum tahu kalau ada kegiatan seperti ini,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemprov Sulsel dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan (food price stabilization).

Program ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pelaku usaha lokal, dengan fokus utama membantu masyarakat menghadapi tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bersama seluruh bupati/wali kota se-Sulsel, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (*)

BACA JUGA  Wagub Sulsel Terima Audiensi Pengurus LDII Bahas Sinergi Pembangunan
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kelima Kalinya Berturut-turut

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021. Opini tertinggi dalam audit keuangan negara itu menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Makassar, Kamis (4/6/2026).

LHP tersebut diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.

BACA JUGA  Prof Zudan – Jufri Rahman Kompak Ingatkan Netralitas ASN di Pilkada 2024

“Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025,” ujar Nyoman dalam penyampaian laporannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas opini WTP ini. Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Salurkan Beasiswa Disabilitas Rp5 Miliar untuk 3.400 Siswa SLB

“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Andi Sudirman.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.

“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Terima Kembali Aset Lahan IKB Seluas 8,59 Hektare di Sidrap Secara Sukarela

Raihan opini WTP tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan daerah.

Continue Reading

Trending