Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Pacu Perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka di Bone

Published

2 bulan ago

25 November 2025

Kitasulsel–BONE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi, kali ini dengan fokus pada perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Arung Palakka di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Langkah strategis ini bertujuan agar Bandara Arung Palakka dapat melayani kepentingan umum lebih luas sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang efisien, khususnya pada sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sulsel sekaligus Ketua Tim Persiapan, Ishaq Iskandar, menegaskan urgensi proyek ini bagi masyarakat Bone dan sekitarnya.

“Dengan keberadaan Bandara Arung Palakka yang memiliki runway lebih panjang, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Bone dan sekitarnya dapat lebih cepat tercapai,” ujar Ishaq, Selasa (25/11/2025).

Peningkatan kualitas infrastruktur ini tidak hanya mencakup modernisasi fisik, tetapi juga pemenuhan standar keselamatan penerbangan yang ketat, sehingga bandara mampu beroperasi aman, nyaman, dan optimal.

Terkait pengadaan lahan, Pemprov Sulsel merencanakan 219.049 meter persegi (21,9 hektar) yang akan ditangani oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulsel, dengan pelaksanaan teknis didelegasikan ke Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bone. Proses ini diperkirakan memakan waktu satu tahun, dijadwalkan rampung pada akhir 2025.

Sementara konstruksi fisik perpanjangan runway ditargetkan dimulai pada 2026.

“Kita berharap pembangunan ini berjalan lancar sesuai rencana dan tanpa kendala di lapangan,” pungkas Ishaq.

Proyek ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulsel untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh daerah Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Matangkan Persiapan Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK 2026

Published

16 jam ago

26 Januari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK yang dijadwalkan berlangsung pada 22–28 Februari 2026. Kegiatan penguatan kapasitas aparatur ini dirancang secara lintas sektor dengan melibatkan sekitar 900 peserta dari berbagai perangkat daerah.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Sulsel, Prof. Muhammad Jufri, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dipersiapkan secara terkoordinasi oleh seluruh perangkat daerah terkait.

Fokus persiapan meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pendidikan karakter, serta penguatan wawasan kebangsaan.

“Panitia kerja ditetapkan hari ini, dan pelaksanaan kegiatan akan melibatkan sekitar 900 peserta,” ujar Prof. Jufri dalam rapat koordinasi persiapan kegiatan.

Ia menambahkan, kegiatan ini akan menghadirkan narasumber eksternal dari berbagai institusi strategis, seperti Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi, Kodam, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna memperkuat substansi materi yang akan diterima peserta.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Sulsel, Irwan, ST, menegaskan bahwa penyusunan pemateri sangat bergantung pada rundown kegiatan yang telah dirancang secara sistematis dan terstruktur.

Menurutnya, terdapat enam klaster materi utama yang akan disampaikan selama pelaksanaan kegiatan.

“Ini bukan hanya menghadirkan pemateri, tetapi juga modul pembelajaran yang terstruktur,” jelasnya.

Enam klaster materi tersebut meliputi keuangan dan perbendaharaan, pengadaan barang dan jasa, aspek hukum dan antikorupsi, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter dan akhlak, serta hafalan Juz 30 sebagai bagian dari penguatan spiritual Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari sisi pengamanan, Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis, memastikan seluruh peserta akan berada dalam pengawasan ketat selama kegiatan berlangsung. Satpol PP akan menerapkan sistem pengaturan keluar-masuk lokasi kegiatan secara terbatas.

“Kami pastikan tidak ada peserta yang meninggalkan kegiatan tanpa pengawasan dan izin,” tegasnya.

Sementara itu, kesiapan layanan kesehatan disampaikan oleh Perwakilan Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Aradadi. Sebanyak delapan rumah sakit milik Pemprov Sulsel disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut, dengan tambahan rumah sakit rujukan terdekat seperti RS Pertamina, RS Sayang Rakyat, RS Daya, dan RS Wahidin untuk penanganan kondisi darurat.

Dukungan penyebarluasan informasi juga disampaikan oleh Kabid Humas Dinas Kominfo-SP Pemprov Sulsel, Fitra. Ia menegaskan bahwa publikasi kegiatan akan dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan berlangsung.

“Ini kegiatan InsyaAllah setiap saat akan disampaikan kepada khalayak,” tuturnya.

Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Dinas Kominfo SP, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Turut hadir pula Staf Khusus Gubernur Sulsel Rahmat Hidayat, Irwan, ST, dan Haerudin Nurman.