Luwu Timur
Safari Ramadhan Hari Kedua, Bupati Lutim Kukuhkan LPTQ Nuha dan Canangkan Sorowako Jadi Destinasi Unggulan Sulsel
Kitasulsel–NUHA – Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali berlanjut. Memasuki hari kedua, Ahad (1/3/2026), kegiatan dipusatkan di halaman Rumah Jabatan Camat Nuha dan berlangsung penuh khidmat serta antusiasme masyarakat.
Hadir langsung Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, bersama Wakil Bupati Puspawati Husler. Turut mendampingi Ketua TP PKK Lutim dr. Ani Nurbani Irwan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Lutim Dr. Ramadhan Pirade, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Camat Nuha Arief Fadillah Amier beserta istri, para Kepala Desa se-Kecamatan Nuha, Ketua BPD, serta masyarakat yang memadati lokasi acara.
Kegiatan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh Ananda Fahmi Fairuz, peserta tilawah anak-anak MTQ XI tingkat Luwu Timur 2026. Suasana religius semakin terasa saat gema ayat-ayat suci menggema di pelataran rumah jabatan camat, menandai kebersamaan di bulan penuh berkah.
Momentum tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus LPTQ Kecamatan Nuha oleh Ketua Umum LPTQ Kabupaten Luwu Timur, Irwan Bachri Syam. Pengukuhan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan tilawah dan syiar Islam hingga tingkat kecamatan.
Selain itu, dilakukan penyerahan secara simbolis santunan kepada anak yatim serta paket sembako Ramadhan dari Baznas Lutim sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Didampingi Wakil Bupati Puspawati Husler, Bupati Luwu Timur menyampaikan visi besar pengembangan kawasan Sorowako di Kecamatan Nuha. Ia menegaskan salah satu target utama pemerintah daerah adalah menjadikan Sorowako sebagai kawasan pariwisata paling unggul di Sulawesi Selatan.
“Satu target kami bagaimana menjadikan Sorowako sebagai kawasan pariwisata paling unggul di Sulawesi Selatan. Selain wisata tambang, kita juga punya potensi wisata danau yang luar biasa,” ungkap Irwan.
Menurutnya, penataan pesisir Danau Matano akan menjadi prioritas, dengan konsep kawasan yang bersih, tertata, dan modern.
“Nanti akan dilakukan penertiban pesisir Danau Matano agar bisa mirip dengan Singapura. Ini sangat memungkinkan, tinggal kerja sama kita semua. Kalau bersih dan tertata, fasilitas dari pemerintah pusat bisa lebih mudah digelontorkan ke Sorowako,” tuturnya.
Dalam mendukung pengembangan daerah, Bupati juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan PT Vale Indonesia Tbk terkait pemanfaatan dana CSR agar lebih terintegrasi dengan program pemerintah daerah.
“Kita akan kolaborasi dengan PT Vale agar program CSR-nya lebih melihat kepentingan daerah dan sejalan dengan program pemda,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Irwan Bachri Syam mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung investasi yang akan mulai masuk tahun ini, termasuk pembangunan smelter dan pengembangan kawasan industri di wilayah Sorowako yang akan melibatkan sejumlah perusahaan asing.
“Saya berharap bantu kami menyukseskan investasi daerah ini. Kalau ada persoalan, sampaikan kepada kami. Kami pemda akan menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan buka puasa bersama. Setelah Shalat Magrib berjamaah dan makan malam, Bupati bersama rombongan Pemda Lutim menyebar ke masjid-masjid yang telah ditentukan untuk melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih berjamaah.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login