Danny Pomanto Support Partai Buruh Perjuangkan Kepentingan Kaum Pekerja

Published

3 tahun ago

17 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung penuh Partai Buruh dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja.

Selain itu, dia menuturkan dirinya memiliki beberapa kesamaan dengan partai baru ini.

Di antaranya, para anggota dan pengurusnya merupakan temannya semua, basis partai buruh di lorong dan warna orange yang warna kesukaannya.

Olehnya kedekatan emosional begitu terasa dengan partai para pekerja ini.

“Secara emosional saya sangat menikmati romantika saya tadi dengan Partai Buruh apalagi Partai Buruh juga mengklaim warna orange. Ke dua, Partai Buruh juga basisnya anak lorong, ke tiga memang saya memiliki banyak teman disini sehingga emosional itu benar-benar maching dengan kami,” kata Danny Pomanto sapaan akrabnya usai menghadiri Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sulsel dengan tema Persatuan Buruh untuk Kebangkitan Politik Klas Pekerja di Hotel IBIS, Jumat, (17/02/2023).

Dirinya secara pribadi mendukung langkah para buruh yang mengambil jalur politik sebagai bentuk perjuangan.

“Jalur politik ialah sebuah hal yang sangat positif. Partai Buruh mengubah orientasi dari yang berjuang di jalanan menjadi berjuang secara politik. Sikap yang luar biasa,” ucapnya.

Dahulu kata dia, dirinya juga alergi dengan politik, tetapi akhirnya melihat peluang untuk harus masuk ke sistem pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Karena tanpa itu saya tidak bisa berbuat banyak bisa memperjuangkan kesejahteraan, keadilan bagi semua masyarakat termasuk kaum buruh. Meski ini pemikiran subjektif saya,” ujarnya.

Apalagi, pekerja sangat mempengaruhi variabel perekonomian dari indeks bunga, saham, inflasi.

Jika dihitung di Makassar saja, jelas orang nomor satu di Makassar ini, pekerja formal saja mencapai 300 ribu orang, belum informal yang mana jumlahnya setengah dari kota ini.

“Itu semua konstituen partai buruh. Jadi tinggal bagaimana bisa menyentuh mereka,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, pihaknya berharap Partai Buruh dapat berhasil dalam perjuangannya dan ikut bersama pemerintah merumuskan kepentingan para kaum pekerja.

“Fighting spirit terus dibutuhkan. Insya Allah kita harapkan partai buruh bisa menjadi bagian dari penentu kebijakan. Jika berada dalam sistem maka pasti penyusunan undang-undang mengakomodasi kepentingan kaum buruh, para pekerja,” harapnya.

Ketua EXCO Partai Buruh Sulsel Akhmad Rianto mengatakan akar partai ini dari rakyat, lahir dari masyarakat biasa.

Ia katakan, buruh adalah komponen besar sayangnya sampai saat ini baru 13 persen saja buruh yang berserikat.

“Ini kekuatan yang besar jika dimaksimalkan maka luar biasa sekali. Harapannya partai ini terus menjadi wadah perjuangan bersama dan bagi kelompok progresif lainnya. Semoga ini bisa menghimpun semua kekuatan bersama karena rumah kita sejatinya ada di partai buruh,” ungkapnya.

NEWS

Bupati Kuansing dan Sekda Serahkan Diri ke KPK Usai Jadi Target OTT, Jalani Pemeriksaan Intensif

Published

4 jam ago

30 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnaen, menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Keduanya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 21.17 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penyerahan diri kedua pejabat tersebut.

“Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri. Tiba di Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB. Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Budi, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, KPK telah mengimbau Suhardiman Amby dan Zulkarnaen agar bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan menyerahkan diri untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

“KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini,” kata Budi.

Diduga Terkait Suap Jual Beli Jabatan

Budi menjelaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

“Adapun perkara ini diduga berkaitan dengan dugaan suap untuk suatu jabatan di Kabupaten Kuansing,” jelasnya.

Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status hukum akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal dan gelar perkara selesai dilakukan.

OTT Amankan 10 Orang

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 10 orang di dua lokasi berbeda.

Dari jumlah itu, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, serta seorang anggota keluarga penyelenggara negara.

“Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah lima orang. Yaitu tiga orang dari pihak swasta, satu orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan satu orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing,” ungkap Budi.

Sita Barang Bukti dan Siapkan Penggeledahan

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang diduga berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit mobil yang diduga digunakan sebagai sarana dalam praktik suap tersebut.

Penyidik juga telah memasang garis KPK (KPK line) di sejumlah lokasi sebagai bagian dari persiapan penggeledahan setelah perkara resmi memasuki tahap penyidikan.

KPK menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung. Informasi mengenai konstruksi perkara secara lengkap, termasuk identitas tersangka dan barang bukti lainnya, akan diumumkan kepada publik setelah seluruh rangkaian pemeriksaan awal selesai dilaksanakan.