Danny Pomanto Beri Kuliah Umum dan Motivasi Ratusan Mahasiswa Soppeng

Published

3 tahun ago

18 Februari 2023

Kitasulsel-Soppeng—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapatkan undangan khusus memberi kuliah umum di Universitas Lamappapoleonro Soppeng.

Di sana, Ramdhan Pomanto memberikan edukasi tentang kepemimpinan atau leadership terhadap para mahasiswa.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan mahasiswa bukan hanya membaca ilmu pengetahuan tetapi perlu men-scan-nya sehingga pengetahuan terhadap sesuatu lebih kuat dibanding hanya membacanya.

Olehnya, jika menjadi pemimpin maka harus bisa melihat sudut pandang yang lebih luas dari apa yang dilihat dari mata sendiri.

Dalam pandangannya, berdasarkan nilai-nilai Al-Qur’an seorang pemimpin kata dia, harus melihat bukti-bukti kebesaran Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah.

Makanya seorang pemuda harus banyak belajar dari sejarah, karena tidak mungkin membaca masa depan tanpa belajar sejarah.

“Sesungguhnya diri kita ialah pemimpin atas diri sendiri. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya memimpin harus dimulai dari diri sendiri dulu. Jangan jadi orang malas yang tidak bisa memimpin dirinya,” kata Danny Pomanto kepada para mahasiswa di sela-sela kuliah umum.

Mereka yang malas, ujar Danny Pomanto tak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi, manusia memiliki tiga hal yang kompleks yakni Raga, Jiwa, dan Ruh.

Dia juga menekankan bahwa untuk memimpin harus punya visi jauh ke depan, menembus ruang dan waktu.

Ia memisalkan, program prioritas Pemkot Makassar seperti awalnya Lorong Garden terus dikembangkan hingga kini menjadi Lorong Wisata (Longwis).

Bukan hanya itu, program Makassar Metaverse dengan kendaraan listriknya Co’mo juga merupakan pemikiran visioner. Pasalnya, Makassar Metaverse menggunakan banyak fitur dan komponen digital terupdate.

Dia juga memberi contoh, bahwa kepemimpinan harus didesain, dirancang. Pun, pemuda-pemudi dan mahasiswa Soppeng perlu membentuk pikirannya menjadi pikiran yang positif dan networking yang luas.

“Kita butuh orang lain, setidaknya empat orang sebagaimana Nabi memiliki empat sahabat. Jadi bekerja selalu bersama karena manusia merupakan makhluk sosial. Makanya silaturahmi itu memperpanjang umur. Baik-baik sama orang, positif thinking,” jelasnya.

Selanjutnya ialah doa orangtua. “Banyak orang berhasil karena taat kepada orangtua. Jadi kalau masih ada orangtua ta maka di situ rezeki ta,” imbuhnya.

Luwu Timur

Potongan Timbangan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Koperasi KIM Desak PT TWP Buka Dasar Perhitungannya

Published

7 jam ago

9 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel-Luwu Timur – Kebijakan PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang menaikkan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari 3,5 persen menjadi 4,5 persen mendapat sorotan dari kalangan petani dan pelaku usaha perkebunan sawit di Kabupaten Luwu Timur.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan petani yang selama ini bergantung pada hasil penjualan TBS sebagai sumber penghasilan utama.

Menurut Mudatsir, hingga saat ini pihak koperasi maupun petani belum menerima penjelasan yang memadai terkait dasar penetapan kenaikan potongan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap pendapatan petani seharusnya disertai dengan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menilai kenaikan potongan dari 3,5 persen menjadi 4,5 persen sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Yang menjadi persoalan adalah hingga saat ini kami belum mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar, metode perhitungan, maupun kajian yang digunakan sehingga kebijakan tersebut diberlakukan,” ujar Mudatsir.

Ia menjelaskan bahwa dalam tata niaga kelapa sawit, aspek transparansi merupakan hal yang sangat penting, terutama terkait standar kualitas buah, mekanisme sortasi, serta besaran potongan yang dikenakan kepada petani.

Menurutnya, petani tidak mempermasalahkan adanya standar mutu maupun proses sortasi selama dilakukan secara objektif dan terbuka. Namun, kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap pengurangan hasil penjualan petani harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang merugikan.

“Kami tidak menolak adanya standar kualitas atau sortasi. Namun setiap kebijakan yang berdampak langsung pada pendapatan petani harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Petani berhak mengetahui alasan serta dasar penetapan potongan tersebut,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Koperasi KIM meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan oleh PT Teguh Wira Pratama.

Mudatsir menilai kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan tata niaga kelapa sawit berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan petani sebagai pihak yang berada di hulu rantai produksi.

“Kami meminta perhatian serius dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan instansi terkait lainnya untuk memperjelas kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru merugikan petani sawit di Luwu Timur tanpa dasar yang jelas dan transparan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog terbuka antara perusahaan, koperasi, dan perwakilan petani guna memperoleh kejelasan mengenai dasar teknis kenaikan potongan timbangan tersebut.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan akan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas hubungan kemitraan sekaligus meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem tata niaga sawit yang berlaku.

“Kami menginginkan adanya keterbukaan dan kepastian. Jika memang terdapat dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut perlu disampaikan secara resmi kepada petani. Namun jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali demi menjaga keadilan bagi seluruh pihak,” tutup Mudatsir.

Kenaikan potongan timbangan ini kini menjadi perhatian para petani sawit di Luwu Timur yang berharap adanya penjelasan resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah upaya peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan sektor perkebunan sawit daerah.