Bupati Luwu Timur Terima Kunjungan BPKP Sulsel, Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan

Kitasulsel–LUWUTIMUR — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Rasono, beserta rombongan di Ruang Kerja Bupati Luwu Timur, Malili, Senin (11/05/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi kegiatan BPKP Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, para asisten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan Bachri Syam menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian BPKP Sulsel kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian BPKP Sulsel kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Tentunya koordinasi dan pendampingan seperti ini sangat penting dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Irwan.

Ia juga berharap sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan BPKP Sulsel dapat terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang semakin optimal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Rasono, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap kunjungan tersebut.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi sekaligus memastikan pelaksanaan program pengawasan dan pendampingan berjalan maksimal di Kabupaten Luwu Timur.

“Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik,” tutup Rasono.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.