DPRD Makassar Gandeng Dispora Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 2026, Soroti Peran Pemuda dan Olahraga

Kitasulsel–MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, ARI ASHARI ILHAM, SE, bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Almadera, Jalan Somba Opu Nomor 235, Lantai 2 Room Crysant, mulai pukul 13.00 WITA.

Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan efektif, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui forum tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan sebagai instrumen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, H. Ismail dari KONI serta BRYAN R BRAHMAN, S.STP yang memberikan pemaparan terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan peran strategis sektor kepemudaan serta olahraga dalam mendukung pembangunan daerah. Jalannya kegiatan dipandu oleh moderator ABD. LATIF HASAN.

Dalam pemaparannya, H. Ismail menekankan bahwa pengawasan dan kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci dalam menciptakan program pembangunan yang berkelanjutan.

“Pengawasan bukan hanya melihat kekurangan, tetapi menjadi bagian dari proses perbaikan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sektor kepemudaan dan olahraga memiliki peran penting dalam membangun karakter serta meningkatkan daya saing generasi muda.

“Kemajuan daerah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mampu membuka ruang bagi pemuda untuk berkembang melalui program yang tepat sasaran,” kata H. Ismail.

Sementara itu, BRYAN R BRAHMAN, S.STP menyampaikan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan kerja bersama, karena keberhasilan pembangunan tidak dapat berjalan hanya dengan satu pihak,” jelasnya.

Menurutnya, proses pengawasan harus menjadi ruang komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.

“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,” tambah BRYAN.

Dalam sesi diskusi, peserta antusias menyampaikan pertanyaan. Salah satu peserta menanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dapat memastikan program kepemudaan dan olahraga berjalan tepat sasaran serta dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.

Pertanyaan lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar setiap kebijakan yang dibuat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Menanggapi hal tersebut, narasumber menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat melalui pengawasan dan partisipasi aktif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka serta bertanggung jawab.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai fungsi pengawasan sekaligus membangun sinergi antara DPRD Kota Makassar, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan.