Isu Penyadapan Sejak 2025 Picu Kekhawatiran, Masyarakat Minta Presiden Prabowo Bersihkan Celah Keamanan Negara

KITASULSEL — MAKASSAR — Sejumlah akun media sosial, di antaranya @masirsyad_, Ferdinand Hutahaean, Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), @diitavampire, serta Jhon Sitorus dan Jhon Ardiansyah, turut menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto.

Respons yang muncul memperlihatkan perhatian terhadap keamanan negara, transparansi penegakan hukum, serta perlunya pembenahan sistem pengamanan di lingkungan pemerintahan.

Akun @masirsyad_ menilai dugaan penyadapan tersebut sebagai persoalan serius apabila terbukti benar. Dalam unggahannya, ia menulis, “Kalau benar ada yang berani menyadap Presiden, ini bukan lagi soal etika. Ini ancaman serius buat negara.”

Sementara itu, Ferdinand Hutahaean menyampaikan tuntutan hukuman berat bagi pihak yang terbukti terlibat. Ia bahkan menuliskan, “Pidanakan dengan hukuman mati.”

Adapun ISDS turut mengangkat kabar mengenai dugaan pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri yang dikaitkan dengan perkara penyadapan. Akun @diitavampire juga memperlihatkan rasa penasaran terhadap perkembangan isu yang sedang ramai diperbincangkan.

Jhon Sitorus turut menyampaikan pandangan mengenai dinamika politik dan kepercayaan di sekitar pemerintahan. Sementara Jhon Ardiansyah menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Presiden serta pembenahan sistem pengamanan apabila dugaan penyadapan terbukti.

Berbagai respons tersebut menjadi gambaran perhatian sejumlah pengguna media sosial terhadap persoalan yang menyangkut keamanan komunikasi kepala negara. Aspirasi yang berkembang tidak hanya menuntut penuntasan perkara, tetapi juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan nasional.

Masyarakat Berharap Prabowo Melakukan Pembenahan Menyeluruh

Dugaan penyadapan ilegal yang menurut keterangan penyidik berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana aktivitas tersebut bisa terjadi dan apakah terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan selama ini.

Masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menunggu penyelesaian proses hukum, tetapi juga mengambil langkah pembenahan terhadap seluruh sistem pengamanan negara.

Harapan tersebut mencakup evaluasi personel yang memiliki akses terhadap informasi strategis, pemeriksaan jalur komando, serta penguatan pengawasan internal pada lembaga yang berkaitan dengan keamanan negara.

Selain itu, jaringan komunikasi Presiden, kementerian, lembaga negara, dan institusi strategis diharapkan mendapatkan perlindungan lebih ketat. Audit terhadap server, perangkat komunikasi, penyimpanan data, dan hak akses pengguna juga dinilai penting untuk menemukan kemungkinan celah keamanan.

Pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan pun perlu diperkuat agar kewenangan tersebut tidak digunakan di luar prosedur hukum.

Masyarakat juga berharap penyidikan tidak berhenti pada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah, menjalankan akses teknis, maupun menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan perlu ditelusuri berdasarkan bukti.

Polri Ungkap Dugaan Penyadapan Berlangsung 2025 hingga 2026

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyidik mengusut dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Menurut keterangan Asep, pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum sebagaimana prosedur yang berlaku.

Penyidik juga mengungkap dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Laporan polisi kemudian dibuat pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui peristiwa tersebut.

Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Dalam konferensi pers tersebut, Polri mengumumkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Menurut penjelasan Kabareskrim, sasaran dugaan penyadapan mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Pertanyaan Publik: Bagaimana Keamanan Negara Dijaga?

Perkembangan perkara ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui penyidikan dan penjelasan pemerintah.

Bagaimana dugaan penyadapan bisa berlangsung sejak 2025 tanpa terdeteksi lebih awal? Siapa saja yang memiliki akses terhadap sistem penyadapan? Apakah ada pihak lain yang memberikan perintah, menjalankan operasi teknis, atau menerima hasil penyadapan?

Publik juga menunggu penjelasan mengenai apakah seluruh sistem komunikasi strategis negara sudah melalui audit keamanan dan bagaimana pemerintah menjamin informasi rahasia tidak kembali diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Harapan lainnya adalah agar Presiden melakukan evaluasi terhadap sistem intelijen, pengamanan digital, serta mekanisme pengawasan internal. Pembenahan personel perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini. Publik juga berharap dugaan penyadapan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat keamanan nasional, memperketat perlindungan informasi strategis, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di dalam institusi negara.

Keamanan negara bukan hanya menyangkut perlindungan seorang Presiden, melainkan juga kedaulatan informasi, keselamatan institusi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.