Wabup Luwu Timur Sampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur, Malili, Senin (6/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo. Turut hadir perwakilan Kementerian Agama, Sekretaris Daerah Dr. Ramadhan Pirade, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Puspawati Husler mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-14 yang diraih secara berturut-turut.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

“WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas,” ujarnya.

Menanggapi pandangan Fraksi PAN yang disampaikan Nurchalis Azis terkait tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, Puspawati mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan Suwati mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar lebih dari Rp21,6 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa SILPA tersebut berasal dari sisa kas Dana BLUD, BOS, BOK, FKTP, dan kas daerah.

Pemerintah daerah memastikan SILPA tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar penganggaran pada tahun-tahun berikutnya semakin optimal.

Terhadap pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Bangkit Revormansyah Pratama mengenai realisasi belanja modal yang mencapai 83,33 persen, pemerintah menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan meningkatkan kualitas perencanaan program, mempercepat penyelesaian dokumen teknis sejak awal tahun anggaran, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Menanggapi pandangan Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) yang disampaikan I Wayan Suparta terkait sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan APBD berdasarkan hasil kunjungan lapangan, pemerintah mengakui masukan tersebut sebagai bahan evaluasi penting.

Pemerintah berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan, memperketat pengendalian mutu pekerjaan, mempercepat penyelesaian proyek sesuai jadwal, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan APBD Tahun 2026 lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Andi Ahmad mengenai pentingnya pemerataan kesejahteraan, diversifikasi ekonomi, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Puspawati menyatakan pemerintah memiliki pandangan yang sama.

Ia menegaskan, selain menjaga disiplin fiskal, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus memperkuat belanja modal produktif serta mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati berharap seluruh jawaban yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya bersama DPRD.

“Apabila masih terdapat hal-hal yang belum diuraikan secara rinci dan teknis, akan dibahas lebih lanjut pada sesi pembahasan tingkat selanjutnya,” tutup Puspawati Husler.