Isu Pergantian Kapolri Mencuat, Mensesneg Tegaskan Tak Ada Surpres

Kitasulsel–JAKARTA — Isu mengenai pergantian Kapolri kembali beredar. Namun, pemerintah memastikan hingga kini tidak ada Surat Presiden (Surpres) yang berkaitan dengan pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara tegas membantah kabar tersebut. Ia menyebut tidak ada Surpres yang diajukan terkait pergantian pucuk pimpinan Polri.

“Tidak ada, tidak ada Surpres Kapolri,” ujar Prasetyo Hadi saat ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri terkait Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (6/8/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus membantah spekulasi yang sebelumnya beredar mengenai adanya surat dari Presiden terkait pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri: Pergantian Merupakan Hak Presiden

Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit juga telah merespons isu yang menyebut adanya Surpres mengenai pergantian dirinya.

Sigit menegaskan bahwa keputusan mengenai pengangkatan maupun pergantian Kapolri merupakan kewenangan penuh Presiden.

Sebagai seorang prajurit, ia menyatakan siap menjalankan setiap keputusan yang nantinya ditetapkan oleh kepala negara.

“Itu kan prerogatif Presiden. Jadi, ya buat kita prajurit kan apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” kata Sigit seusai menghadiri konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Sigit juga memastikan isu pergantian tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai orang nomor satu di institusi Polri.

“Oh, enggak (terganggu). Sangat tidak,” tegasnya.

Komisi III DPR Ikut Bantah

Kabar mengenai Surpres pergantian Kapolri juga dibantah dari lingkungan DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya belum menerima surat dari Presiden terkait pergantian Kapolri.

“Tidak benar ada Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pergantian Kapolri,” kata Habiburokhman.

Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, khususnya kabar yang belum memiliki dasar atau konfirmasi resmi.

Habiburokhman mengajak masyarakat mengedepankan informasi yang bersumber dari fakta dan tidak ikut menyebarluaskan spekulasi.

“Mari bersama-sama mengedepankan fakta dan tidak ikut menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar,” ujarnya.

Dengan adanya bantahan dari pemerintah, Kapolri, dan DPR, isu mengenai Surpres pergantian Kapolri hingga kini belum memiliki dasar resmi.