Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan Jadi Jalur Distribusi Pangan dan LPG 3 Kg

Kitasulsel–JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu jalur distribusi pangan dan sejumlah komoditas strategis yang mendapat penugasan pemerintah.

Skema tersebut mencakup penyaluran pangan, cadangan pangan pemerintah, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, penguatan distribusi melalui KDKMP perlu didukung sistem pemantauan yang terintegrasi. Pemerintah menyiapkan Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes) untuk memantau proses distribusi dari sisi stok hingga harga.

Menurut Ferry, Simkopdes nantinya memuat data mengenai stok barang, transaksi, penerima, wilayah distribusi, hingga harga komoditas.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan pemantauan distribusi secara lebih terintegrasi sekaligus mengetahui kondisi barang di lapangan.

“Skema ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga, sekaligus menciptakan keberlanjutan usaha KDKMP,” kata Ferry.

Pastikan Pasokan ke Gerai KDKM

Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan setiap gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh pasokan secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Dudung dalam pembahasan mengenai percepatan penyiapan dan operasionalisasi KDKMP. Menurutnya, pemerintah terus melakukan langkah koordinasi agar pelaksanaan program berjalan secara tertib dan terintegrasi.

Upaya tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Perpres tersebut menjadi landasan untuk mempercepat operasional KDKMP sekaligus memastikan setiap gerai mendapatkan pasokan barang secara berkelanjutan, antara lain beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan kebutuhan pokok lainnya, dengan harga sesuai ketentuan serta penyaluran yang tepat sasaran,” ujar Dudung.

Beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan Minyakita merupakan sejumlah komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kesinambungan pasokan menjadi salah satu hal yang perlu dijaga dalam pelaksanaan distribusi melalui koperasi desa.

Usulkan Tim

Untuk mengantisipasi kendala distribusi, Dudung mengusulkan pembentukan tim terpadu atau satuan tugas yang melibatkan berbagai pihak.

Tim tersebut nantinya dapat terdiri atas Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, BUMN penyalur, serta lembaga terkait lainnya.

Keberadaan tim terpadu diharapkan dapat memastikan setiap tahapan distribusi berjalan tanpa terputus, mulai dari alur pasokan, pembayaran, pengiriman hingga pengendalian stok.

Koordinasi lintas lembaga menjadi penting karena distribusi komoditas strategis melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen dan badan usaha penyalur hingga koperasi serta pemerintah daerah.

Barang Bersubsidi Didistribusikan Lewat Kopdes

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan pihaknya siap mendukung distribusi barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Joao, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah dan pihak terkait mengetahui penerima atau pembeli barang yang disalurkan.

“Bisa kita pastikan orang yang menerima atau yang membeli. Kami siap menjalankan dan mengatasi hambatan tersebut,” ujarnya.

Pemantauan penerima menjadi salah satu aspek penting dalam penyaluran barang bersubsidi. Dengan adanya data yang terintegrasi, distribusi diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi gangguan pada rantai pasok.

Libatkan Sejumlah BUMN dan Kementerian

Pembahasan penguatan distribusi melalui KDKMP turut melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara yang memiliki peran dalam penyediaan komoditas strategis.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID FOOD Ghimoyo, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta jajaran pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun rantai distribusi yang lebih terkoordinasi melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan dukungan sistem informasi, koordinasi lintas lembaga, serta kepastian pasokan, pemerintah menargetkan KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga menjadi bagian dari sistem distribusi kebutuhan pokok dan komoditas strategis.

Implementasi di lapangan selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam memastikan pasokan barang tersedia, harga mengikuti ketentuan pemerintah, serta penyaluran berbagai komoditas bersubsidi dapat diterima masyarakat sesuai sasaran.